Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati Pati. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap dengan situasi yang sudah kondusif itu, energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan, selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada,” ujar Bahtra saat ditemui oetoesan.com di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, sejatinya unjuk rasa di manapun, termasuk kasus di Pati, merupakan hal yang lumrah. Karena hal itu dijamin undang-undang, khususnya dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga tidak ada larangan bagi semua insan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Terlebih lagi di era demokrasi ini.
Bahkan diakuinya, dari sisi kepartaian, telah memberikan teguran kepada Bupati Pati, dan akhirnya ditindaklanjuti dengan pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Terlebih sudah ada permohonan maaf dari Bupati Pati, yang muncul karena ada komunikasi yang kurang berkenan di hati masyarakat Pati.
Pihaknya mengingatkan bahwa Presiden Prabowo juga selalu berpesan untuk seluruh kader kepala daerah jika ingin membuat kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk dipikirkan dengan matang, secara komprehensif, dan jangan menyengsarakan rakyat dan harus melibatkan publik.
“Beliau (Bupati Pati) sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka. Ini bagian dari introspeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakannya tersebut. Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” tegasnya.
