Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Hal ini menjadi perhatian lantaran negara harus memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa membedakan status kewarganegaraan, terutama dalam penanganan kasus kejahatan lintas negara. Hal itu disampaikan Rieke usai menghadiri agenda pembukaan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026), saat menanggapi isu dugaan penyelundupan narkotika yang melibatkan oknum awak penerbangan. “Kenapa hukum kita menjadi tumpul terhadap WNA, tapi tajam bagi warganya sendiri,” ujar Rieke kepada oetoesan.com.  Menanggapi kasus…

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal perjalanan demokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Media massa yang independen, kritis, dan berimbang merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.   ​Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengumuman Anugerah Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen (AJK) 2026 sekaligus Pembukaan Pameran Foto Jurnalistik “Warna-Warni Parlemen” ke-16 di Lobby Gedung Nusantara IV-V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). ​Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KWP yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, pameran foto dan ajang apresiasi karya tulis…

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan peran strategis jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, karya foto yang dihasilkan wartawan parlemen bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan warisan sejarah yang merajut memori kolektif perjuangan bangsa. ​Pernyataan itu disampaikan Rieke saat membuka Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 bertema “Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas” sekaligus meluncurkan Anugerah Jurnalistik KWP (AJK) 2026 bertema “Gema DPR di Panggung Dunia!” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). ​Dalam sambutannya, Rieke mengenang awal perjalanan politiknya ketika pertama kali dilantik menjadi anggota DPR RI di usia 30-an tahun. Momen tersebut terekam oleh…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, penyesuaian tersebut sudah seharusnya mulai dilakukan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 meskipun MK memberikan masa transisi hingga 2028. Charles menilai putusan MK telah memberikan kepastian hukum terkait pengelompokan anggaran Program MBG. Karena itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan. “Dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka tafsirnya sudah semakin jelas bahwa penggolongan anggaran MBG…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan perekaman terhadap seorang Sales Promotion Girl (SPG) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Ia menilai ruang publik, termasuk penyelenggaraan pameran otomotif seperti GIIAS, harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, terutama para pekerja perempuan yang tengah menjalankan tugasnya secara profesional. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas privasi dan martabatnya dari tindakan yang merugikan. “Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten…

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dinilai tidak boleh berhenti pada mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan, pengelolaan aset setelah dirampas justru menjadi faktor penentu agar aset tetap bernilai dan benar-benar memberikan manfaat bagi negara. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Juniver Girsang dan Maqdir Ismaildi Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026), Hinca meminta masukan mengenai model pengelolaan aset hasil perampasan, termasuk pilihan apakah tetap dikelola Kejaksaan atau melalui badan baru yang independen. Menurutnya, pembahasan tersebut penting karena menyangkut efektivitas pelaksanaan undang-undang di masa mendatang. “Sampai hari ini pembahasan…

Komisi III DPR RI mengkaji usulan pembentukan Komite Perampasan Aset yang bersifat independen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para praktisi hukum sebagai salah satu opsi untuk memperkuat tata kelola aset hasil perampasan sekaligus menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menjelaskan, selama ini pengelolaan aset hasil perampasan masih dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, berbagai masukan dalam RDPU menjadi bahan penting untuk merumuskan kelembagaan yang mampu memastikan pengelolaan aset berjalan secara…

Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Vita mengapresiasi upaya institusi dalam membangun keberanian, daya juang, dan kepercayaan diri para calon pegawai. Namun, ia mengingatkan agar pembentukan mental tidak mengesampingkan prinsip dasar manajemen risiko dan budaya keselamatan. ​”Sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang setiap hari mengedukasi pentingnya pencegahan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi teladan utama dalam menerapkan standar keselamatan pada setiap aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan pegawai,” ujar Vita dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2026). ​Menurut Vita, hal…

Kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP berinisial MAA (14) di Palembang, Sumatera Selatan, mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak di ruang publik harus semakin diperkuat. Lita menyampaikan hal itu saat menjenguk korban di RS Bari Palembang bersama Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H., Sabtu (31/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan kondisi korban terus mendapatkan penanganan medis sekaligus mendorong adanya pendampingan psikologis hingga korban benar-benar pulih. “Anak-anak seharusnya dapat beraktivitas dengan aman tanpa dihantui rasa takut menjadi korban kejahatan. Negara harus…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup dipahami sebagai konsep hukum, tetapi perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi P5HAM bersama mitra Komisi XIII DPR RI di Gedung Serbaguna HKBP Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (1/8/2026) lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Flora Nainggolan serta Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Janpatar Simamora sebagai narasumber. Dirinya menjelaskan, implementasi P5HAM…