Penulis: Redaksi

Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan salat Jumat bersama warga di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Jumat (01/05/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog dengan warga dan pengurus masjid terkait pentingnya legalitas aset wakaf. Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf, baik untuk masjid, kuburan, maupun aset lain yang diwakafkan, menjadi langkah krusial agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya…

Read More

Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dan telah mulai diserahkan kepada penerima di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu (02/05/2026). Sedangkan Sebagian penerima lainnya masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan kriteria program. Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa proses…

Read More

Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijayanti tinjau langsung gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tinjauan tersebut, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Novita menegaskan, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pada kesempatannya, Novita juga berdialog langsung dengan jajaran…

Read More

Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijayanti tinjau langsung gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tinjauan tersebut, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Novita menegaskan, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pada kesempatannya, Novita juga berdialog langsung dengan jajaran…

Read More

Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah catatan penting dalam kunjungan kerja reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, pada Senin (4/5/2026). Selain menggali potensi investasi, DPR juga menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang. Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Kunker Reses, Evita Nursanty, menegaskan bahwa DPR tidak hanya hadir untuk melihat perkembangan proyek, tetapi juga memastikan setiap pembangunan berjalan akuntabel dan berpihak pada masyarakat. “Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan, pengembangan kawasan ini benar-benar jelas arah dan manfaatnya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII…

Read More

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi kinerja soal subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional. “Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu…

Read More

Gelombang kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini mendorong DPR RI untuk tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui pembenahan regulasi. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah yang selama ini memungkinkan terjadinya kekerasan di berbagai lingkungan termasuk ruang pengasuhan anak. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa DPR tengah mengkaji wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat perlindungan dari hulu. Gagasan ini mencuat dalam diskusi bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia wilayah DIY, serta perwakilan orang tua korban kekerasan di daycare Little Aresha. “Fokus kita ke depan…

Read More

Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi sorotan serius DPR RI. Peristiwa ini tidak sekadar dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga ujian nyata bagi negara dalam memastikan keadilan ditegakkan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok paling rentan. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati turun langsung ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban. Dalam keterangannya, Sari menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan anak harus berdiri di atas dua pilar utama, yaitu penegakan hukum…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai bahwa perencanaan pengembangan Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang. Ia pun mempertanyakan pertimbangan pengembangan kawasan tersebut terhadap Bali sebagai destinasi berbasis budaya. “Kalau mendengar paparan tadi, memang semuanya sudah melalui studi. Tapi menurut saya, studi itu harus lebih komprehensif. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi, dari sisi pengembang saja. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar,” ujarnya saat Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, pada Senin (4/5/2026). Samuel menekankan pentingnya pelibatan masyarakat bukan…

Read More

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…

Read More