Penulis: Redaksi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029. Menurut KPU RI bahwa gagasan ini muncul sebagai hasil evaluasi atas kendala pemilu sebelumnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024. Kendati demikian, implementasi kebijakan adaptasi teknologi ini sangat bergantung pada perubahan regulasi dalam Undang-Undang Pemilu oleh DPR. Selain itu, usulan anggaran sistem informasi KPU saat ini belum mencakup pembiayaan aplikasi e-voting luar negeri tersebut, sehingga nantinya akan membutuhkan pengajuan anggaran tersendiri jika disetujui. Merespons hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan. Menurut Dave, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan personel, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat profesionalisme institusi pertahanan, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkokoh kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan strategis pada masa mendatang. “Komisi I DPR RI menyambut baik keputusan Presiden untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip oetoesan.com di…

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja masa reses ke Polres Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Habib Aboe memberikan sejumlah arahan strategis kepada jajaran Polres Batola dan seluruh Kapolsek agar semakin adaptif dalam menjawab tantangan keamanan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Habib Aboe menegaskan bahwa wilayah Barito Kuala memiliki karakter yang sangat beragam sehingga pola pengamanan tidak dapat diseragamkan. Oleh karena itu, strategi kepolisian harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan potensi kerawanan di setiap kecamatan. “Barito Kuala memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Karena itu saya meminta jajaran Polres Batola untuk…

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal merespons serangan habisan-habisan militer Amerika Serikat (AS) ke Iran. Ia mendesak pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam mendorong penghentian serangan (AS) terhadap Iran. Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7/2026) dini hari waktu Teheran. Washington menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Yordania. “Indonesia harus konsisten menyuarakan penghentian serangan dan mendorong semua pihak menahan diri. Tidak ada persoalan yang dapat diselesaikan melalui perang berkepanjangan. Jalan dialog dan diplomasi harus menjadi pilihan utama,” kata pria yang kerap disapa…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional, objektif, dan tuntas dugaan pelibatan anak dalam promosi rokok elektronik (vape) yang saat ini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Menurutnya, anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif. Adang menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur pidana, aparat harus menegakkan hukum secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas karena mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk untuk kepentingan komersial. “Anak-anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif. Negara memiliki…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG. Kurniasih menilai putusan MK memberikan kepastian dalam tata kelola anggaran sekaligus menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Karena itu, ia berharap implementasi putusan tersebut mampu memperkuat sektor pendidikan tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. “Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. “Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, Jumat (31/7/2026). Menindaklanjuti putusan MK pada 30 Juli…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Menurut Fikri, langkah tersebut penting agar implementasi Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dapat berjalan sesuai amanat konstitusi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara. “Dengan putusan MK tentang MBG yang tidak menggunakan anggaran pendidikan, pemerintah, khususnya Kemenkeu dan Bappenas, harus segera menindaklanjutinya. Karena ini merupakan persoalan yang sangat teknokratis,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Jumat…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan anggaran nasional. Menurutnya, pemerintah perlu berani mengubah paradigma hubungan pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk melalui perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandangan tersebut disampaikan Zulfikar secara daring dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta jajaran asosiasi kepala daerah yang terdiri atas Ketua Umum APKASI, APEKSI, Asosiasi Wakil Kepala Daerah, serta para…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), guna mengatasi kebuntuan fiskal di berbagai daerah. Hal itu ditegaskan Rifqinizamy yang selaras dengan fokus utama Komisi II DPR RI agar memastikan nafas fiskal di daerah tetap berjalan.  Hal tersebut disampaikan Rifqinizamy kepada media usai memimpin Raker dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan jajaran asosiasi kepala daerah Ketua Umum APKASI, APEKSI, dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah, serta Para Gubernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia secara daring yang digelar di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan,…