Penulis: Redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya terkait mekanisme klaim layanan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Heru menilai, sistem klaim BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, mulai dari proses verifikasi hingga keterlambatan pembayaran yang berdampak pada operasional rumah sakit dan tenaga medis. Ia mencontohkan bahwa dalam praktik di lapangan, terdapat kondisi di mana nilai klaim yang diterima fasilitas kesehatan tidak selalu sebanding dengan biaya riil pelayanan medis yang dikeluarkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi keberlanjutan layanan serta motivasi tenaga kesehatan.…
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan keberpihakan TVRI terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur jelang kick-off Piala Dunia. Putra mengaku kecewa karena berbagai program yang disusun TVRI masih terkesan berpusat di Pulau Jawa. Salah satu sorotannya adalah kegiatan “Nonton Bareng” (Nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Hal itu disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). “Kok…
Komisi V DPR RI mendalami pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi. Pendalaman dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan terkait perbaikan layanan jalan tol di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan keselamatan pengguna. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembahasan SPM Jalan Tol menjadi perhatian serius Panitia Kerja (Panja) yang telah berlangsung sejak Maret 2025. Menurutnya, DPR RI terus menerima berbagai kritik dan masukan dari pengguna jalan tol terkait kualitas pelayanan di lapangan. “Kita ingin Panja ini mengawal betul terkait dengan komitmen seluruh penyelenggara Jalan…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kerja Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta, DIY, Senin (8/6/2026). Dalam dialog bersama akademisi dan mahasiswa, Irine menilai isu kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, perkembangan zaman dan perubahan sosial justru membuat kebutuhan terhadap kebijakan yang sensitif terhadap isu gender semakin penting. “Kami…
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement) masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Provinsi NAD, harus segera memperoleh penyelesaian setelah tertunda selama lebih dari 50 tahun. Menurutnya, masih terdapat ratusan kepala keluarga yang hingga kini belum menerima hak pemukiman kembali meskipun lahan mereka telah digunakan untuk kepentingan perluasan proyek PT Pertamina (dahulu PT Arun LNG) sejak tahun 1974. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) BAM DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, DPR…
Setelah lebih dari lima dekade tak kunjung tuntas, kasus pemukiman ulang (resettlement) sebanyak 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang Rancong dinilai memasuki momentum baru untuk diselesaikan. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melihat perubahan mekanisme pengelolaan aset BUMN membuka peluang percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini berulang kali terhambat. Anggota BAM DPR RI, Nasril Bahar, mengatakan kasus yang telah berlangsung sejak 1974 itu sudah tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Bahkan, menurutnya, persoalan tersebut kini telah memasuki generasi kedua karena sebagian warga yang terdampak merupakan keturunan dari masyarakat yang mengalami langsung proses pembebasan lahan puluhan tahun lalu. “Ini sudah lebih…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi menyoroti ketidaksesuaian antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan kondisi faktual pemanfaatan ruang di berbagai daerah. Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mempertanyakan dasar pemetaan LSD dan LP2B yang dinilai terlalu bergantung pada data citra satelit tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Menurutnya, dalam sejumlah kasus ditemukan lahan yang secara administratif masih tercatat sebagai kawasan pertanian, namun secara faktual telah mengalami alih fungsi sejak lama. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara data tata ruang dengan realitas di lapangan yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasi kebijakan. Hal ini…
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat aksi nyata menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengajak masyarakat bergerak bersama menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi bersih sungai dan penanaman mangrove di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu (6/6/2026). Kegiatan bertema “Now for Climate – Saatnya Bekerja untuk Iklim” tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi pencemaran sungai. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memulihkan kawasan mangrove sebagai benteng alami dalam menghadapi abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim. Dalam…
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mendesak pemerintah segera melakukan audit independen terhadap program magang dokter menyusul meninggalnya tiga peserta dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan profesi dokter yang saat ini berjalan. Pernyataan itu disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Ru’yat menegaskan bahwa upaya pemerintah meningkatkan jumlah dokter untuk mengatasi ketimpangan tenaga kesehatan di berbagai daerah harus tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Dalam peninjauan lapangan tersebut, Kharis melihat dari dekat bagaimana proses pemulihan lahan bekas galian tambang dilakukan secara sistematis. Ia menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dari para pelaku industri ekstraktif untuk melakukan pemulihan lingkungan secara mandiri dan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunggu sanksi atau desakan dari Pemerintah…