Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menaruh perhatian pada upaya menghadirkan tata kelola agraria yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, Aqib menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum untuk memperkuat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dirasakan masyarakat. Menurut Aqib, reforma agraria memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar administrasi kepemilikan tanah. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab persoalan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, hingga dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. “Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi dari berkurangnya ketimpangan, konflik yang menurun, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat,”…

Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati menilai pengembangan pariwisata nasional perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan kualitas pengalaman wisata, lama tinggal, belanja wisatawan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat. Dalam kerangka tersebut, desa wisata memiliki posisi strategis karena mampu mengintegrasikan potensi alam, budaya, kreativitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem pariwisata berbasis komunitas. Menurut Rahmawati, keberhasilan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam maupun keunikan budaya. Pengelolaan destinasi harus didukung kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan atau hospitality, aksesibilitas, amenitas, kelembagaan, pemasaran, serta kemampuan masyarakat dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi pusat pembelajaran bagi desa wisata lain yang masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Menurutnya, Nglanggeran memiliki pengalaman pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat menjadi referensi bagi desa wisata lain, khususnya dalam mengubah potensi lokal menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Yoyok mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah karena aktivitas wisata tidak hanya menggerakkan pengelola destinasi, tetapi juga melibatkan pelaku usaha lokal, kuliner, kerajinan, seni budaya, produk olahan, hingga berbagai subsektor…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti insiden hilangnya lima jurnalis saat meliput di kawasan Gunung Krakatau. Ia secara pribadi mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional (Basarnas) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna meminimalkan risiko bencana. “Makanya kemarin saya juga memberikan masukan jadi kerjasamanya itu harus konektivitas antara BMKG dengan Basarnas,dan segala lembaga lain yang berkaitan,” ujar Boyman kepada oetoesan.com, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/92026). Lebih lanjut, Boyman menilai peringatan dini harus segera disampaikan kepada masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa informasi krusial tentang keadaan alam wajib diteruskan secara langsung kepada…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kereta api bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Bogor. Ia mendorong optimalisasi sarana dan prasarana transportasi massal tersebut agar pengelola selalu mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang. “Saya mendorong bagaimana kereta api khususnya yang ada di Bogor ini bisa melayani penumpang dengan baik, nyaman, aman, dan selamat,” ujar Boyman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan sarana prasarana kereta api di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Lebih lanjut, Boyman menyoroti adanya keluhan terkait pengurangan jumlah gerbong kereta api dengan alasan pemeliharaan rutin. Menurutnya,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Arif Rahman, menyoroti maraknya kasus warga yang kehilangan hak atas tanah meski telah menguasainya selama bertahun-tahun. Ia menyebut banyak temuan di lapangan di mana tanah warga tiba-tiba ditetapkan masuk ke dalam kawasan negara. “Pada saat tanah itu sudah dikuasai oleh warga, tiba-tiba muncul atas nama negara untuk diambil alih. Nah sekarang kan banyak sekali kejadian-kejadian pada saat masyarakat sudah punya surat hak milik tiba-tiba ada (klaim dari satgas) untuk dikembalikan ke negara,” paparnya dalam wawancara kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Baleg ke Kota Serang, Provinsi Banten, Jumat (11/09/2026). Tingginya urgensi penyelesaian sengketa agraria ini menjadi salah…

Menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran di tengah musim kemarau panjang, Anggota Komisi VIII DPR RI Guntur Sasono menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons situasi tanggap darurat. Kesiapan tersebut dinilai menjadi hal krusial bagi Kota Tangerang yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota. “Kita hadir di sini menyangkut masalah kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bagaimana kita menyikapi situasi tanggap darurat,” ujarnya saat melakukan peninjauan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota Tangerang, Jumat (11/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia mengapresiasi kesiapan personel maupun sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki daerah. Ia menilai kesiapan personel dan kendaraan pemadam kebakaran…

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengatakan masih sulitnya pelaku ekonomi kreatif mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi mereka yang mengandalkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai aset utama usahanya. Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan serius di tengah upaya Kota Depok mengembangkan diri sebagai kota kreatif. Samuel menilai Depok memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi kreatif karena dikelilingi sejumlah perguruan tinggi unggulan dan telah memiliki banyak pelaku industri kreatif. “Depok ini sudah kita kenal di Indonesia sebagai creative city. Di sini juga dikelilingi universitas-universitas unggulan seperti UI, Gunadarma, UPN dan lainnya,” kata Samuel saat Kunjungan Spesifik…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai target penyelesaian pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2028 sulit tercapai. Hal itu ia nilai diakibatkan sejumlah persoalan diantaranya tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik dengan masyarakat sekitar terkait keberadaan makam yang dianggap keramat, dan keterbatasan anggaran. “Pertama tumpang tindih kepemilikan lahan. Yang kedua, di sini ada makam keramat yang dikeramatkan oleh penduduk sekitarnya, bahkan Kabupaten Bogor. Nah, itu juga menjadi hambatan. Jadi tidak mudah untuk pembebasan,” ujar Mori Mori saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran APBD untuk memberikan subsidi pembiayaan bagi masyarakat dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Namun, ia mengingatkan kemudahan memperoleh modal harus diikuti pendampingan agar masyarakat mampu mengelolanya secara produktif. Menurut Saleh, skema pembiayaan tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan. Dengan beban pembayaran yang lebih ringan, masyarakat memiliki pilihan pembiayaan untuk mengembangkan usaha maupun meningkatkan kapasitas ekonominya. “Ini sangat baik dan menarik, masyarakat yang tidak mendapatkan KUR tentu ada alternatif lain selain dana KUR yang…