Penulis: Redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di area perkebunan Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Netty mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi sementara, pihak kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut, di mana salah satunya masih berusia 17 tahun. “Ini adalah tragedi yang sangat memprihatinkan. Seorang bayi kehilangan kesempatan untuk hidup dan tumbuh. Apabila terdapat pelanggaran hukum dan unsur kekerasan, proses hukum harus berjalan secara tegas,” ujar Netty dalam keterangan…
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan. Ia mengatakan, pihaknya masih mencari bentuk konkret dari lex specialis tersebut agar tidak sekadar mengulang Pasal 27-30 UU Pemerintahan Daerah. “Tadi usulan menarik bahwa ini mengarah lex specialis. Kita semua sudah ke sana, tapi dari judul sampai peta jalan turunannya, ini yang sedang kita cari bentuknya seperti apa,” ujar Mercy dalam RDPU dengan pakar di Kompleks Parlemen,…
Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi bagi penyandang disabilitas mental guna memastikan proses rehabilitasi tetap berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap mekanisme isolasi memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dalam batas waktu yang terukur, serta tidak mengabaikan hak dan martabat penyandang disabilitas mental. “Jadi kami pun juga ingin mengetahui secara detail isolasi itu bagaimana, kemudian berapa jam atau berapa hari harus diisolasi, kebanyakan bisa sembuh itu bagaimana. Ini juga harus dievaluasi,” ujar Anisah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan…
Perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR RI dengan membawa aspirasi terkait keberlanjutan pemerintahan desa bagi kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir mulai 2027. Aspirasi tersebut antara lain mempertimbangkan keberlanjutan masa jabatan maupun mekanisme pengisian jabatan kepala desa agar pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan desa merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Menurutnya, kondisi pemerintahan yang stabil dapat mendukung kepastian pelayanan serta keberlangsungan pembangunan di tengah masyarakat. “Yang kedua tentu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, stabilitas. Terutama dalam situasi politik seperti…
Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Syahrioma Delavino dan Kepala Kanim Kelas I TPI Bandung Arya Pradhana Anggakara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,…
Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Perhatian tersebut mencuat setelah salah satu korban, seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya. Nurhadi menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo tersebut sudah masuk kategori sangat serius dan tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. “Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani…
Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026). Selanjutnya, memimpin agenda paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan RUU Perubahan UUPA menjadi usul DPR, yang mana siap diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi upaya untuk menjaga kesatuan dan persatuan, perdamaian, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh. Masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangannya secara tertulis terhadap urgensi perubahan UU…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan tata kelola kelembagaan nuklir nasional serta penanganan aset terkontaminasi radioaktif milik BUMN PT INUKI. Penataan infrastruktur dan payung hukum ini dinilai krusial mengingat Indonesia diproyeksikan segera memasuki era pemanfaatan energi nuklir dalam skala besar guna mendukung ketahanan energi nasional. Desakan tersebut disuarakan Sugeng usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran pimpinan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Ia mengungkapkan, pengalihan dan peleburan kelembagaan riset ke dalam Badan Riset dan…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyambut baik langkah pemerintah mendorong pengembangan mobil nasional (Mobnas) dan mobil listrik nasional (Molinas) sebagai bagian dari penguatan industri kendaraan dalam negeri. Namun, ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak kembali berakhir seperti program mobil nasional sebelumnya yang berhenti di tengah jalan. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pengembangan Mobnas dan Molinas kembali membuka harapan bagi masyarakat setelah Indonesia sebelumnya pernah memiliki gagasan mobil nasional yang pada akhirnya tidak berlanjut. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan program yang kini didorong tersebut memiliki kesinambungan dan benar-benar mampu menjadi jawaban bagi penguatan industri kendaraan…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Integrasi ini bernilai penting untuk memastikan kebijakan fiskal didukung informasi yang akurat dan saling terhubung. Menurut Fauzi, penguatan integrasi perlu dilakukan terutama pada basis data peramalan makroekonomi, perpajakan, kepabeanan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adanya usaha ini diharapkan bisa mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang berupaya menghindari kewajiban fiskalnya. “Kami meminta Kementerian Keuangan lewat Ditjen-Ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal,” ujar Fauzi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XI…