Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa liar, kebakaran di kawasan konservasi tersebut berpotensi mengganggu pariwisata serta mengancam sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. “Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Chusnunia, dikutip oetoesan.com di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menurut Chusnunia, penanganan karhutla di Way Kambas harus menjadi prioritas mengingat kawasan…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengkritik langkah Kementerian Kehutanan yang menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi administratif saja tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana yang ditanggung masyarakat. Indrajaya menilai, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah harus memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Ini bukan semata-mata soal administrasi, tetapi juga soal citra pemerintahan dalam menegakkan hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara justru takut menghadapi kekuatan korporasi,”…

Kabupaten Toba dinilai memiliki potensi pariwisata yang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di tingkat global. Karena itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Husein Fadlulloh menilai potensi ini dapat dioptimalkan, sehingga para pelaku ekonomi lokal untuk mengakses pasar global. “Karena itu, membawa potensi Toba menuju pasar global berarti membuka kesempatan bagi orang-orang di baliknya. Termasuk generasi muda yang ingin membangun masa depan dari daerahnya sendiri. Selain potensi, banyak faktor-faktor pendukung yang dibutuhkan untuk akses pasar global yang lebih luas,” ujar Husein kepada oetoesan.com dalam agenda BKSAP Day ke Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026) Legislastor Fraksi Gerindra itu…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak ancaman deportasi massal dari Malaysia. Menurutnya, negara harus hadir memastikan hak-hak PMI terlindungi sekaligus mengantisipasi dampak kepulangan mereka ke Indonesia. “Pekerja migran adalah pahlawan devisa dan patriot sejati yang menopang perekonomian nasional. Perlindungan terhadap mereka adalah tentang kualitas perlindungan yang berkeadilan, jaminan sosial yang optimal, serta menjaga martabat bangsa,” ujar Rieke melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Karena itu, dirinya mengusulkan lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memperkuat diplomasi dengan Pemerintah…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/SMK sederajat secara adil, transparan, dan humanis. Ia mengingatkan agar asesmen yang mulai berlangsung pada 26 Oktober 2026 tersebut tidak menjadi beban psikologis bagi peserta didik maupun dianggap sebagai penentu tunggal masa depan pendidikan mereka. Menurut Kurniasih, TKA harus diposisikan sebagai instrumen untuk mengukur capaian akademik siswa secara objektif. Karena itu, kesiapan sekolah serta dukungan guru dan orang tua diperlukan agar peserta didik dapat mengikuti asesmen dengan tenang dan percaya diri. “TKA harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pendekatan yang humanis. Kita ingin…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Pemerintah memastikan pemenuhan hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sekaligus memperkuat pendampingan agar mereka dapat kembali bekerja. Langkah tersebut perlu didukung pendataan yang akurat, akses jaminan sosial, serta layanan penempatan kerja yang menjangkau pekerja formal maupun informal. Hal itu disampaikan Yahya menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mencatat sebanyak 63.789 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September 2026. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan pekerja yang masuk ke dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Setiap pekerja menghadapi keadaan berbeda, sehingga Pemerintah perlu mengetahui siapa yang belum menerima hak, mengalami hambatan…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya pembinaan olahraga usia dini yang berorientasi pada pengembangan potensi dan keunggulan setiap anak. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga sarana membentuk karakter, menjaga kebugaran, serta mengasah kemampuan anak sejak dini. Hal tersebut disampaikan Fikri saat membuka Turnamen Sepak Bola Kelompok Umur (KU) U-12 Kemenpora-Footballindo 2026 di Lapangan Yonzipur, Slawi Wetan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026). Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama atau kick-off oleh Fikri. “Pembinaan olahraga harus dimulai sejak usia dini. Fokuskan anak pada kehebatannya, karena setiap anak memiliki potensinya masing-masing,” ujar Fikri…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Biro Keuangan meluncurkan PANDORA, Dashboard Eksekutif Perjalanan Dinas, untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan perjalanan dinas melalui integrasi data secara real time. Sistem ini memungkinkan pimpinan memantau proses pengajuan perjalanan dinas, penyelesaian pertanggungjawaban, hingga realisasi anggaran pada setiap unit kerja. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengatakan, Pandora merupakan inovasi yang diinisiasi Biro Keuangan, khususnya bagian yang menangani perjalanan dinas. Kehadiran dashboard tersebut diharapkan memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi, pemantauan, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Setjen DPR RI. “Jadi ini merupakan satu kumpulan data secara real time.…

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, merespons gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan personel di lapangan. Menurut Firman, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta sistem mitigasi risiko yang kuat. Keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman. “Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat…

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung langkah Polri menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk terhadap korporasi dan pihak asing yang diduga terlibat. Menurut Usman, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla merupakan langkah tepat untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Sudah tepat Polri menetapkan tersangka atas kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah, dan ada orang atau korporasi yang sengaja membakar hutan. Jika memang ada unsur kesengajaan, harus ditindak,” ujar Usman dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi…