Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti Putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan. Menurutnya, TNI telah menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya. Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. “Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan,” katanya…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menyatakan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ia meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut secara serius dan memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional, melainkan pertimbangan moral dan kemanusiaan atas rekam jejak serta keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel, di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan pendudukan. “Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong pembenahan tata kelola lingkungan dan penguatan mitigasi bencana sejak dari sumber risikonya. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada bantuan setelah kejadian, tetapi harus disertai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana berulang dan melindungi keselamatan masyarakat. Rokhmat menilai, upaya mitigasi perlu menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk masa depan generasi muda di wilayah terdampak. “Ketika bencana terjadi berulang kali, kita tidak boleh hanya…

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara. Ia juga meminta pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Mardani, keterlibatan negara dalam perekonomian dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Namun, kebijakan tersebut harus disertai tata kelola profesional, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pengawasan…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran dan aparat gabungan dalam membongkar penyelundupan sekitar satu ton ketamin menggunakan kapal tanker MT Global 168. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan kepemimpinan Kapolri dalam menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat. Kapal berbendera Mongolia tersebut diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, melalui operasi gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan delapan awak kapal. “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri atas komitmen dan kesungguhannya dalam memberantas…

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Pemerintah tak hanya sekadar membekukan perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia juga meminta ada tindakan hukum kepada korporasi tersebut dan setiap pihak yang terindikasi melakukan atau menerima suap terkait Karhutla yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. “Jangan hanya membekukan korporasi yang terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan, tapi harus diproses juga lewat pranata hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban,” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2026). “Termasuk proses hukum juga pihak-pihak yang ikut memberi izin konsesi lahan bilamana ditemukan ada indikasi tindak pidana suap di dalamnya,” lanjut…

Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, menyalurkan 2.000 paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara. Penyaluran bantuan dilakukan di 20 titik wilayah terdampak. Paket yang dibagikan meliputi bahan makanan pokok, masker, dan obat-obatan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. “Kita menyerahkan bantuan sembako dan juga obat. Ini adalah kepedulian dan perhatian kita untuk Kabupaten Ketapang. Semoga cuaca segera normal dan semoga aktivitas kita…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut. “Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla. Untuk itu, kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dah relawan saat berjibaku memadamkan api,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026). Seperti diketahui, sejumlah petugas dan relawan gugur saat berjuang memadamkan api Karhutla. Setidaknya 9 petugas dan relawan pemadaman Karhutla gugur, terdiri dari 3 orang…

Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan. Said menilai, kejadian kekeringan dan karhutla yang berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur seharusnya menjadi dasar untuk memetakan daerah rawan dan menyiapkan langkah pencegahan sejak dini. Dengan demikian, masyarakat tidak terus menghadapi krisis air setiap musim kemarau, sementara kawasan hutan kembali terancam kebakaran. “Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi…

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengungkap penyebab antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang di berbagai daerah. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data pasokan, kuota, serta hasil pengawasan untuk mengidentifikasi hambatan distribusi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan pemantauan Ombudsman RI per 13 Oktober 2026 yang dikutip dalam keterangan tersebut, gangguan layanan BBM ditemukan di 11 provinsi, yakni Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Di sejumlah lokasi, antrean dilaporkan mencapai satu…