Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan praktik tata kelola bisnis yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi XIII DPR RI meninjau langsung operasional perusahaan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026). Menurut Sugiat, agenda ini digelar untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, mulai dari aspek ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hingga manfaat bagi masyarakat sekitar. Selama peninjauan lapangan, ungkapnya, Freeport dinilai telah memenuhi standar kepatuhan HAM yang menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. “Ternyata Freeport dalam konteks kepatuhan HAM, mulai dari kesejahteraan karyawannya, dari isu…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat sebagai pilar pelestarian budaya, harmoni sosial, dan penggerak perekonomian di Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (24/7/2026). Menurutnya, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, tetapi juga harus bersinergi dengan desa adat yang memiliki peran strategis dalam menopang sektor pariwisata Bali. “Kehadiran kami di Bali merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Dana Desa tidak hanya menjadi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Lalu usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan. Lalu mengungkapkan, Komisi X DPR RI…

Anggota Komisi VI Doni Akbar menilai PT PAL Indonesia perlu melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh demi meningkatkan daya saing industri galangan kapal milik BUMN. Menurutnya pola operasional yang berjalan saat ini dan menilai perlunya peningkatan fleksibilitas di lapangan. “Banyak yang saya lihat kapal yang tidak efisien, tidak profesional, dan tidak fleksibel. Itulah kenyataannya,” tegas Doni kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti perbandingan antara pencapaian kontrak on hand serta realisasi perbaikan kapal yang dilakukan PT PAL dengan kinerja galangan kapal swasta. Menurut Doni,…

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menyoroti kondisi bangunan sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi, Komisi X juga meminta penguatan program literasi nasional, revitalisasi fasilitas olahraga, serta pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Kunjungan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta pemangku kepentingan di bidang pendidikan, pendidikan tinggi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,…

Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengapresiasi capaian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi yang berhasil mewujudkan zero blank spot di beberapa desa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kemajuan signifikan dalam pemerataan akses telekomunikasi, meski masih terdapat sejumlah wilayah dengan kualitas sinyal yang perlu ditingkatkan. “Kami sangat mengapresiasi kinerja dari BAKTI yang berhasil membawa NTB memiliki zero blank spot untuk desa-desa yang berada di sini dan terus bisa menjaga jaringannya walaupun tadi juga dikatakan masih terdapat 102 desa yang coverage nya itu di bawah 100 persen,” ujar Farah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga melakukan pencurian ayam meninggal dunia setelah menjadi korban amuk massa. Sari Yuliati menegaskan bahwa apa pun bentuk dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang, penyelesaiannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa dan melahirkan pelanggaran hukum baru. “Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Apabila…

Komisi III DPR RI mendorong percepatan pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua Tengah, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan aparat penegak hukum di Daerah Otonom Baru (DOB). Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Timika, Papua Tengah, Jumat (26/9/2026), usai mendengarkan paparan Kapolda Papua Tengah terkait kesiapan pembangunan kantor permanen Polda. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa anggaran pembangunan Mapolda pada prinsipnya telah tersedia. Menurutnya, kendala administrasi berupa sertifikasi lahan kini telah diselesaikan, sehingga pembangunan diharapkan dapat dimulai pada tahun depan. “Kami sudah mendapatkan informasi bahwa anggaran itu sudah…

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan sektor pariwisata Jawa Timur secara lebih terintegrasi. Upaya tersebut dinilai penting agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman dan dampak ekonominya bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim usai pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). “Hari ini kita bicara quality tourism, bukan hanya quantity. Kita tidak hanya mengejar jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga bagaimana kualitas pariwisatanya terus meningkat,” ujar Chusnunia.…

Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan penegak hukum dan keutuhan wilayah Papua. Perhatian khusus itu diberikan kepada Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Timika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026). Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan utama yang disampaikan oleh para mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya dari para Aparat Penegak Hukum (APH). Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, luasnya cakupan wilayah kerja, hingga minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.…