Penulis: Redaksi

Komisi XII DPR RI mendorong penguatan tata kelola sektor energi nasional melalui peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta penguatan sistem ketenagalistrikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri dan bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/7/2026). Ia menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh gambaran langsung mengenai implementasi kebijakan…

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya peran Politeknik STIA LAN Makassar sebagai lembaga strategis dalam mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kampus STIA LAN Makassar di Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026). Dalam kesempatan itu, Taufan menyebut Politeknik STIA LAN Makassar sebagai “otak” pembentukan kualitas ASN di Indonesia. Menurutnya, lembaga pendidikan kedinasan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kapasitas sumber daya manusia birokrasi, mulai dari pejabat struktural hingga pemimpin daerah. Taufan mengaku prihatin dengan masih adanya kepala daerah…

Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, mengusulkan pengembangan konsep ‘ekonomi utara’ dalam strategi promosi pariwisata nasional dengan menjadikan Kepulauan Riau, khususnya Batam, Karimun, dan Bintan sebagai pintu masuk utama wisatawan dari kawasan Asia. Politisi Fraksi PKS itu menilai potensi pendapatan atau devisa negara dari sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat devisa pariwisata Indonesia baru sekitar Rp 64 triliun, jauh di bawah Malaysia yang mencapai Rp406 triliun, bahkan Thailand yang sempat menembus Rp1.200 triliun. Sebagai perbandingan, ia menyebut Jepang mampu meraup devisa pariwisata hingga Rp900 triliun per…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong penanganan yang lebih terpadu terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kedua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang menyentuh akar permasalahan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kota Kupang, NTT, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII berdialog dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah…

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan lanjutan ruas Tol Pangkalan Brandan–Langsa yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ditargetkan mulai dikerjakan awal 2027. Dalam pantauannya, progres pembebasan lahan sepanjang 73 kilometer untuk ruas yang akan tersambung langsung ke Provinsi Aceh ini telah mencapai 70 persen. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang memimpin peninjauan proyek tol trans Sumatra ini mengatakan pihaknya ingin memastikan kesiapan proyek strategis nasional tersebut, khususnya dari sisi pembebasan lahan. Andre mengatakan, ruas tol lanjutan Pangkalan Brandan–Langsa menjadi prioritas setelah pembangunan tol saat ini telah mencapai Pangkalan Brandan. “Kita…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke-17. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan regulasi mengenai AI dan keamanan siber agar mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat kawasan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, salah satu isu yang akan dibahas dalam forum parlemen ASEAN tersebut adalah harmonisasi regulasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, setiap negara saat ini tengah menyusun aturan mengenai AI, sehingga diperlukan kesamaan visi agar tidak muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui RUU ini, DPR RI menyoroti pentingnya pemenuhan Dana Khusus Kepulauan serta optimalisasi ekonomi kelautan untuk menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyampaikan hal tersebut usai rangkaian pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Senin (20/7/2026). Ia menjelaskan bahwa pembahasan regulasi ini telah mengakomodasi berbagai persoalan krusial yang dialami oleh daerah berciri kepulauan, termasuk mengenai kewenangan pengelolaan tata ruang laut…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA atau The 17th Meeting of the AIPA Caucus di Ruang VVIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam sambutannya, Syahrul menyampaikan bahwa komunikasi dan kerja sama antarparlemen merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan, memperkuat solidaritas, serta mempererat kebersamaan negara-negara ASEAN. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis internasional menuntut parlemen untuk berkontribusi lebih aktif melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi. “Diplomasi…

Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak boleh murni berlandaskan efisiensi anggaran matematis semata. Menyusutnya jumlah siswa SDN saat ini berakar dari transisi demografi, di mana tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) turun ke angka 2,1. Selain itu, terjadi eksodus besar-besaran masyarakat kelas menengah yang memindahkan anak-anak mereka…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, angka SILPA tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi semester APBN. “Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi,”…