Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT BYD Auto Indonesia diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan industri diharapkan dapat menciptakan efek berganda (trickle-down effect) bagi masyarakat di desa-desa sekitar kawasan industri. Sugeng mencontohkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha katering. Masyarakat sekitar dapat diberikan pelatihan agar mampu membangun usaha katering yang memenuhi standar sekaligus menjadi mitra penyedia kebutuhan makanan bagi para pekerja industri. “Saya memberikan contoh agar masyarakat sekitar dididik untuk bisa mendirikan katering yang memenuhi syarat untuk menyuplai makanan di sini. Itu salah satu bentuk…

Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan Gading menekankan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri kendaraan listrik harus dibarengi dengan transfer teknologi kepada pekerja lokal. Menurutnya, keberadaan industri kendaraan listrik di Indonesia tidak cukup hanya memberikan manfaat investasi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. “Transfer teknologi harus tetap kita utamakan, terutama pekerja-pekerja lokal. Kita harus mendorong agar transfer knowledge ini berjalan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak luar,” ujar Irsan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI meninjau Pabrik PT BYD Auto Indonesia di Subang, Jawa…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin berpendapat terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Anggota DPR RI yang menjadi isu utama dalam pembahasan kunjungan kerja ke Polres Mojokerto Kota, Kamis (3/9/2026). Dalam kesempatan itu, Imron menjelaskan, TNKB Khusus, sejatinya digunakan secara hati-hati dan bijaksana oleh para anggota, khususnya yang sedang berada di daerah pemilihan masing-masing. Ia menegaskan, bahwasannya TNKB Khusus merupakan fasilitas negara yang diberikan untuk memudahkan mobilitas pada saat menjalankan tugas kedinasan, terutama saat belakunya sistem lalu lintas ganjil-genap di Jakarta. “Pada poinnya yang diatur pada Undang-undang MD3, itu nopol itu pemberian fasilitas…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026) dalam rangka memperkuat sinergi dengan lembaga kepolisian, khususnya dalam hal pencegahan dan pengawasan untuk menjaga kehormatan DPR RI sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Imron Amin mengungkapkan, dalam periode 2024-2029 ini, MKD telah menerima total 79 aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anggota DPR RI. Seiring dengan hal tersebut, MKD telah melakukan kunjungan ke 37 Polres dan Polda di seluruh Indonesia sebagai upaya sosialisasi kepada aparat…

Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi kepada pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, para pegawai tersebut telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. “Artinya, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua atas dedikasi, pengabdian, dan juga kerja kerasnya selama mengabdi di Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Suprihartini saat Pelepasan Pegawai Purnabakti di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Suprihartini mengatakan sebagian besar…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya. Hal tersebut disampaikan Anggota BAKN DPR RI Shohibul Imam saat melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat, untuk menelaah tindak lanjut temuan BPK bersama BTN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Karawang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). “Poinnya adalah kita dari…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi. Anggota BAKN DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan kepastian sertifikat merupakan hak dasar konsumen yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), tetapi juga perbankan lain yang menyalurkan KPR. “Saya kira ini kan hak konsumen yang sangat mendasar, yang sangat harus menjadi…

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang, Jawa Timur pada Kamis (3/9/2026). Kunjungan ini untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan dan menggali kebutuhan penguatan mutu perguruan tinggi keagamaan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan penguatan pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian dari Kementerian Agama. Hal itu mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. “Harus ada konsentrasi dari Kementerian Agama berkaitan dengan kualitas tenaga pendidik dan sarana dan prasarana, termasuk juga untuk para mahasiswanya; program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian Beasiswa Indonesia Unggulan. Untuk…

Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BIG dan BAPETEN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam rapat tersebut, Sugeng menyoroti pentingnya penguatan kapasitas BAPETEN seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi…

Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Rabu (2/9/2026), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai, salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat adalah aset pemerintah daerah yang berada atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Kondisi tersebut turut menyentuh lahan transmigrasi yang telah lama dikuasai masyarakat, termasuk lahan yang telah memiliki sertifikat. “Banyak masukan bahwa aset-aset…