Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa persoalan utama petani bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha. Menurutnya, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut Adian, setiap pembahasan mengenai petani tidak bisa dilepaskan dari persoalan lahan, hukum, produksi, dan pasar. “Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegasnya…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi dengan tema “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri” sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor perkopian nasional. Melalui forum tersebut, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menilai kopi perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena mampu meningkatkan kesejahteraan petani lebih cepat dibanding sejumlah komoditas pertanian lainnya. Menurut Aher, tema perkopian dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga industri. Karena itu, pengembangan kopi perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. “Festival aspirasi ini sifatnya mengejar aspirasi masyarakat. Maka kemudian terpikirkan bahwa…

Kepemimpinan anyar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) didorong bisa lebih mengedepankan perspektif kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk kelembagaan sehingga pertanggungjawabannya pun harus ditempatkan dalam kerangka institusi, bukan individu. Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN. Menurut Zainul, kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah ditetapkan tetap memiliki kesinambungan. Karena, seluruh keputusan yang lahir dari lembaga merupakan bagian dari tanggung jawab institusional…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah perbaikan tidak boleh berhenti pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN, Irma mengakui bahwa jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Polres Metro Depok bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan intimidasi yang dialami keluarga Azis Suraji oleh tetangganya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, perkara tersebut sudah layak diselesaikan melalui jalur pidana karena upaya mediasi maupun penyelesaian nonlitigasi telah ditempuh, tetapi tidak efektif menghentikan dugaan intimidasi. “Jadi harus diselesaikan melalui ranah pidana. Jika intimidasi terhadap keluarga Azis Suraji terbukti, kepolisian harus memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara tidak boleh membiarkan rumah warga berubah menjadi tempat yang penuh rasa takut akibat intimidasi yang terus berulang,” ujar Abdullah yang akrab disapa…

Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow menilai permasalahan anggaran dan penataan organisasi Basarnas dinilai perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting, menurutnya, mengingat Basarnas menjalankan tugas kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Yasti menilai berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas dalam pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah. “Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu,…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti pentingnya pengawasan melalui pemasangan CCTV di lingkungan Sekolah Rakyat saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sekolah Rakyat, Jalan Kedungsari Raya, Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Novita menyampaikan apresiasinya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai upaya mencetak generasi emas Indonesia. Menurutnya, keberadaan sekolah berasrama tersebut diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter sekaligus peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. “Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi generasi penerus bangsa Indonesia menuju generasi emas. Cita-cita Pak…

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke proyek pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta pada Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kunjungan pengawasan tentang pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta dan bagaimana ada permintaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk exit tol di Prambanan dimajukan ke Bokoharjo. Ini menjadi bahasan yang sangat penting dan kami ingin mendorong ini kepada kementerian agar bisa segera direalisasikan oleh BPJT,” ujar Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana saat memimpin tim kunjungan spesifik. Menurut Danang, usulan pemindahan lokasi…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra meminta pemerintah segera memberikan jalan keluar bagi ribuan petani tebu di kawasan Register 44 Way Kanan, Lampung, yang hingga kini belum dapat memanen hasil tanamannya akibat persoalan perizinan dan proses hukum yang melibatkan kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026). Menurut Ketut, persoalan tersebut telah berdampak pada sekitar 1.200 kepala keluarga yang mengelola lahan seluas kurang lebih 4.200 hektare melalui skema kemitraan dan menanam tebu untuk dipasok ke PT SMI. Ia menjelaskan, akibat status hukum lahan yang masih bermasalah,…

Komisi V DPR RI menilai Kantor Basarnas Yogyakarta sudah layak ditingkatkan statusnya dari Kelas B menjadi Kelas A. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw penilaian tersebut didasarkan pada luasnya cakupan wilayah kerja serta tingginya potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menuntut kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan semakin optimal. Roberth Rouw mengungkapkan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, hingga berbagai potensi kecelakaan yang memerlukan respons cepat dari Basarnas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan status organisasi Basarnas Yogyakarta agar mampu memberikan pelayanan yang lebih…