Penulis: Redaksi

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (karutan) di Sumatera Selatan membenahi tata kelola serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak warga binaan. Ia menyoroti dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan tertentu, peredaran narkotika, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan. Penegasan tersebut disampaikan Willy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga binaan. Menurut Willy, kualitas…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengevaluasi penyaluran subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menikmati manfaat subsidi, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum memperoleh bantuan. Dirinya menyampaikan hal tersebut kepada oetoesan.com di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, ketepatan penerima perlu menjadi perhatian utama agar alokasi anggaran subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. “Pemerintah perlu melakukan manajemen fiskal sebaik-baiknya agar subsidi benar-benar jatuh kepada orang-orang yang berhak. Orang yang sudah sangat mampu seharusnya tidak lagi…

Komisi V DPR RI mendorong pengembangan embung dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air untuk memperkuat ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyediaan air bersih dan air minum. Kesiapan infrastruktur dasar tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan pengembangan konektivitas dan fasilitas pendukung pariwisata. “Saya mendukung Labuan Bajo di sini dari awal super prioritas destinasi di Labuan Bajo. Kemudian 2028 akan dilaksanakan PON di sini…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menilai perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Menurutnya, upaya optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dengan mengejar wajib pajak yang sudah patuh, tetapi juga perlu menjangkau potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Ia menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai oleh oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Dirinya menjelaskan, penerimaan pajak Jawa Barat cenderung meningkat menjelang akhir tahun, sehingga proyeksi penerimaan perlu dicermati hingga penutupan tahun anggaran. “Jadi memang tren di Jawa Barat ini biasanya…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa rendahnya capaian penerimaan pajak di Jawa Barat bukan semata-mata persoalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan tantangan bersama yang harus diselesaikan dengan mengidentifikasi akar masalah secara terbuka. Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).  Ia menyoroti realisasi penerimaan pajak Jawa Barat yang baru mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun per 30 September 2026, atau sekitar 63 persen, sementara waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya tiga bulan. “Ini bukan persoalan DJP saja, bukan. Ini persoalan…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak. Menurutnya, data yang terintegrasi lintas kementerian harus diarahkan untuk menyasar wajib pajak besar di sektor pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, dan industri manufaktur. Andi mengatakan Komisi XI telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memastikan keterhubungan antara target penerimaan pajak dan UU SDI. Ia menjelaskan bahwa UU SDI mengatur data yang bersifat terbuka maupun tertutup, sekaligus memberi mandat kepada seluruh kementerian dan…

Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga mendorong evaluasi kriteria desil dalam penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Ia menilai, pengelompokan tingkat kesejahteraan perlu ditinjau agar tidak menghambat mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Sabam saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X meninjau persoalan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai isu pendidikan lainnya. Sabam menilai, penggunaan desil sebagai salah satu pertimbangan dalam mengakses bantuan pendidikan perlu dievaluasi agar mahasiswa yang membutuhkan tetap memiliki kesempatan memperoleh dukungan biaya kuliah. “Sesungguhnya pendidikan…

Komisi X DPR RI mengapresiasi program latihan sepak bola gratis bagi siswi sekolah dasar yang digelar Bali United Training Center di Gianyar, Bali. Program ini dinilai dapat memperluas kesempatan anak perempuan mengembangkan bakat sekaligus mendukung regenerasi pesepak bola putri Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pembinaan sejak usia dini menjadi langkah positif untuk menyiapkan bibit atlet sepak bola putri yang berpotensi bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Hal tersebut disampaikannya saat Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengunjungi Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (9/10/2026). “Saya apresiasi melihat apa yang dilakukan oleh Bali…

Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan hambatan (obstacle) di kedua ujung landasan pacu Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan melalui pekerjaan cut and fill tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar dan dinilai mendesak untuk menjamin keselamatan penerbangan. “Ini membahayakan penerbangan dan ini minta ditangani cepat. Tadi disampaikan kurang lebih Rp60 miliar anggaran yang diperlukan. Kami pastikan ini segera kita tangani, karena menyangkut keselamatan penerbangan, kita nggak boleh tawar-menawar,” tegas Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kantor Bupati Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Jumat (9/10/2026). Lasarus menegaskan, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade akan mendalami laporan adanya pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Batam yang diminta memberikan jaminan saat mengajukan pembiayaan. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program KUR sesuai ketentuan serta memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan. “Di Batam masih ada orang yang mengajukan KUR diminta jaminan. Ini tentu harus kita dalami dan kita telusuri supaya ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Andre saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). Andre menegaskan, kemudahan akses pembiayaan melalui KUR…