Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mempercepat optimalisasi skema pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) sebagai agunan untuk memperoleh akses permodalan di perbankan. Menurut Evita, persoalan akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan berbagai kunjungan kerja Komisi VII ke daerah, pelaku usaha masih kesulitan memperoleh kredit karena aset yang dimiliki sebagian besar berupa kekayaan intelektual yang belum sepenuhnya diterima sebagai jaminan oleh lembaga perbankan. “Ini masih menjadi isu utama, yaitu soal jaminan di bank. Ketika kami turun ke lapangan, persoalan ini…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan selama 15 tahun berturut-turut belum otomatis mencerminkan kualitas tata kelola fiskal yang mampu menghasilkan kebijakan berdampak optimal bagi pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) Dirinya mempertanyakan sejauh mana kepatuhan administrasi yang tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal yang berkualitas dan berdampak nyata terhadap pembangunan nasional. “Ini menarik…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan defisit anggaran sehingga tidak seharusnya sektor pendidikan menjadi pihak yang terdampak melalui penempatan anggaran di bawah skema pembiayaan. “Kenapa pendidikan yang dikorbankan? Padahal ini amanat Undang-Undang Dasar,” tegas Dolfie.…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan risiko kerugian bisnis akibat gangguan operasional smelter menjadi tanggung jawab PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara, bukan ditanggung negara. Pernyataan itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). “Itu kan sebetulnya bagian daripada proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang rugi ya mereka lah. Iya dong, karena omsetnya menurun,” ujar Bambang. Pun, ia menegaskan bahwa dampak finansial dari kegagalan mencapai target produksi akan langsung dirasakan perusahaan melalui penurunan pendapatan, bukan dibebankan kepada negara atau daerah. Bagi perusahaan tambang…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan. Perlu diketahui, Komisi XIII DPR RI secara resmi menerima laporan keuangan dan mengapresiasi realisasi anggaran kementerian tahun 2025 yang mencapai Rp 17,9 triliun (95,11 persen), serta lonjakan…

Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program tanggung jawab sosial (CSR) PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Mengawali pandangannya, Irsan mengapresiasi tren peningkatan produksi yang ditunjukkan kedua perusahaan dalam paparan, mulai dari skala kecil hingga besar, yang dinilainya sejalan dengan target-target produksi yang diharapkan bangsa. Pun, ia turut mengapresiasi kontribusi kedua perusahaan terhadap penerimaan negara. “Saya mengapresiasi atas kinerja…

Anggota BAKN DPR RI Musthofa menyetujui usulan penyaluran kredit di bawah satu juta rupiah tanpa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan syarat perbankan tetap menelusuri rekam jejak historis calon peminjam. Syarat ini dinilai penting agar kebijakan penyaluran tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki moral hazard. Hal tersebut disampaikan usai melakukan agenda Kunjungan Kerja BAKN ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/07/2026). “Kalau kita mau lepas SLIK, itu bisa mempercepat untuk penyaluran. Tetapi saya minta ada track record supaya tidak mengandung moral hazard,” tegas Musthofa. Selain itu, dirinya mengingatkan bahwa pelepasan syarat SLIK akan bermasalah jika peminjam bermental tidak melunasi utang kemudian malah…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang. “Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendesak PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan persoalan lama terkait kegagalan teknis proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Daratei Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penuntasan dampak lingkungan dan kerugian warga tersebut wajib diselesaikan sebelum PLN melanjutkan rencana pengeboran baru berkapasitas 20 megawatt (MW). Pernyataan tersebut ditegaskan oleh dirinya saat memimpin agenda Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Berdasarkan Laporan Singkat Komisi XII DPR RI ini membahas dua agenda utama. Agenda pertama adalah mendengarkan aspirasi mengenai kerugian yang…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menerima kuasa hukum dan keluarga korban kasus pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Raudlatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta dukungan agar kasus yang menimbulkan korban jiwa dan luka bakar serius itu diusut hingga tuntas serta memberikan keadilan bagi para korban. Menanggapi permintaan tersebut, Sari menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kasus kekerasan yang telah merenggut nyawa seorang korban dan menyebabkan dua korban lainnya mengalami luka bakar serius. Baginya, aparat penegak hukum harus memastikan seluruh proses hukum berjalan secara…