Penulis: Redaksi

Komisi XII DPR RI menegaskan agar BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) memperkuat evaluasi realokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berbasis data penyaluran aktual, bukan sekadar mengandalkan kuota tahunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketimpangan pasokan dan antrean BBM yang masih melanda masyarakat di kawasan penghasil energi, khususnya di wilayah Kalimantan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan jajaran Direksi PT Pertamina di Gedung Nusantara I, DPR…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta jajaran pemangku kepentingan sektor energi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di wilayah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Provinsi Jambi. Ia menyayangkan daerah yang menyumbang sumber daya energi bagi negara malah kerap kelangkaan BBM dan minimnya alokasi gas bersubsidi. ​Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Berdasarkan…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti masih panjangnya proses perizinan sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi investor di kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian, terutama ketika investor telah menyewa lahan dan menempatkan peralatan, tetapi belum dapat memulai kegiatan produksi. Hal itu disampaikan Chusnunia usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Banten, Rabu (26/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Chusnunia menyebut Cikupa Mas merupakan salah satu kawasan industri yang relatif sehat dengan tingkat okupansi yang tinggi. “Kita melihat di sini termasuk kawasan industri yang relatif…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kita mengapresiasi kinerja pemerintah, tetapi tentu perlu peningkatan di sana-sini. Pertumbuhan yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan dirasakan secara berkeadilan oleh seluruh masyarakat,” ujar Amin kepada oetoesan.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus menjadi…

Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan titik panas. Ia menekankan agar peringatan dini terkait cuaca dan potensi karhutla segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Hamid mengatakan, kondisi El Nino dan puncak musim kemarau meningkatkan risiko karhutla sehingga pemerintah tidak boleh menunggu kebakaran meluas sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, informasi dari BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah pencegahan. “BMKG sudah memberikan peringatan mengenai El Nino, kekeringan, dan meningkatnya risiko karhutla. Yang harus dipastikan sekarang adalah…

Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti pentingnya memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain pendataan calon siswa, ia juga meminta kualitas infrastruktur serta pemeliharaan sekolah menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Erna saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Senin (24/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V melihat langsung pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di sekolah. “Tadi kita bersama seluruh pimpinan dan anggota melakukan kunjungan spesifik ke sekolah rakyat dan kita melihat langsung…

Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji ketangguhan sektor pendidikan nasional. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat menilai pemerintah perlu membangun sistem pendidikan yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi ancaman bencana. Menurutnya, keberlangsungan pembelajaran dan pemenuhan hak pendidikan anak tidak boleh bergantung pada langkah penanganan setelah bencana terjadi. “Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat,” kata Lestari kepada oetoesan.com dalam…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti pemanfaatan fasilitas Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dinilai belum optimal. Menurutnya, kapasitas gedung Sekolah Rakyat yang besar perlu diimbangi dengan jumlah siswa agar pembangunan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Boyman saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026). Ia menilai pemanfaatan fasilitas perlu menjadi perhatian karena pembangunan sekolah tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Kalau kita lihat dalam setiap pidato Bapak Presiden, artinya ini suatu program yang sangat…

Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, percepatan transformasi sektor keuangan, serta tuntutan menjaga keberlanjutan fiskal menjadi tantangan yang mewarnai kerja Komisi XI DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Walaupun begitu, tugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak pernah berhenti demi memastikan ekonomi negara tetap stabil sekaligus inklusif dan berkelanjutan. Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi keuangan, perbankan, perpajakan, perencanaan pembangunan nasional, serta sektor jasa keuangan, Komisi XI DPR RI telah mengawal sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), penguatan arsitektur pengawasan sektor keuangan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun…

Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Penegasan Kemenhan dinilai menjadi angin segar sekaligus langkah cepat dalam meluruskan polemik yang sempat memicu keresahan publik, menyusul pengunduran diri salah satu calon kadet perempuan berprestasi, Asma Wafa Andina, yang sebelumnya mengeluhkan adanya dugaan aturan pembatasan jilbab selama masa pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Mahfudz Abdurrahman menyatakan bahwa respons terbuka dan rencana penyempurnaan aturan seragam dari Kemenhan merupakan komitmen positif yang patut dihargai demi menjaga ruang pendidikan…