Penulis: Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, mengapresiasi langkah Menteri Meutia Hafid dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya melalui penertiban dan penonaktifan jutaan akun anak pada sejumlah platform digital. Cindy menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). “Saya mengapresiasi langkah Komdigi yang telah melakukan penertiban terhadap jutaan akun anak di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital mulai mendapat perhatian serius dan diterjemahkan dalam langkah konkret,” ujar Cindy…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus dugaan praktik judi online (judol) yang berlangsung di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sukamta mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Namun, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pelaku yang menjalankan kegiatan di lokasi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan atau memfasilitasi aktivitas tersebut. “Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan pupuk nasional. Saat ini, produksi pupuk nasional disebut baru mencapai sekitar 12 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 23–24 juta ton. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BAKN terkait tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk kemampuan produksi serta peluang pengembangan kapasitas melalui revitalisasi maupun pembangunan fasilitas baru. “Produksi kita kemarin hanya maksimum 12…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perubahan mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian pengadaan, menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pupuk bersubsidi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat memimpin agenda Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). Selama agenda berlansgung, pihaknya melihat secara langsung sejauh mana ketentuan baru tersebut telah diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu melahirkan kerangka hukum yang komprehensif, terukur, sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap ekosistem. Menurut Meitri, perubahan iklim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penurunan emisi. Regulasi yang disusun perlu memastikan bahwa agenda mitigasi dan adaptasi terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan, ketahanan masyarakat, serta kepentingan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. “RUU ini harus mampu menjadi payung hukum yang memberikan arah yang jelas bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Jangan sampai regulasi hanya berhenti pada…

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif menyampaikan berbagai pandangan strategis dalam rangkaian 152nd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Mardani menyoroti sejumlah isu penting mulai dari rendahnya keterwakilan generasi muda dalam parlemen, penguatan kesetaraan gender, perlindungan terhadap pelecehan anggota parlemen perempuan, diseminasi praktik-praktik baik antarparlemen, hingga efektivitas tata kelola organisasi IPU. Dalam pembahasan berbagai laporan kegiatan IPU, Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa tantangan demokrasi masa depan tidak hanya terkait kesetaraan gender, tetapi juga menyangkut keterwakilan generasi…

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satu kesimpulannya ialah mengusulkan Rapat Gabungan lintas komisi dan kementerian untuk memperkuat penanganan kasus serta perlindungan korban kekerasan seksual. Kesimpulan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan…

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertambangan emas tradisional di Kalimantan Tengah. “Yang jelas yang pertama ini masalah WPR, wilayah pertambangan rakyat. Karena saudara-saudara kita itu yang sejak turun-temurun kebanyakan mencari emas dengan cara tradisional. Nah, ini kan perlu sebuah regulasi memberikan kepastian hukum pada saudara-saudara kita untuk tambang tradisional,” ujar Sigit kepada oetoesan.com usai menerima Audiensi Masyarakat Kabupaten Barito Utara terkait wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurut Sigit, pengajuan WPR perlu dilakukan secara berjenjang…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R.Abdullah menyoroti potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten Kebumen. Pasalnya, Kabupaten Kebumen memiliki posisi geografis dan karakteristik Risiko bencana, karena Kebumen memiliki potensi 11 hingga 12 jenis bencana alam. Terlebih ada potensi gempa megathrust sehingga menyebabkan tsunami. “Setidaknya ada 11 – 12 jenis bencana itu selalu mengancam Kebumen. Nah, yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah karena Kebumen ini berada pada daerah pesisirnya cukup panjang sehingga sangat-sangat potensial terjadi bencana ketika terjadi megathrust. Megathrust ini diperkirakan oleh BMKG, itu akan memunculkan tsunami yang tingkat ketinggian airnya itu bisa mencapai 18-20…

Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim yang diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan. Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengatakan, regulasi perubahan iklim tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, berbagai bencana yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah, hingga beban ekonomi yang besar. “RUU Perubahan Iklim yang berkeadilan ini adalah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, agar di…