Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi seksual yang kini semakin masif memanfaatkan platform digital. “Ini menunjukkan keseriusan aparat dalam melindungi anak dari kejahatan eksploitasi seksual berbasis digital,” tegasnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026). Meski demikian, Komisi III meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku…

Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menilai Malang dan kawasan Malang Raya memiliki potensi besar di bidang kebudayaan dan pariwisata karena banyaknya museum serta situs cagar budaya yang tersebar di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI ke Kota Malang, Kamis (21/5/2026). La Tinro menjelaskan, sejumlah situs cagar budaya di Malang Raya masih memerlukan perhatian serius, termasuk beberapa situs yang belum dilakukan penggalian. Bahkan, terdapat lokasi situs yang berada di area sekolah sehingga membutuhkan penanganan khusus agar pelestarian cagar budaya tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I.P. Pandjaitan, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia pun mengapresiasi gerakan sosial bertajuk “Relawan Pink”, sebuah kampanye anti-narkoba berbasis komunitas. Sebelumnya ia mengapresiasi capaian aparat penegak hukum di Sumut dalam mengungkap berbagai kasus narkotika. Namun demikian, peredaran narkoba masih menjadi persoalan serius yang terus menjadi perhatian nasional. “Capaian aparat luar biasa, tetapi narkoba belum bisa dihabisi. Sumatera Utara masih terus menjadi perbincangan nasional terkait persoalan ini,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026). Ia menilai,…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI memastikan pembahasan beleid tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir nantinya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing. Memimpin agenda, Wakil Ketua Pansus RUU HPI Soedeson Tandra menjelaskan salah satu perhatian utama dalam penyusunan RUU HPI adalah mengantisipasi potensi persoalan dalam kebebasan memilih hukum pada perjanjian lintas negara. Meski para pihak dapat menentukan hukum yang digunakan dalam suatu sengketa, jelasnya, prinsip tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan dasar…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menerima berbagai masukan dari sejumlah organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Masukan tersebut dinilai penting untuk memperkuat substansi RUU, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem bisnis di Indonesia. Dalam RDPU tersebut, Pansus HPI mengundang sejumlah organisasi advokat, di antaranya Peradi Suara Advokat Indonesia dan Peradi Rumah Bersama Advokat. Kehadiran para praktisi hukum ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif serta menggali berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam praktik hukum perdata internasional. “RUU HPI ini memang…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA – Silaturahim Guru Indonesia bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta afirmasi anggaran untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru. Audiensi tersebut dihadiri berbagai organisasi guru, antara lain PGSI, PGMM, GM PRO, FGSNI, IGSS PLPGI, FGHM, FTHMI, FKSS, dan AGMM. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan DPR akan mendorong penguatan regulasi untuk menjamin kesejahteraan guru, khususnya guru swasta dan madrasah. Sebab, menurutnya, Baleg memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan undang-undang, termasuk Undang-Undang Guru…

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Ketua Paguyuban Alumni RKL SPKKLP IKA FK UNSRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menyoroti secara tajam beban kerja dokter serta mendesak adanya reformasi mendasar pada sistem internship (magang) medis di Indonesia menyusul wafatnya empat dokter internship dalam tiga bulan terakhir. Diwakili oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Ruchyat, ia menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang melindungi…

RS Columbia Asia Semarang memperoleh apresiasi dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI karena telah memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang sesuai harapan. Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia, menilai rumah sakit tersebut fasilitas yang dimiliki RS tersebut sudah representatif sekaligus didukung oleh tenaga medis profesional demi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya dilihat dari sisi penanganan medis, tetapi juga kenyamanan pasien selama menjalani perawatan. Menurutnya, rumah sakit harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, nyaman, dan mudah diakses. “Kami tadi sudah melakukan…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, keberadaan anggota ex officio tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan koordinasi antarlembaga dan tata kelola LPS. Hal itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Ia menilai pembahasan pembagian tugas anggota dewan komisioner merupakan isu fundamental yang perlu diperkuat agar relasi kelembagaan antara LPS dan Komisi XI DPR RI semakin baik. Pada rapat dengan agenda penyesuaian pembidangan dan pembagian…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampikan sejumlah catatan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Rapat tersebut digelar dalam rangka penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner (DK) LPS sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Dalam forum tersebut, Harris menyoroti pentingnya kontribusi nyata anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh LPS. Sebab itu, ia menegaskan kewajiban anggota ex officio untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisioner. “ADK ex officio paling sedikit sekali dalam sebulan melaporkan kepada DK. Ini dijalankan Pak! Jadi para teman-teman ex…