Penulis: Redaksi

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Lasarus meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal yang masih menerapkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar, tanpa memahami karakter alam dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, masyarakat lokal di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan pola membakar yang telah diatur melalui peraturan daerah. Praktik tersebut dilakukan secara terbatas dan dijaga secara gotong royong untuk mencegah api meluas. “Peraturan daerah untuk kearifan lokal setiap KK itu boleh buka 2 hektare. Hanya mungkin ya karena…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini gempa berbasis teknologi digital. Menurutnya, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan telepon seluler agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah. Dorongan itu disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Musa menilai keberadaan teknologi pendeteksi gempa harus diikuti mekanisme penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Menurutnya, BMKG dapat bekerja sama dengan penyedia layanan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus perlu memperjelas kewenangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara kepailitan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kurator. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII menggali masukan dari sejumlah asosiasi dan praktisi kurator sebagai bahan penyusunan RUU Profesi Kurator dan Pengurus. “Yang saya catat ternyata ada tumpang tindih ataupun masih ada ego sektoral sesama penegak…

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI bersama para kurator di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan, kewenangan yang diberikan kepada kurator harus berjalan beriringan dengan standar profesionalisme, mekanisme pengawasan, serta batas kewenangan yang jelas. Pasalnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan tugas kurator tidak justru…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor. Hal tersebut disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026), dalam rangka menggali masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. “Buat aturan yang seketat mungkin. Jangan sampai terlalu banyak orang yang tidak kompeten akhirnya melakukan kecurangan dan bermain-main dengan debitor maupun kreditur,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem…

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara. “Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Ia memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, penerapan…

Komisi XII DPR RI mendorong penguatan landasan hukum badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kejelasan kelembagaan dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan sektor hulu migas sekaligus memperjelas kewenangan pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), serta pemangku kepentingan sektor migas di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/8/2026). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pembahasan mengenai bentuk badan usaha khusus menjadi salah satu substansi penting…

Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menilai revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus mampu memperkuat tata kelola sektor migas nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi. Baginya, penyederhanaan perizinan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendorong eksplorasi serta meningkatkan lifting minyak nasional. Hal tersebut disampaikan Sartono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Ia mengatakan pembahasan revisi UU Migas merupakan proses panjang yang membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dirinya menyebut penurunan lifting minyak nasional menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam revisi…

Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mendorong PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat penanganan berbagai kendala produksi minyak dan gas (migas) untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mendukung pencapaian target lifting nasional. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PHR di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Ia mengatakan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat produksi harus segera diantisipasi. Berdasarkan paparan PHR, produksi minyak hingga Juli 2026 tercatat 133,6 ribu barel per hari, sementara outlook produksi tahun ini mencapai 140,8 ribu barel per hari. “Ketika ada halangan ataupun ada masalah yang memang terjadi di lapangan, tentu saja harus…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mampu memperkuat tata kelola sumber daya migas agar dikelola secara efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasalnya, penyempurnaan regulasi perlu tetap berlandaskan amanat konstitusi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Hal tersebut disampaikan Totok usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI menggali masukan dari PHR dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sebagai bahan pembahasan revisi UU Migas. Salah…