Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI bersama para kurator di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan, kewenangan yang diberikan kepada kurator harus berjalan beriringan dengan standar profesionalisme, mekanisme pengawasan, serta batas kewenangan yang jelas. Pasalnya, kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan tugas kurator tidak justru…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor. Hal tersebut disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026), dalam rangka menggali masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. “Buat aturan yang seketat mungkin. Jangan sampai terlalu banyak orang yang tidak kompeten akhirnya melakukan kecurangan dan bermain-main dengan debitor maupun kreditur,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem…

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara. “Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Ia memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, penerapan…

Komisi XII DPR RI mendorong penguatan landasan hukum badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kejelasan kelembagaan dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan sektor hulu migas sekaligus memperjelas kewenangan pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), serta pemangku kepentingan sektor migas di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/8/2026). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pembahasan mengenai bentuk badan usaha khusus menjadi salah satu substansi penting…

Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menilai revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus mampu memperkuat tata kelola sektor migas nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi. Baginya, penyederhanaan perizinan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendorong eksplorasi serta meningkatkan lifting minyak nasional. Hal tersebut disampaikan Sartono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Ia mengatakan pembahasan revisi UU Migas merupakan proses panjang yang membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dirinya menyebut penurunan lifting minyak nasional menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam revisi…

Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mendorong PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat penanganan berbagai kendala produksi minyak dan gas (migas) untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mendukung pencapaian target lifting nasional. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PHR di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Ia mengatakan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat produksi harus segera diantisipasi. Berdasarkan paparan PHR, produksi minyak hingga Juli 2026 tercatat 133,6 ribu barel per hari, sementara outlook produksi tahun ini mencapai 140,8 ribu barel per hari. “Ketika ada halangan ataupun ada masalah yang memang terjadi di lapangan, tentu saja harus…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mampu memperkuat tata kelola sumber daya migas agar dikelola secara efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasalnya, penyempurnaan regulasi perlu tetap berlandaskan amanat konstitusi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Hal tersebut disampaikan Totok usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI menggali masukan dari PHR dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sebagai bahan pembahasan revisi UU Migas. Salah…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penguatan standar profesi serta integrasi data kepailitan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. Menurutnya, kedua aspek tersebut penting untuk membangun tata kelola profesi kurator yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Ia menilai penguatan profesi kurator memiliki dampak yang luas karena proses kepailitan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara debitor dan kreditor. Di dalamnya terdapat kepentingan terhadap aset perusahaan, hak pekerja, penerimaan negara, lembaga keuangan, investasi, hingga keberlangsungan usaha. “Pada akhirnya,…

Komisi VIII DPR RI mendorong UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengembangkan keunggulan akademik yang khas berbasis potensi dan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi menuju world class university. Orientasi global dinilai tidak harus membuat setiap perguruan tinggi memiliki program studi dan keunggulan yang seragam, tetapi justru perlu diperkuat dengan kekhasan masing-masing institusi. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati dalam kegiatan “Penguatan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Menuju World Class University” dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kamis (20/8/2026). Haeny mengatakan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki potensi lokal…

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendorong pemerintah mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak dan perbaikan kerusakan rumah warga. “Tentu kita sangat prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Hingga saat ini, jumlah korban masih terus bertambah. Kami juga telah menerima data mengenai kerusakan rumah warga, baik yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Lisda saat diwawancarai oetoesan.com di Ciawi, Bogor, Kamis (20/8/2026). Untuk mempercepat penanganan, Lisda menekankan pentingnya dukungan…