Penulis: Redaksi

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menekankan peserta Program Maganghub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Angkatan II Batch 2 Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bukan sekadar tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan unit kerja. Program tersebut harus menjadi ruang bagi peserta untuk belajar, mengenal proses kerja, serta membangun pengalaman profesional. Hal itu disampaikan Suprihartini saat membuka Program Maganghub Kemenaker Angkatan II Batch 2 Tahun 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Ia berharap seluruh unit kerja yang menjadi tempat pemagangan dapat memberikan ruang belajar dan pengalaman kerja yang optimal bagi peserta. “Para peserta bukan…

Keberadaan perwakilan Ombudsman di 38 provinsi dinilai perlu dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik hingga tingkat kabupaten/kota. Penguatan tersebut juga perlu didukung sinergi antara Ombudsman di daerah dengan anggota Komisi II DPR RI yang memiliki daerah pemilihan masing-masing. Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengatakan masih banyak persoalan pelayanan publik di daerah yang membutuhkan pengawasan. Namun, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan ketika menghadapi persoalan maladministrasi. Hal itu disampaikan Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI membahas laporan kinerja Ombudsman terkait pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga di Ruang…

Komisi III DPR RI menerima aduan dugaan perampasan lahan masyarakat adat Rante Balla dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area, Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya segera memanggil seluruh pihak terkait guna mengurai permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen Komisi III DPR RI. Hal ini disampaikan Habiburokhman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Aliansi Anak Adat Rante Balla Menggugat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). “Kita akan mengundang semua pihak. Masukan dari masyarakat sudah banyak, namun dapat…

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut. Darori mengatakan, karhutla membutuhkan pola penanganan yang berbeda berdasarkan kondisi lahannya. Pemahaman terhadap karakteristik kawasan menjadi penting agar langkah pencegahan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. “Karena kebakaran sekarang ini cukup masif, maka kita minta fakta dan realitanya apa? Kendalanya terutama di lahan gambut. Kalau penanganan kebakaran itu ada bedanya. Kalau datar bagaimana, kalau miring bagaimana,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data. Anggota Baleg DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, perlu dipastikan tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia. Menurutnya, hal tersebut telah dibahas dan disepakati dalam DIM 569, yang menempatkan Walidata Nasional sebagai bagian dari penyelenggara Satu Data Indonesia. “Di DIM 569 kita sudah menyepakati bahwa Walidata Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dikoordinasikan oleh…

Pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional. Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengapresiasi sinergitas Polda Bali, Kejati Bali, dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Bali yang dinilai telah terjalin dengan baik. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di masing-masing institusi, seperti Propam Polri, bidang pengawasan Kejaksaan, dan inspektorat BNN. “Karena banyak sekali yang muncul di masyarakat aduan-aduan terkait dengan lemahnya penindakan di internal institusi kita itu sangat…

Penerapan tilang elektronik dinilai perlu tetap diimbangi dengan kehadiran fisik polisi di lapangan untuk mengawasi, khususnya di kawasan pariwisata seperti Bali. Keberadaan personel secara langsung dinilai memiliki fungsi psikologis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mencegah pelanggaran lalu lintas maupun tindak pidana. Sorotan itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, Jumat (25/9/2026). Anggota Komisi III DPR RI Nyoman Parta menilai penggunaan tilang elektronik tidak semestinya membuat keberadaan polisi di jalan semakin berkurang. “Itu (polisi yang mengawasi di jalan) mungkin perlu dihidupkan lagi karena selama ini kan proses tilang telah diganti dengan tilang…

Ketua Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI perlu diiringi dengan upaya memastikan para pelaku industri kreatif tetap memiliki ruang dan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudahan dalam menghasilkan berbagai karya perlu tetap memperhatikan proses dan kontribusi pembuatannya.  “Kita banyak mendapatkan masukan. Salah satu poin penting adalah bagaimana proses dan hasil kreatif seperti animasi, gambar, visual, ataupun musik itu perlu mengedepankan proses pembuatannya,” ujar Bramantyo kepada oetoesan.com usai melakukan kunjungan kerja spesifik Panja AI BKSAP DPR RI ke Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, Senin (28/9/2026).…

Penguatan koordinasi layanan kegawatdaruratan menjadi bagian dari upaya Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui integrasi layanan kesehatan dan keamanan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen DPR RI Suprihartini mengatakan, integrasi tersebut dilakukan melalui perpanjangan kerja sama layanan Call Center 139. Menurutnya, kerja sama ini menjadi bagian dari kesiapan Setjen DPR dalam merespons kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan kedewanan. “Ini merupakan satu kegiatan yang memang kita harus lakukan dalam rangka persiapan pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam dukungan Dewan, khususnya terkait…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional. Bob mengatakan, keberadaan berbagai regulasi sektoral perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung, bukan menjadi batasan dalam membangun tata kelola Satu Data Indonesia. Karena itu, substansi RUU harus menghadirkan kebaruan atau novelty yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan data secara menyeluruh. “Kebaruan itu tidak boleh terikat pada aturan yang sudah ada, tetapi harus tetap memiliki keterkaitan dan…