Penulis: Redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung (umbrella regulation). Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan melalui rilis kepada oetoesan.com di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat…
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat pusat. Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi NTT yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, pada Jum’at (3/7/2026), ia menyebut keterbatasan waktu pertemuan tidak mengurangi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan secara lengkap. “Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT,” ujar Julie. Ia juga menekankan bahwa dirinya bersama anggota…
Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra mengungkapkan pihaknya akan mendalami keluhan para pemandu wisata terkait penutupan kawasan Taman Nasional Kutai yang dinilai berdampak terhadap kegiatan wisata alam, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara yang ingin melihat orangutan di habitat alaminya. Namun, ia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip konservasi agar kelestarian satwa liar dan ekosistem tetap terjaga. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026). Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang disampaikan adalah penutupan kawasan Taman Nasional Kutai yang berdampak terhadap aktivitas…
Perkuat Sistem Logistik Pangan Nasional, Komisi IV Resmikan Gudang Komoditas Pangan BULOG Banjarbaru
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto meresmikan secara simbolis Gudang Komoditas Pangan Kapasitas 3.500 Ton Perum BULOG Banjarbaru yang didanai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Peresmian ini menjadi langkah penting untuk memperkuat cadangan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional. “Peresmian gudang ini merupakan wujud nyata penguatan infrastruktur logistik pangan sebagai fondasi keberhasilan agenda swasembada pangan nasional,” ujar Titiek sapaan akrabnya dalam sambutan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Landasan Ulin Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). Dengan meningkatnya kapasitas penyimpanan dan penyerapan hasil panen petani lanjut Titiek, Cadangan Beras Pemerintah akan semakin…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada tanggal 6 hingga 8 juli mendatang. Menurutnya kunjungan tersebut diproyeksikan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis. “(Salah satu) negara dengan populasi terbesar di dunia, India merupakan negara yang sedang menuju kemajuan seperti halnya Indonesia, sehingga ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi kedua negara untuk menjalin kerja sama pada sektor strategis,” imbuhnya kepada oetoesan.com saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). Pada 7 Juli, Modi akan menggelar pertemuan bilateral dengan…
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mengatakan Panitia Kerja (Panja) Aset TNI Komisi I DPR RI saat ini tengah memfokuskan pengawasan terhadap pengelolaan aset TNI. Hal itu guna memastikan aset negara dikelola secara tertib, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Hal ini disampaikannya kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Panja Aset TNI Komisi I DPR RI di Komando Daerah Militer V/Brawijaya, Surabaya, Jumat (3/7/2026). Menurut Taufiq, dalam kunjungan tersebut Panja Aset melakukan pendalaman bersama jajaran TNI untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset. Dari hasil pembahasan, ditemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan…
Batam dinilai memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadikannya berpotensi sebagai pusat investasi nasional. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional, status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, serta akses langsung ke pasar global menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Sejak awal pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi, ekspor, industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Delegasi Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke BP Batam di…
Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai Batam semakin layak menjadi motor investasi nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,76 persen pada 2025 atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Angka tersebut juga menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Batam di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya persaingan antar-kawasan ekonomi di Asia Tenggara. “Pada tahun 2025, ekonomi Batam tumbuh sebesar 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,11 persen. Bahkan menjadi yang tertinggi di Provinsi…
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendorong pemerintah mempercepat integrasi layanan karantina agar pelaku usaha tidak lagi dibebani prosedur yang berbelit dan tumpang tindih. Penyederhanaan regulasi dinilai penting untuk memperkuat daya saing komoditas nasional sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini masih menjadi keluhan para eksportir. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Jalan PM Noor No. 2, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026). Menurut Slamet, semangat pembentukan Badan Karantina Indonesia adalah memperkuat fungsi karantina sebagai benteng negara dalam mencegah masuk dan keluarnya hama maupun penyakit. Namun, di…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi, serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan peternakan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. “Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi,…