Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menilai secerdas apa pun draf undang-undang atau rekomendasi yang dilahirkan dalam reformasi sistem pemasyarakatan akan sia-sia jika tidak dimulai dari kesadaran bersama. Menurutnya, kesadaran dan integritas di tingkat aparat penegak hukum menjadi poin utama yang harus dibangun demi membenahi manajemen kelebihan kapasitas (overcrowding) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Bagaimana banyaknya pun pikiran dan masukan yang cerdas, kalau kesadaran kita tidak ada, ini percuma. Nah oleh karena itu, kita awali kerja kesadaran. Baik kesadaran aparat, kesadaran masyarakat, semua komponen masyarakat. Makhluk ciptaan Allah ini harus memiliki kesadaran bahwa bangsa ini akan baik kalau kita…

Klaim Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bahwa pemadaman bergilir sudah tidak terjadi sejak 21 Juni 2026 dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN, Kamis (2/7/2026), di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu membahas tiga agenda utama yakni progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta progres realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam paparannya, Dirut PLN menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) sudah dipastikan aman sejak 21 Juni 2026, dengan tidak…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya melalui wawancara langsung dengan oetoesan.com usai rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Menurut Amin Ak, RUU PFII merupakan usulan pemerintah yang patut didukung karena telah mengacu pada praktik terbaik di sejumlah negara yang berhasil mengembangkan pusat keuangan internasional, seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. “RUU PFII ini usulan pemerintah. Kami memandang ini…

Kepatuhan perusahaan batubara terhadap kewajiban pasokan domestik dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu berlangsung di tengah sorotan sejumlah Anggota terhadap kecukupan pasokan batubara kalori menengah untuk mendukung klaim keandalan sistem kelistrikan Jamali yang disampaikan PLN dalam paparannya. Selaras, Anggota Komisi XII Ramson Siagian mengingatkan bahwa kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk kebutuhan PLN, sudah diatur pemerintah sejak 2018 melalui skema…

Komisi XIII DPR RI bergerak cepat merespons berbagai masukan teknis dari para akademisi dan praktisi dalam membenahi tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Usai menggelar Rapat Panja Pemasyarakatan, komisi yang membidangi isu hukum dan HAM ini berkomitmen mendorong terobosan baru dengan menginisiasi rapat koordinasi (rakor) berskala besar yang melibatkan lintas komisi dan lintas lembaga. Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebijakan di tingkat kementerian koordinator dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan sangat mendesak dilakukan. Hal ini diperlukan agar masukan berharga dari para ahli bisa dieksekusi secara komprehensif dari hulu ke hilir. “Kemudian nanti saya juga…

Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibahas lebih lanjut di Panja. Menurutnya, setelah kesepakatan tersebut dicapai, Komisi XI DPR akan melanjutkan pembahasan substansi RUU bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. “Jadi ada delapan fraksi, semuanya mengatakan lanjut untuk dibahas dalam forum Panja,” ujar Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja Komisi…

Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Dalam pidatonya, ia menjelaskan APBN 2025 memiliki nilai strategis karena menjadi APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini…

Komisi XIII DPR mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan potensi ratusan ribu warga binaan agar dapat berkontribusi nyata bagi negara. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengusulkan agar warga binaan usia produktif dilatih menjadi tenaga kerja profesional guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya di sektor hilirisasi industri. Legislator asal Dapil Sumatera Utara III tersebut menilai, jumlah warga binaan yang saat ini mencapai sekitar 274 ribu jiwa merupakan potensi suplai tenaga kerja yang sangat besar jika dikelola dan dibina dengan tepat oleh pemerintah. “Ada 274 ribu warga binaan yang punya potensi sebagai pekerja. Jika usia produktifnya separuh…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Deputi Bidang Pemasaran, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), dan Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD)…

Anggota DPR RI Arisal Aziz menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, yang mana satu di antaranya adalah mendirikan Kampung Anti Narkoba di Sumatera Barat. Penyerahan ini dilaksanakan dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”. “Penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat. Mari kita bersama-sama menjaga daerah ini dari berbagai ancaman, termasuk narkoba, serta memperkuat persatuan demi masa depan generasi penerus bangsa,” kata Arisal usai menerima penghargaan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (01/07/2026) lalu. Melalui…