Penulis: Redaksi

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI terus dilakukan dengan menyerap berbagai persoalan yang dialami masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan industri kreatif di daerah. Anggota Pansus RUU Desain Industri DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menyebut kunjungan kerja ke Yogyakarta menjadi bagian dari upaya menggali langsung berbagai kendala terkait perlindungan kekayaan intelektual. Imas mengatakan, kunjungan ke Yogyakarta merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Provinsi Bali. Melalui kunjungan tersebut, Pansus ingin mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari pelayanan hingga implementasi kebijakan daerah dalam melindungi karya masyarakat. “Intinya kita ini belanja masalah, belanja kasus. Karena begitu banyak…

Komisi IX DPR RI memastikan penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan perlindungan, jaminan keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Dalam pembahasannya, DPR RI juga memperhatikan aspirasi pengemudi ojol yang menginginkan tetap berstatus sebagai mitra karena dinilai memberikan fleksibilitas dalam bekerja. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau audiensi Komisi IX DPR RI bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Ojek Online untuk menyerap aspirasi komunitas ojol terkait penyusunan draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan…

Keberadaan desa adat dinilai dapat menjadi kekuatan Bali dalam mencegah peredaran narkotika hingga ke tingkat masyarakat. Bahkan, Anggota Komisi III DPR RI Nyoman Parta, menekankan modal sosial ini yang tidak dimiliki semua daerah. “Bali punya keuntungan dari tempat lain karena kami punya desa adat, kita punya desa adat,” kata Nyoman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Bali, Jumat (25/9/2026). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Provinsi Bali, Kapolda Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai desa adat tidak seharusnya hanya berperan dalam urusan ritual dan kehidupan sosial masyarakat. Peran tersebut juga dapat…

Anggota Komisi II DPR RI Dadang M. Naser mengingatkan bahwa penyusutan lahan sawah di Kabupaten Bandung terus terjadi, meski produksi padi di daerah tersebut masih mengalami surplus. Dadang menjelaskan arah kebijakan sawah abadi di Kabupaten Bandung seharusnya ditekankan pada intensifikasi, bukan perluasan lahan, mengingat ketersediaan lahan yang semakin terbatas akibat tekanan penduduk dari Kota Bandung dan Cimahi yang terus melebar ke wilayah kabupaten untuk permukiman, bisnis, dan industri. “Kegiatan sawah abadi di Kabupaten Bandung titik tekannya (untuk) intensifikasi, bukan perluasan. Kalaupun food estate di luar Jawa itu bisa dibikin karena masih luas, kalau di kita malah mengurangi banyak. Saya lihat dari tahun…

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong pentingnya kesejahteraan prajurit TNI, legislator dapil Sulawesi Selatan I itu menyoroti Uang Lauk Pauk (ULP) yang didapatkan oleh prajurit TNI. Ia mendorong agar ULP yang diterima oleh prajurit TNI bisa lebih layak dibanding yang sekarang. “Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan. Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” ujar Anggota Komisi I DPR RI…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat. Dari kapasitas ideal 227 orang, lapas tersebut saat ini dihuni sekitar 445 warga binaan serta tiga anak yang merupakan anak bawaan warga binaan. Rieke mengatakan, persoalan overkapasitas menjadi salah satu tantangan utama dalam pemasyarakatan, terlebih mayoritas warga binaan di Lapas Perempuan Bandung merupakan narapidana kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia. “Di sini (Lapas Perempuan Kelas IIA) ada sekitar 445 warga binaan dan ada tiga orang anak, anak bawaan dari warga binaan. Yang harusnya…

Biaya dan akses layanan pendaftaran desain industri dinilai masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di daerah. Karena itu, Anggota Panitia Khusus RUU tentang Desain Industri Tonny Tesar mendorong agar penyempurnaan regulasi turut menghadirkan layanan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Tonny mengatakan persoalan biaya menjadi salah satu masukan yang disampaikan masyarakat dalam kunjungan Pansus ke sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena pelaku UMKM merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan pelindungan terhadap desain produk yang mereka kembangkan. “Masyarakat di daerah terkendala dengan masalah biaya. Proses desain ini terutama untuk produk…

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke daerah asal. Menurutnya, pendampingan setelah kepulangan penting agar PMI dapat memanfaatkan hasil bekerja di luar negeri untuk membangun usaha produktif dan tidak kembali berangkat melalui jalur nonprosedural. Hal itu disampaikan Zainul saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/9/2026). Ia menilai penanganan PMI tidak cukup berhenti pada proses pemulangan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan yang membantu PMI memiliki sumber penghasilan setelah kembali ke tanah air. “Saya kira BP2MI bisa melakukan kegiatan sosialisasi, penguatan, pendampingan…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI diminta mempertimbangkan skema pelindungan yang paling sesuai bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di wilayah perdesaan. Salah satu hal yang perlu dikaji ialah penerapan mekanisme pendaftaran atau pencatatan desain. Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI I Nengah Senantara mengatakan kondisi UMKM desa perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan mekanisme pelindungan desain. Menurutnya, kewajiban mengikuti tahapan pendaftaran dapat menjadi persoalan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses dan kemampuan. “UMKM kita pahami, itu musiman kadang ada, kadang tidak. Nah, kalau ini harus dimasukkan ke tahap…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar kemampuan membaca dan menulis menjadi salah satu variabel dalam pengurangan masa tahanan bagi warga binaan. Menurutnya, literasi dapat menjadi ruang konversi dari regulasi menuju proses pembinaan yang lebih produktif dan manusiawi. Hal itu disampaikan Willy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026). Ia mengatakan, gagasan tersebut merupakan bagian dari gerakan literasi yang perlu dikembangkan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. “Saya sudah sampaikan di dalam rapat kerja bersama menteri bahwasannya pengurang masa tahanan itu salah satu variabelnya adalah sebanyak apa orang sudah…