Penulis: Redaksi

Penerapan tilang elektronik dinilai perlu tetap diimbangi dengan kehadiran fisik polisi di lapangan untuk mengawasi, khususnya di kawasan pariwisata seperti Bali. Keberadaan personel secara langsung dinilai memiliki fungsi psikologis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mencegah pelanggaran lalu lintas maupun tindak pidana. Sorotan itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, Jumat (25/9/2026). Anggota Komisi III DPR RI Nyoman Parta menilai penggunaan tilang elektronik tidak semestinya membuat keberadaan polisi di jalan semakin berkurang. “Itu (polisi yang mengawasi di jalan) mungkin perlu dihidupkan lagi karena selama ini kan proses tilang telah diganti dengan tilang…

Ketua Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI perlu diiringi dengan upaya memastikan para pelaku industri kreatif tetap memiliki ruang dan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudahan dalam menghasilkan berbagai karya perlu tetap memperhatikan proses dan kontribusi pembuatannya.  “Kita banyak mendapatkan masukan. Salah satu poin penting adalah bagaimana proses dan hasil kreatif seperti animasi, gambar, visual, ataupun musik itu perlu mengedepankan proses pembuatannya,” ujar Bramantyo kepada oetoesan.com usai melakukan kunjungan kerja spesifik Panja AI BKSAP DPR RI ke Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, Senin (28/9/2026).…

Penguatan koordinasi layanan kegawatdaruratan menjadi bagian dari upaya Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui integrasi layanan kesehatan dan keamanan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen DPR RI Suprihartini mengatakan, integrasi tersebut dilakukan melalui perpanjangan kerja sama layanan Call Center 139. Menurutnya, kerja sama ini menjadi bagian dari kesiapan Setjen DPR dalam merespons kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan kedewanan. “Ini merupakan satu kegiatan yang memang kita harus lakukan dalam rangka persiapan pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam dukungan Dewan, khususnya terkait…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional. Bob mengatakan, keberadaan berbagai regulasi sektoral perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung, bukan menjadi batasan dalam membangun tata kelola Satu Data Indonesia. Karena itu, substansi RUU harus menghadirkan kebaruan atau novelty yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan data secara menyeluruh. “Kebaruan itu tidak boleh terikat pada aturan yang sudah ada, tetapi harus tetap memiliki keterkaitan dan…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai literasi perlu ditempatkan sebagai jangkar utama dalam membangun kehidupan yang sehat dan produktif bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, edukasi mengenai kesehatan, kebersihan, pola hidup sehat, hingga relasi sosial penting dikedepankan sebagai langkah pencegahan. “Jadi basisnya adalah sejauh apa kita menjadikan literasi sebagai jangkar utama dari relasi sosial hidup di dalam ruang yang bernama lapas ini,” kata Willy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat petang (25/9/2026). Willy menjelaskan, Komisi XIII tengah berupaya membangun regulasi pemasyarakatan yang saintifik dan berbasis…

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri mendorong penguatan pelindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari praktik penjiplakan desain. Kepastian hukum dinilai penting agar desain produk yang telah dikembangkan dan didaftarkan pelaku UMKM tidak mudah dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan hak kepada pemilik desain. Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI Tonny Tesar mengatakan banyak produk UMKM memiliki potensi nilai jual, tetapi masih rentan mengalami peniruan ketika mulai berkembang di pasar. Kondisi tersebut dapat merugikan pelaku UMKM yang lebih dahulu menciptakan dan mengajukan pelindungan atas desain produknya. “Undang-undang ini…

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI terus dilakukan dengan menyerap berbagai persoalan yang dialami masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan industri kreatif di daerah. Anggota Pansus RUU Desain Industri DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menyebut kunjungan kerja ke Yogyakarta menjadi bagian dari upaya menggali langsung berbagai kendala terkait perlindungan kekayaan intelektual. Imas mengatakan, kunjungan ke Yogyakarta merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Provinsi Bali. Melalui kunjungan tersebut, Pansus ingin mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari pelayanan hingga implementasi kebijakan daerah dalam melindungi karya masyarakat. “Intinya kita ini belanja masalah, belanja kasus. Karena begitu banyak…

Komisi IX DPR RI memastikan penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan perlindungan, jaminan keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Dalam pembahasannya, DPR RI juga memperhatikan aspirasi pengemudi ojol yang menginginkan tetap berstatus sebagai mitra karena dinilai memberikan fleksibilitas dalam bekerja. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau audiensi Komisi IX DPR RI bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Ojek Online untuk menyerap aspirasi komunitas ojol terkait penyusunan draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan…

Keberadaan desa adat dinilai dapat menjadi kekuatan Bali dalam mencegah peredaran narkotika hingga ke tingkat masyarakat. Bahkan, Anggota Komisi III DPR RI Nyoman Parta, menekankan modal sosial ini yang tidak dimiliki semua daerah. “Bali punya keuntungan dari tempat lain karena kami punya desa adat, kita punya desa adat,” kata Nyoman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Bali, Jumat (25/9/2026). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Provinsi Bali, Kapolda Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai desa adat tidak seharusnya hanya berperan dalam urusan ritual dan kehidupan sosial masyarakat. Peran tersebut juga dapat…

Anggota Komisi II DPR RI Dadang M. Naser mengingatkan bahwa penyusutan lahan sawah di Kabupaten Bandung terus terjadi, meski produksi padi di daerah tersebut masih mengalami surplus. Dadang menjelaskan arah kebijakan sawah abadi di Kabupaten Bandung seharusnya ditekankan pada intensifikasi, bukan perluasan lahan, mengingat ketersediaan lahan yang semakin terbatas akibat tekanan penduduk dari Kota Bandung dan Cimahi yang terus melebar ke wilayah kabupaten untuk permukiman, bisnis, dan industri. “Kegiatan sawah abadi di Kabupaten Bandung titik tekannya (untuk) intensifikasi, bukan perluasan. Kalaupun food estate di luar Jawa itu bisa dibikin karena masih luas, kalau di kita malah mengurangi banyak. Saya lihat dari tahun…