Penulis: Redaksi

Babak baru dunia pendidikan dasar di Indonesia segera dimulai. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar dan sekolah gratis tingkat SD dan SMP kini tidak lagi hanya berlaku di sekolah negeri, melainkan wajib merambah ke sekolah swasta. Langkah progresif ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkapkan bahwa kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Bappenas, serta Kementerian Keuangan saat ini tengah intensif melakukan simulasi untuk merumuskan skema anggaran dan pelaksanaannya. “Ini karena mandatori dari putusan MK…

Tragedi memilukan kembali terjadi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur perkotaan. Seorang balita berinisial I berusia 4 tahun, meninggal dunia setelah terjebak selama hampir empat jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/6) dini hari. Merespons hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menyatakan duka mendalam sekaligus mengecam keras abainya aspek keselamatan dalam proyek-proyek publik. Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) tidak boleh lagi menganggap remeh standardisasi keamanan di area pemukiman padat penduduk. “Kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya ananda I di Manggarai. Namun, jujur saja, kami juga marah. Ini…

Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan kembali arsitektur peran dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi guna memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, efektif, dan selaras dengan regulasi nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Penataan Arsitektur Peran dan Kelanjutan Implementasi SPIP Terintegrasi yang digelar di di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam arahannya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa SPIP bukan merupakan tanggung jawab satu biro atau unit kerja tertentu, melainkan sistem yang terintegrasi dalam seluruh proses kerja organisasi, mulai dari perencanaan, manajemen risiko, pengendalian, hingga pelaporan. “SPIP bukan agenda milik satu biro…

TVR Parlemen yang dikelola Biro Pemberitaan Parlemen ditetapkan sebagai salah satu Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2026. Penetapan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menjelaskan bahwa agenda Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen penting untuk menilai kualitas proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang dihasilkan organisasi. Oleh sebab itu, jelasnya, unit yang ditetapkan sebagai lokus evaluasi memang telah memiliki kesiapan dalam menyediakan data, informasi, dan eviden yang…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta dugaan pencatutan foto anak untuk membangun narasi gay parenting diproses secara tuntas, apabila terbukti melanggar hukum. Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas dan setiap dugaan penyalahgunaan identitas anak di ruang digital tidak boleh dibiarkan. Ia pun mengecam keras dugaan tindakan aktivis LGBT sekaligus pendiri situs melela.org, Rio Damar, yang diduga melakukan pencatutan tersebut. Selain dugaan pencatutan foto, Rio Damar juga menuai sorotan setelah unggahannya di media sosial Threads yang dinilai menggeneralisasi dan mendiskriminasi pasangan heteroseksual. Menanggapi hal tersebut, Legislator yang akrab disapa Abduh ini pun menegaskan bahwa tindakan itu tidak dapat ditoleransi apabila terbukti dilakukan. “Tidak boleh…

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi, kualitas pelayanan, dan budaya kerja, bukan sekadar memenuhi indikator administrasi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang membahas progres pelaksanaan RB Tahun 2026, usulan Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI), hingga proses submit unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). “Reformasi Birokrasi merupakan instrumen utama…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa bumi besar yang melanda Venezuela, Jepang, dan California Amerika Serikat dalam waktu berdekatan. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di 3 negara tersebut. “Tentunya Indonesia turut bersimpati atas musibah gempa bumi yang melanda Venezuela, Jepang, dan California Amerika Serikat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Senin (29/6/2026). Seperti diketahui, 3 gempa berkekuatan besar menghantam 3 negara dalam waktu tak sampai 24 jam dengan waktu berurutan sejak hari Rabu (24/6) sore Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga…

Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus penggagas ‘Komik Pancasila untuk Pemula’ Willy Aditya meluncurkan buku komik yang mengusung pendekatan baru dalam pembelajaran Pancasila. Melalui media cerita bergambar, ia ingin nilai-nilai Pancasila lebih mudah dipahami dan dipraktikkan generasi muda, bukan sekadar dihafalkan. “Kalau Pancasila hanya diajarkan lewat hafalan, dia hanya akan menjadi artefak di museum. Saya ingin Pancasila menjadi way of life dan way of thinking yang dipraktikkan setiap hari,” kata Willy saat peluncuran di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (28/6/2026) lalu. Melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Senin (29/6/2026), menurut Willy, Komik Pancasila untuk Pemula merupakan buku keduanya setelah…

Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 59 Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) di Gedung Nusantara I DPR-RI pada Kamis (25/06). Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menggali pandangan dan kesiapan para calon dalam menjalankan fungsi supervisi terhadap OJK. “Tentu pada kesempatan ini, kita mengadakan tahapan uji kelayakan dan kepatutan untuk menggali visi misi, kesiapan dan kompetensi para calon anggota BS OJK. Harapannya, dari proses ini, kita bisa memperoleh gambaran komprehensif soal kapasitas dan komitmen para calon untuk mendukung kami…

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri atas keberhasilannya mengungkap jaringan perjudian online (judol) internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Pengungkapan kasus tersebut, menurutnya, merupakan capaian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber lintas negara. Dalam pengembangan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan 287 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan orang yang diamankan. Kasus ini juga mengungkap dugaan perputaran uang yang mencapai sekitar Rp13,9 triliun, sehingga menunjukkan besarnya ancaman judi online terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. “Sebagai mitra kerja Polri, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya…