Penulis: Redaksi

Peran media massa, khususnya wartawan parlemen, kembali ditegaskan sebagai pilar penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja DPR RI. Melalui Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar di Serang, Banten, sinergi antara parlemen dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) diperkuat guna memastikan informasi publik tersampaikan secara cepat, profesional, dan berimbang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa wartawan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara DPR RI dan masyarakat luas. Karena itu, KWP dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kinerja parlemen tersampaikan secara utuh dan objektif. “Peran…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya pada sektor pembangkit listrik. Hal ini disampaikan usai pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PLN Group di Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Dalam keterangannya, BAKN menyoroti masih adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga energi global. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien, seperti gas, dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera dituntaskan. “Fokus BAKN pada kali ini adalah tentang masalah…

Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945. DPR menegaskan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk Pesantren juga telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran agama. Tak hanya itu itu, pesantren juga dikategorikan sebagai community-based education yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. “Ketentuan Pasal 55 UU Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai pendidikan berbasis masyarakat yang diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan profesi masyarakat…

Gejolak energi dunia sudah berimbas kepada perikanan. Pengusaha perikanan tangkap skala besar dan menengah akhir April sudah merasakan harga solar non subsidi yang merangkak naik tinggi. Nelayan kecil juga terdampak ketersediaan solar yang belum mudah di dapatkan. “Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Dalam catatan di APBN solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT mengalami sedikit…

Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan salat Jumat bersama warga di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Jumat (01/05/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog dengan warga dan pengurus masjid terkait pentingnya legalitas aset wakaf. Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf, baik untuk masjid, kuburan, maupun aset lain yang diwakafkan, menjadi langkah krusial agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya…

Regenerasi petani muda menjadi isu krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan, khususnya di Kabupaten Subang yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat. Peran strategis wilayah ini tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pasokan beras nasional. Anggota DPR RI, Ateng Sutisna menegaskan bahwa posisi Subang sangat vital dalam rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir, dengan penggilingan padi sebagai titik penting dalam proses konversi gabah menjadi beras siap konsumsi. Namun demikian, sektor ini menghadapi tekanan serius yang bersifat multidimensi, mulai dari dampak perubahan iklim, stagnasi teknologi, ketimpangan pasar, hingga belum optimalnya…

Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dan telah mulai diserahkan kepada penerima di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu (02/05/2026). Sedangkan Sebagian penerima lainnya masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan kriteria program. Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa proses…

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menjelaskan bahwa substansi KUHAP baru pada dasarnya merupakan akumulasi masukan masyarakat yang dihimpun melalui puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU), lalu diramu bersama oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, inti keluhan publik terhadap kinerja Polri, terutama terkait potensi kesewenang-wenangan, telah diakomodasi dalam regulasi tersebut. “Kekhawatiran soal potensi kesewenang-wenangan itu sudah dijawab dalam KUHAP. Dalam hukum acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,…

Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Iduladha 2026. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan peninjauan langsung ke fasilitas penyimpanan beras guna memastikan stok dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Anggota DPR RI, Heri Gunawan melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Kompleks Pergudangan Pasirhalang, Perum Bulog Kantor Cabang Cianjur, Jawa Barat, Senin (04/05/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan kondisi stok beras di gudang berada dalam jumlah yang memadai. “Sesuai SOP, stok di gudang ini cukup untuk persiapan sampai Iduladha,” ujar pria yang kerap disapa Hergun itu sebagaimana dikutip oetoesan.com dari media, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, khususnya dalam revisi regulasi terkait pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026). Aria mengungkapkan bahwa DPR RI tengah melakukan revisi undang-undang terkait persampahan, yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa. “Dalam revisi ini, naskah akademik maupun rapat dengar pendapat umum akan melibatkan berbagai stakeholder sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok yang kritis dan relatif netral dalam melihat…