Penulis: Redaksi

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi sinyal optimisme pemerintah untuk membawa perekonomian nasional memasuki fase pertumbuhan yang lebih tinggi. Momentum tersebut dinilai semakin relevan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemandirian bangsa tidak hanya diwujudkan melalui aspek politik dan sosial, tetapi juga melalui kemampuan membangun ekonomi yang kuat, produktif, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar…

JAKARTA – Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak, khususnya korban gempa, dapat dilakukan secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR meminta penjelasan mengenai kondisi terkini serta langkah taktis yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani dampak bencana. “Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing kemudian langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat,…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif rencana pemerintah meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi badan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat efisiensi belanja negara. “Tadi Bapak Presiden sudah memutuskan untuk mengubah LKPP dari lembaga menjadi badan. Tentunya ini adalah sebuah concern yang sangat serius dari Bapak Presiden untuk melakukan upaya penghematan dari sisi belanja pemerintah, belanja di APBN,” ujar Misbakhun kepada oetoesan.com usai Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Misbakhun menjelaskan, penguatan kelembagaan LKPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden RI terkait kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang mengakomodasi secara terbatas. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk merangkul kembali talenta-talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri. “Kami sangat setuju dengan kebijakan ini. Sehubungan dengan asas kewarganegaraan tunggal yang kita anut selama ini, kami menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai terbatas atau hilangnya hak-hak kewarganegaraan mereka akibat tuntutan pekerjaan di luar negeri,” ungkap Umbu usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Legislator Fraksi…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas di sektor hulu. Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam draf RUU Migas. “Yang penting kita akomodir bahwa kita akan beri ruang, baik itu BUMD maupun koperasi, dalam bagaimana partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas,” kata Patijaya kepada oetoesan.com usai rapat pleno pengambilan keputusan terkait RUU Migas di Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Menanggapi catatan Tim Ahli (TA) Baleg yang…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Meski total belanja negara untuk pertama kalinya menembus angka Rp4.000 triliun, pemerintah tetap mempertahankan target defisit sebesar 2,4 persen. Menurut Misbakhun, kombinasi antara target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan defisit yang tetap terkendali merupakan pesan positif bagi pasar sekaligus mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional. “Apalagi kemudian dipatok defisit kita hanya sekitar 2,4 persen. Artinya apa? Targetnya tinggi, kemudian defisitnya sekitar Rp671,2 triliun. Tentunya target ini adalah sebuah pesan yang kuat kepada…

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan tersebut sebelumnya membubarkan BP Migas dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan pembentukan SKK Migas. Demikian hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). “Pembahasan ini kan terkait dengan adanya Putusan MK Nomor 36. Putusan MK itu salah satunya pada waktu itu membubarkan BP Migas. Lalu kemudian pemerintah pada saat itu meresponnya…

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendukung langkah efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. “Dari pidato yang disampaikan presiden, tentu kita mendukung sepenuhnya efisiensi. Efisiensi ini sangat kita perlukan mengingat kondisi negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ujar Achmad kepada oetoesan.com di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurut Achmad, efisiensi perlu dilakukan melalui penataan sumber daya, termasuk perampingan serta restrukturisasi. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan keuntungan BUMN dan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat. “Dengan dilakukan efisiensi,…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, capaian tersebut perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat. Apalagi, menurutnya, selama ini Indonesia bergantung pada impor seperti jagung dan gula. “Yang pertama terkait soal swasembada pangan. Delapan komoditas yang sudah dinyatakan swasembada tadi ada bawang merah, ada cabe, ada beras, jagung dan sebagainya itu adalah suatu prestasi,” ujar Bambang usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Bambang menilai, capaian…

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai arah kebijakan anggaran dan visi ekonomi yang disampaikan Presiden pada Rapat Paripurna RAPBN Tahun Anggaran 2027 sangat berani, terarah, dan berorientasi pada kedaulatan bangsa. Ia menyoroti besaran postur APBN yang diperkirakan menembus angka lebih dari Rp4.000 triliun, yang seluruhnya dialokasikan secara riil untuk program kerakyatan dan penguatan infrastruktur dasar. “Ini pidato Presiden yang sangat luar biasa, terarah, dan berani. Postur APBN kita yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun ini bukan jumlah yang kecil, dan alokasi yang disiapkan sangat berpihak pada rakyat, mulai dari pembangunan Puskesmas, Sekolah Rakyat, hingga infrastruktur kesehatan nasional,” ujarnya…