Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat. Dari kapasitas ideal 227 orang, lapas tersebut saat ini dihuni sekitar 445 warga binaan serta tiga anak yang merupakan anak bawaan warga binaan. Rieke mengatakan, persoalan overkapasitas menjadi salah satu tantangan utama dalam pemasyarakatan, terlebih mayoritas warga binaan di Lapas Perempuan Bandung merupakan narapidana kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia. “Di sini (Lapas Perempuan Kelas IIA) ada sekitar 445 warga binaan dan ada tiga orang anak, anak bawaan dari warga binaan. Yang harusnya…

Biaya dan akses layanan pendaftaran desain industri dinilai masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di daerah. Karena itu, Anggota Panitia Khusus RUU tentang Desain Industri Tonny Tesar mendorong agar penyempurnaan regulasi turut menghadirkan layanan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Tonny mengatakan persoalan biaya menjadi salah satu masukan yang disampaikan masyarakat dalam kunjungan Pansus ke sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena pelaku UMKM merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan pelindungan terhadap desain produk yang mereka kembangkan. “Masyarakat di daerah terkendala dengan masalah biaya. Proses desain ini terutama untuk produk…

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke daerah asal. Menurutnya, pendampingan setelah kepulangan penting agar PMI dapat memanfaatkan hasil bekerja di luar negeri untuk membangun usaha produktif dan tidak kembali berangkat melalui jalur nonprosedural. Hal itu disampaikan Zainul saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/9/2026). Ia menilai penanganan PMI tidak cukup berhenti pada proses pemulangan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan yang membantu PMI memiliki sumber penghasilan setelah kembali ke tanah air. “Saya kira BP2MI bisa melakukan kegiatan sosialisasi, penguatan, pendampingan…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI diminta mempertimbangkan skema pelindungan yang paling sesuai bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di wilayah perdesaan. Salah satu hal yang perlu dikaji ialah penerapan mekanisme pendaftaran atau pencatatan desain. Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI I Nengah Senantara mengatakan kondisi UMKM desa perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan mekanisme pelindungan desain. Menurutnya, kewajiban mengikuti tahapan pendaftaran dapat menjadi persoalan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses dan kemampuan. “UMKM kita pahami, itu musiman kadang ada, kadang tidak. Nah, kalau ini harus dimasukkan ke tahap…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar kemampuan membaca dan menulis menjadi salah satu variabel dalam pengurangan masa tahanan bagi warga binaan. Menurutnya, literasi dapat menjadi ruang konversi dari regulasi menuju proses pembinaan yang lebih produktif dan manusiawi. Hal itu disampaikan Willy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026). Ia mengatakan, gagasan tersebut merupakan bagian dari gerakan literasi yang perlu dikembangkan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. “Saya sudah sampaikan di dalam rapat kerja bersama menteri bahwasannya pengurang masa tahanan itu salah satu variabelnya adalah sebanyak apa orang sudah…

Penerapan KUHAP baru membutuhkan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penanganan perkara tidak kembali menghadapi persoalan bolak-balik berkas. Persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjalankan ketentuan baru tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan KUHAP baru telah mengatur mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, koordinasi tersebut perlu diwujudkan melalui pembahasan perkara bersama agar persoalan hukum dapat diselesaikan sejak awal. “Jangan sampai terjadi bolak-balik berkas perkara. Harus ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, kemudian dilakukan gelar perkara bersama,” kata Sudding dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI…

Komisi III DPR RI mendukung penguatan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendeteksi peredaran narkotika di Provinsi Banten. Dukungan tersebut disampaikan menyusul aspirasi aparat penegak hukum di Banten terkait kebutuhan peralatan modern untuk mendeteksi narkotika yang melintas dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, penguatan pengamanan di wilayah Banten menjadi penting mengingat daerah tersebut merupakan salah satu jalur lintas dari Sumatera menuju Jawa. Menurutnya, diperlukan dukungan peralatan yang mampu mendeteksi narkotika secara lebih efektif. “Tadi memang secara spesifik ada permohonan untuk pengamanan daerah lintas dari Sumatera ke daerah Jawa dalam rangka penanganan masalah narkotika,” ujar…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong pengaturan penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam proses penciptaan desain. Perkembangan teknologi tersebut perlu diakomodasi dalam regulasi, tetapi tetap harus disertai batas yang jelas antara kreasi manusia dan penggunaan AI. Wakil Ketua Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI Lola Nelria Oktavia mengatakan perkembangan AI yang semakin luas digunakan masyarakat dan pelaku industri perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, aturan yang dibentuk harus mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghilangkan batas antara kreativitas manusia dan hasil yang diperoleh melalui bantuan AI. “AI itu kan nanti memang…

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti tingginya angka pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari Kalimantan Barat. Hingga pertengahan September 2026, tercatat 5.105 PMI telah dipulangkan dan jumlah tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 6.000 orang hingga akhir tahun. Ade menjelaskan, pada 2025 tercatat sebanyak 5.623 PMI telah dipulangkan ke tanah air. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 persen difasilitasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat. Sementara pada 2026, hingga pertengahan September, proporsi PMI yang difasilitasi KP2MI melalui BP3MI telah mencapai lebih dari 19 persen. Menurut Ade, kondisi geografis…

Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menilai pengesahan UU Reforma Agraria menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan. Namun, menurut Rizki, setelah UU tersebut disahkan, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kesiapan para penegak hukum di lapangan dalam menjalankan ketentuan yang baru. “UU ini sudah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat. Sekarang bagaimana memastikan aparat penegak hukum di lapangan memahami dan siap menjalankannya secara tepat, termasuk ketika menghadapi konflik agraria yang kompleks,” kata Rizki dalam keterangan persnya, Sabtu (26/9/2026). Ia mengatakan persoalan agraria memiliki karakter berbeda-beda di setiap daerah.…