Penulis: Redaksi

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya. Hal ini guna menyerap aspirasi daerah serta menghimpun masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Rifqinizamy menjelaskan, pembahasan RUU Kabupaten/Kota menjadi penting untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, masukan dari pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya…

Peran Universitas Terbuka (UT) dalam memperluas akses pendidikan tinggi mendapat perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor perguruan tinggi negeri. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menilai keberadaan UT sangat penting sebagai instrumen pemerataan pendidikan, namun perlu diiringi dengan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam rapat tersebut, Furtasan mengakui posisi Universitas Terbuka memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi negeri lainnya. Menurutnya, sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh memungkinkan UT menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah…

Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa total backlog dari tujuh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V mencapai Rp252 triliun. Dari total angka tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalami kekurangan sebesar Rp2,6 triliun. “Kita akan sisir mana hal-hal yang kita tunda, kita tunda dulu. Yang pokok-pokok kita akan masukkan dulu. Dan kita lihat yang backlog-nya seperti apa karena ini penting. Basarnas dan BMKG ini hal yang menyangkut betul keselamatan rakyat. Maka mitigasi terhadap bencana, kemudian kesiapan-kesiapan pasukan tanggap darurat di lapangan,”…

Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly menegaskan pentingnya penerapan prinsip green economy dalam aktivitas pertambangan guna meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026). Ia menekankan bahwa perusahaan tambang yang telah beroperasi dalam skala besar seharusnya mampu menerapkan teknologi modern dan menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian utama dalam operasionalnya. “Perusahaan-perusahaan ini sudah lama beroperasi dan memiliki kapasitas besar. Karena itu, kaidah-kaidah pertambangan yang baik, penggunaan teknologi modern, serta penerapan prinsip green economy harus benar-benar dijalankan agar keberlanjutan lingkungan tetap…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan kerja fatality pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026). Menurut Syafruddin, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap berbagai persoalan yang berkembang di sektor pertambangan. Salah satu yang menjadi perhatian Panja adalah kasus fatality yang terjadi di salah satu perusahaan…

Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menyoroti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kontribusi sektor industri kehutanan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3 harus menjadi perhatian utama perusahaan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan apabila tidak…

Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan industri pulp dan kertas di Provinsi Sumatera Selatan, yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan limbah dan potensi pencemaran lingkungan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), upaya perlindungan lingkungan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti keterbatasan sarana operasional yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi geografis yang luas membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) dapat berjalan “Yang serius setelah kami pelajari dan ada dalam catatan-catatan juga itu adalah sarana operasional, seperti mobil dan kapal kecil atau speedboat,” ujar Bias Layar kepada oetoesan.com usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan, kebutuhan sarana operasional tersebut berkaitan dengan luasnya wilayah…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Pasalnya, kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru muncul karena luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini hanya dilayani oleh tiga kantor imigrasi. “Salah satunya tadi ada usulan perlunya dibentuk kantor imigrasi yang baru di Muara Teweh. Nanti akan kami perjuangkan di tingkat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sugiat kepada oetoesan.com saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026) Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian. Dengan…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar saat membacakan kesimpulan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). “Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI menilai…