Penulis: Redaksi

Komisi XI DPR RI telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah Surat Presiden (Surpres) diterima oleh Pimpinan DPR RI. Demikian hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Berdasarkan mekanisme pembentukan regulasi dan kelembagaan yang berlaku, Surat Presiden (Surpres) yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 10 Agustus 2026, selanjutnya akan diteruskan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk memberikan penugasan kepada Komisi XI DPR…

DPR RI melalui Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil dan terluar Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi mengatakan pemerataan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, penyediaan perumahan layak huni, serta peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan aktivitas ekonomi. “Yang pertama itu terkait ketahanan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah melibatkan driver ojek online (ojol) mengenai pemberian status mereka sebagai pelaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pengakuan status profesi harus bisa semakin memberdayakan para driver ojol. “Tentunya DPR sangat mendukung pemberian kepastian status profesi pengemudi ojol karena dapat memperkuat perlindungan sosial dan kualitas hidup driver ojol beserta keluarganya,” kata Yahya Zaini dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/2026). “Meski begitu, Negara harus mempertimbangkan aspirasi dari para driver ojol mengenai status profesi yang menjadi pengakuan eksistensi mereka. Ini penting karena kan mereka yang menjalankan pekerjaan tersebut,” imbuhnya. Sebelumnya, Pemerintah menyatakan…

Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa memilih wakil kepala daerah perlu dikaji secara lebih mendalam. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai persoalan utama dalam hubungan kepala daerah dan wakilnya bukan semata keberadaan jabatan wakil, melainkan soliditas serta kedewasaan politik dalam menjalankan pemerintahan. “Usul ini sebenarnya bagus, tapi akarnya ada pada kedewasaan berpolitik. Karena kehadiran wakil kan sebenarnya agar bisa berbagi tugas dengan kepala daerah,” ujar Mardani dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/2026). Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kepala daerah dan wakilnya harus memahami bahwa mandat yang diperoleh melalui Pilkada merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Target…

Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak pemerintah segera menerbitkan peringatan bepergian (travel warning) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju Yaman dan wilayah konflik lainnya di Timur Tengah. Desakan tersebut menyusul serangan terhadap kapal kargo MV Tihamah oleh Houthi di kawasan Selat Bab el-Mandeb, Yaman, yang menewaskan satu WNI. “Kami berduka cita atas meninggalnya satu WNI akibat serangan terhadap kapal MV Tihamah di Yaman. Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning ke Yaman dan wilayah konflik lain di Timur Tengah bagi WNI mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut semakin berisiko,” kata Iman dalam keterangan yang dikutip oetoesan.com di Jakarta, Kamis (13/8/2026).…

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyoroti ketimpangan produksi dan kebutuhan kedelai nasional yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor. Firman menyebut produksi kedelai Indonesia pada 2025 diperkirakan hanya 300.000-350.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 2,6-2,9 juta ton. Berdasarkan data BPS, impor kedelai pada 2025 mencapai 2,56 juta ton, sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Menurut Firman, kondisi tersebut perlu segera diatasi karena kedelai merupakan bahan baku utama berbagai pangan masyarakat, terutama tahu dan tempe. “Padahal, Indonesia memiliki varietas lokal seperti Grobogan dan Anjasmoro yang memiliki masa panen sekitar 80-90 hari dan dinilai memiliki kualitas yang baik,”…

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk mengakhiri keresahan PPPK yang masih menghadapi keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah. Tiga skema yang disiapkan pemerintah meliputi efisiensi belanja daerah yang tidak menjadi prioritas, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih mengalami kurang bayar kepada daerah, serta pemberian tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) apabila efisiensi dan dukungan DBH belum mencukupi. “Ini menunjukkan pemerintah pusat sebenarnya sedang menyiapkan beberapa lapis solusi. Daerah melakukan efisiensi, kemudian kurang bayar DBH…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta semua pihak menghentikan gimik untuk menarik perhatian yang merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengganggu kerukunan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Pernyataan itu disampaikan Abduh, sapaan akrab Abdullah, menyikapi peristiwa sayembara setoran Surah Ad-Duha dengan hadiah minuman keras bermerek Newport. “Hentikan semua gimik yang merendahkan SARA. Hal ini berbahaya bagi hubungan sosial antarmasyarakat,” ujar Abduh melalui pernyataan tertulis, Selasa (11/8/2026). Abduh menilai, gimik yang mengandung unsur penghinaan terhadap SARA beberapa kali muncul, baik di ruang publik maupun media sosial. Sebelum kasus terkait Newport, misalnya, sempat muncul lomba komentar bernuansa…

Dalam upaya menjawab tuntutan publik akan pembentukan produk legislasi yang cepat dan berkualitas, Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra) melakukan transformasi digital dengan mengembangkan inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang bernama AKSI (Akal Imitasi untuk Legislasi). AKSI dirancang untuk mempercepat proses riset, pengumpulan data, dan perumusan awal Naskah Akademik serta RUU. Inovasi ini hadir guna menjawab tuntutan publik akan produk legislasi yang cepat, berkualitas, dan berbasis evidence-based policy making. Pengembangan AKSI ini disosialisasikan dalam workshop berjudul “Cerdas Ber-AKSI dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang Lebih Berkualitas dan Berdampak” di Gedung…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menekankan penilaian etika terhadap anggota dewan tidak terbatas pada pelaksanaan tugas kedewanan, melainkan juga mencakup perilaku sehari-hari sebagai figur publik. Pasalnya, kewajiban tersebut melekat karena lembaga perwakilan merupakan representasi kedaulatan rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan materi bertajuk “Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen sebagai Pilar Demokrasi” dalam Seminar MKD DPR RI di Teras Padi Musim Semi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2026) lalu. “Kita dipilih oleh rakyat, dari dapil masing-masing. Maka kita ada kewajiban, lembaga dewan ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat,” ujar Agung. Lebih lanjut, ia menjelaskan kedudukan sebagai…