Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung Tahun 2026 yang dinilai semakin terbuka dan kredibel. Menurutnya, keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan calon yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas dan integritas. Hal tersebut disampaikan Martin usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026) Martin mengatakan, Komisi III sebelumnya telah memberikan sejumlah catatan kepada KY agar proses seleksi dilakukan secara lebih cermat, termasuk memastikan…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mendorong adanya terobosan dalam proses seleksi calon hakim agung melalui mekanisme talent scouting. Menurutnya, proses pencarian calon hakim agung tidak semestinya hanya menunggu pendaftar, tetapi dapat dilakukan dengan membangun bank data kandidat berdasarkan rekam jejak dan kualitas mereka sejak jauh hari. Hal tersebut disampaikan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026, dalam agenda mendengarkan penjelasan mengenai mekanisme dan hasil seleksi calon hakim. Hinca mengatakan, mekanisme talent scouting dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan ketersediaan kandidat berkualitas ketika kebutuhan…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai keraguan sebagian masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia perlu direspons dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, masyarakat yang aktif menyampaikan pandangan dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Hinca mengatakan perkembangan media sosial telah membuat masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk menyampaikan informasi maupun pandangan terkait berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum. Ia menilai masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial tetap merupakan warga negara yang memiliki hak untuk didengar. “Negara yang demokratis memberi ruang kepada siapa saja. Sekarang istilah rakyat sekarang diubah menjadi netizen. Dia warga negara juga dan…

Persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 mendatang, telah mencapai sekitar 90 persen. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI terus memfinalisasi seluruh rangkaian acara, termasuk melakukan gladi kotor bersama para pengisi acara. Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengatakan gladi kotor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan susunan dan tata laksana yang telah disiapkan. “Hari ini kami dari ketiga kesekjenan MPR, DPR, dan DPD melakukan gladi kotor dengan seluruh pengisi acara untuk pelaksanaan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama,” kata Suprihartini…

Komisi III DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) hasil seleksi Komisi Yudisial (KY). Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim yang diajukan KY. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan proses fit and proper test berlangsung selama dua hari, mulai Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Sebelum mengikuti tahapan tersebut, para calon hakim terlebih dahulu menjalani pengambilan nomor urut dan penulisan makalah sebagai bagian dari mekanisme seleksi di Komisi III. “Hari ini Komisi III…

Komisi VI DPR RI memberikan perhatian serius terhadap masalah kelangkaan serta antrean panjang BBM yang masih melanda berbagai daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Ismail mengungkapkan, keluhan terkait antrean BBM bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan menjadi aspirasi yang ditemuinya di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan sebagai daerah pemilihannya, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. “Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Sulawesi Utara, tapi bahkan Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Tentu ini menjadi bagian penting yang sesegera mungkin mendesak untuk kita evaluasi sehingga tidak ada lagi problem yang sama yang kemudian dihadapi masyarakat setiap hari antre…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa maraknya antrean kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara, bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan BBM. Menurutnya, antrean tersebut dipicu oleh praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini terungkap dari hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan BUMN Energi yang turut dihadiri Pertamina Patra Niaga saat membahas distribusi BBM bersubsidi, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026). “kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi…

im Badan Legislasi (Baleg) melakukan Kunjungan Kerja ke Jayapura, Papua, dalam rangka menyerap masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/8/2026). Serap masukan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Barat Daya, tokoh masyarakat adat, hingga perguruan tinggi setempat. Atas pelbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia pun memberikan apresiasi. Menurutnya, pandangan dari berbagai pihak di daerah memberikan perspektif baru yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat adat secara lebih komprehensif. Ia menekankan pembahasan RUU Masyarakat Adat…

Lonjakan wisatawan ke Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mengingatkan, peningkatan kunjungan wisatawan, terutama saat musim liburan, berpotensi membuat volume sampah melonjak dan membebani sistem pengangkutan yang selama ini mengandalkan penyeberangan ke daratan. Rahmawati mengatakan, sampah dari Gili Meno selama ini masih dibawa menyeberang ke daratan untuk ditangani. Pola tersebut dinilai kurang efisien jika aktivitas pariwisata terus meningkat karena semakin banyak wisatawan berarti semakin besar pula sampah yang harus diangkut keluar pulau. “Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau…

Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui Pusat Analisis Keparlemenan menggelar bimbingan teknis dengan tema “Pengelolaan Telesurvei terkait Rancangan Undang-Undang” yang berlangsung pada 11–13 Agustus 2026 di Gedung Nusantara II, DPR RI. Workshop yang menghadirkan pendamping dari Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) ini dirancang sebagai bentuk evaluasi dan penyesuaian metode agar pelaksanaannya semakin optimal. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi sekitar 25 orang Analis Legislatif yang didedikasikan untuk mengawal metode Telesurvei. Upaya ini sejalan dengan komitmen BK DPR RI yang terus melakukan transformasi digital dalam pelaksanaan fungsi legislasi di tahun 2026. Telesurvei…