Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa persoalan overcapacity dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus diselesaikan melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026), ia menyayangkan persoalan overcapacity telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi yang lebih efektif. “Problem yang bertahun-tahun terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah problem overcapacity, lalu kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya yang bertahun-tahun lamanya persoalan overcapacity ini belum menemukan jalan keluar yang efektif,” ujar Basarah kepada oetoesan.com. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR…

Komisi XIII DPR melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka meninjau efektivitas pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru terkait penyediaan sarana asimilasi serta kesiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (23/6/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai program pembinaan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya melalui program ketahanan pangan. “Mereka sudah melakukan program-program yang berkaitan dengan warga binaan, yaitu ketahanan pangan. Tadi sudah kita tinjau langsung, bahkan juga memelihara ikan,” ujar Maruli kepada oetoesan.com. Ia menjelaskan, hasil budidaya tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk…

Capaian sejumlah program imunisasi nasional dinilai masih belum berada pada level yang aman. Selain memperkuat kampanye dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendukung imunisasi, mulai dari ketersediaan vaksin, distribusi, rantai dingin (cold chain), tenaga kesehatan, hingga dukungan operasional bagi posyandu dan kader di lapangan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, sejumlah indikator cakupan imunisasi yang dipaparkan Kementerian Kesehatan masih menunjukkan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. “Saya menyampaikan apresiasi atas…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pihaknya memandang kucuran modal ini sangat dibutuhkan karena PELNI memiliki peran krusial untuk melayani mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang, khususnya di wilayah Indonesia Timur. “Penyertaan modal ini penting kita berikan sehingga masyarakat-masyarakat di Indonesia Timur bisa melakukan, terutama distribusi barang, juga melalui PELNI,” tegas Andi Yuliani saat diwawancarai oleh oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026). Ia menjelaskan, sebagai perwakilan dari Indonesia Timur, dirinya merasakan langsung bagaimana rute pelayanan PELNI yang membentang luas. Kehadiran armada transportasi laut…

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat tidak boleh sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan harus memikirkan perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi. “Rata-rata karena harga tanah yang cari harga tanah yang murah, perumahannya agak jauh, ya, agak jauh, sehingga tentu harus ada perencanaan yang terintegrasi untuk SMF,” ujar Andi Yuliani saat diwawancarai oleh oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026). Ia menjelaskan, evaluasi ini merujuk langsung pada temuan riil dewan saat meninjau perumahan yang dibangun oleh SMF di Kabupaten…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengecam keras dugaan tindak pidana penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang dialami oleh seorang wanita bernama Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung. Aksi keji yang diduga dilakukan oleh kekasih korban Taufik Hidayat (30) selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dan tergolong kejahatan luar biasa. “Kasus ini merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merampas martabat, kemederkaan, dan hak asasi manusia korban secara sistematis dalam jangka waktu yang sangat panjang,” tegas Rieke melalui rilis yang…

PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengingatkan PT INKA untuk tingkatkan kualitas produksi. “Kami tentu mendukung PMN ini agar INKA dapat meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kami berharap kualitasnya juga benar-benar diperhatikan. Pada bulan April lalu, sempat muncul keluhan dari para pengguna KRL terkait rangkaian kereta yang produksi INKA yang mengalami kendala operasional sehingga perjalanan menjadi…

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat. “Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat,” ujar Rivqy melalui rilis yang dikutip oleh oetoesan.com di Jakarta, Senin (22/6/2026). PT PLN (Persero), kata Rivqy, harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang tengah terjadi. “Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. “TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban…

Anggota Komisi XI DPR RI MH Said Abdullah menilai kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) golongan III bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sorotannya lantaran karakter industri rokok nasional, khususnya pabrikan skala kecil dan menengah, sangat beragam baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi. Oleh karena itu, jelasnya, kebijakan cukai perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha, terutama produsen rokok golongan III yang mayoritas belum memiliki kekuatan pasar yang besar. “Jika tarif cukai terlalu berat dan tidak sebanding dengan…