Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengganti kapal-kapal yang telah berusia tua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kardaya saat diwawancarai oleh oetoesan.com usai menghadiri langsung peninjauan kondisi dan kelaikan KM Kelimutu bersama PT Pelni (Persero) dalam rangka pengawasan Efektivitas Pelaksanaan PMN Tunai Tahun 2025 yang digelar di Terminal Penumpang Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).“Awalnya, PELNI ini minta PMN untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua dan sudah tidak layak. Pada prinsipnya ini sudah disetujui. Apalagi Presiden…

Komisi XI DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.Sebagai informasi, salah satu lokasi realisasi KPR FLPP yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berada di Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026). Memimpin agenda tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sari menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kekerasan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. “Kami turut prihatin atas tragedi yang menimpa saudari YTR. Kekerasan yang dialami korban merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (21/6/2026) Menurut Sari, kasus tersebut…

Parlemen Negara-Negara Islam atau Parliamentary Union of OIC Member States(PUIC) akan menyelenggarakan Sidang ke-20 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di Baku, Azerbaijan. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyampaikan delegasi Indonesia akan hadir dalam pertemuan tahunan tersebut dan akan membawa narasi terkait Provinsi Bali sebagai contoh praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam penanganan Covid-19. “Kita akan hadir di event PUIC atau perkumpulan parlemen negara-negara OKI, yang terdiri dari sekitar 66 (negara) anggota. Bagaimana Bali bisa bangkit dari Covid, dan juga bagaimana Bali tetap menjaga…

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut meliputi penghentian sementara pembangunan dapur baru, penghentian operasional selama masa libur sekolah, hingga audit menyeluruh guna memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan transparan. “Kalau evaluasi tentu ada. Jadi pemerintah dan DPR sudah sepakat, kita akan lakukan evaluasi,” ujar Andre kepada oetoesan.com saat mengunjungi SD Negeri 168 Pekanbaru bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam rangka Peninjauan MBG di Pekanbaru, Riau, Jumat (19/6/2026) Andre menyebut bahwa evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI, melainkan harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi termasuk pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan diplomasi moderen menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya, kepentingan nasional…

Sejumlah unsur Pimpinan DPR RI menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam. Beragam tuntutan massa kepada pemerintah, telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dengan menghubungi pihak-pihak terkait. Dengan pengawalan ketat, dua Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem, menemui massa demonstran sekitar pukul 19.28 WIB. Didampingi pimpinan Komisi III DPR dan perwakilan mahasiswa, Dasco dan Saan menyampaikan hasil pertemuan perwakilan mahasiswa dan DPR sebelumnya. Dari atas mobil komando, dalam orasinya, Dasco berkomitmen akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa. Bahkan, ia menekankan sebagian tuntutan itu…

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang terus melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kebocoran. “Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan,” ujar Andre kepada oetoesan.com usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menilai dapur telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN…

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern. Hal itu disampaikan Rieke dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya. “Persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kelulusan UKMPPD. Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran,” tegas Rieke dalam agenda Rapat…