Penulis: Redaksi

DPR RI membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri, khususnya yang berada di daerah. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menyerap masukan untuk memperkuat pelindungan terhadap karya, kreativitas, dan inovasi para pelaku industri di Indonesia. Ketua Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan desain industri merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran strategis dalam perkembangan industri dan perdagangan. Sebuah desain tidak hanya memberikan nilai estetika pada suatu produk, tetapi juga dapat menciptakan identitas, meningkatkan…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan psikologis dan penguatan pedagogi guru dalam membenahi persoalan pendidikan yang tercermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak cukup hanya melalui pemenuhan administrasi maupun perubahan kurikulum secara tertulis. Fikri menilai pemerintah perlu memperkuat keterampilan guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap tingginya angka perundungan serta penurunan skor Matematika dalam hasil PISA 2025. “Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar mengubah kurikulum di atas kertas menjadi pelatihan intensif untuk mengubah cara…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap masyarakat dan perusahaan dalam penyelesaian sengketa lahan Situ Rompong, Tangerang Selatan. Menurutnya, ketentuan pertanahan harus diterapkan secara setara, baik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) warga maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut disampaikan Adian dalam rapat BAM DPR RI bersama sejumlah pihak terkait mengenai sengketa lahan Situ Rompong di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong (FKPSR) kepada BAM DPR RI. Adian menyoroti riwayat pemblokiran SHM warga yang…

Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menyoroti komunikasi publik pemerintah dan pihak pengelola terkait gangguan operasional kereta api di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Ia menilai masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi terkini mengenai pembatalan jadwal perjalanan yang berdampak langsung pada mobilitas harian. “Terkait pembatalan jalur kereta api di Stasiun Bogor ini secara khusus, itu kan sangat berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Tapi saya melihat pihak dari kereta api maupun dari perhubungan ini masih kurang bisa memberikan update terkait situasi terkini,” tegas Teguh dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Sarana Prasarana Kereta Api di Kota Bogor,…

Jemaah haji kerap tidak membedakan petugas pelayanan dengan pembimbing ibadah ketika membutuhkan bantuan di Tanah Suci. Setiap petugas yang mengenakan seragam dianggap dapat menjadi tempat bertanya, termasuk mengenai tata cara dan hukum pelaksanaan ibadah. Karena itu, pembekalan fikih ibadah dinilai perlu diberikan kepada seluruh petugas haji. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan kualitas petugas haji pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M sudah baik. Namun, ia meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menambahkan materi bimbingan ibadah dalam pembekalan petugas haji. “Saya mendorong agar ada penambahan materi dalam pembekalan, yaitu materi masalah bimbingan ibadah,” ujar Dini saat mengikuti Kunjungan Kerja…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa penguatan literasi, numerasi, serta integrasi science, technology, engineering, and mathematics (STEM) berbasis kompetensi PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus diiringi dengan konsistensi kebijakan yang nyata di lapangan. Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan bahwa tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. “Kebijakan pendidikan yang baik, tidak cukup hanya diumumkan. Yang menentukan adalah apakah ia konsisten dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki dari waktu ke waktu,” ujar Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Senin (14/9/2026) Rerie, sapaan akrab Lestari, menanggapi sejumlah langkah Kemendikdasmen yang…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meninjau proses pelebaran dan penambahan jalur pada ruas Jalan Nasional di Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan titik kemacetan di Simpang Kayu Besar hingga Pintu Tol Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (12/9/2026).  Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur jalan nasional harus dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah. Menurutnya, akses jalan yang memadai merupakan urat nadi mobilitas warga sekaligus penggerak utama perekonomian daerah. “Pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan nasional, harus dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Pembangunan fisik ini harus menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung kawasan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menaruh perhatian pada upaya menghadirkan tata kelola agraria yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, Aqib menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum untuk memperkuat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dirasakan masyarakat. Menurut Aqib, reforma agraria memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar administrasi kepemilikan tanah. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab persoalan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, hingga dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. “Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi dari berkurangnya ketimpangan, konflik yang menurun, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat,”…

Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati menilai pengembangan pariwisata nasional perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan kualitas pengalaman wisata, lama tinggal, belanja wisatawan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat. Dalam kerangka tersebut, desa wisata memiliki posisi strategis karena mampu mengintegrasikan potensi alam, budaya, kreativitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem pariwisata berbasis komunitas. Menurut Rahmawati, keberhasilan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam maupun keunikan budaya. Pengelolaan destinasi harus didukung kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan atau hospitality, aksesibilitas, amenitas, kelembagaan, pemasaran, serta kemampuan masyarakat dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi pusat pembelajaran bagi desa wisata lain yang masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Menurutnya, Nglanggeran memiliki pengalaman pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat menjadi referensi bagi desa wisata lain, khususnya dalam mengubah potensi lokal menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Yoyok mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah karena aktivitas wisata tidak hanya menggerakkan pengelola destinasi, tetapi juga melibatkan pelaku usaha lokal, kuliner, kerajinan, seni budaya, produk olahan, hingga berbagai subsektor…