Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab hukum dalam dunia penerbangan, khususnya antara Pilot in Command (PIC), instruktur, dan student pilot. Pasalnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap peserta pelatihan yang tidak memiliki kewenangan operasional dalam penerbangan. Hal itu disampaikannya dalam keterangan resminya kepada oetoesan.com di Jakarta, Kamis (6/8/2026), saat menyoroti kasus yang menjerat Vidi Eskafaris Gumilang. Ia menjelaskan, hukum pidana menganut asas geen straf zonder schuld atau tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.  Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena berada dalam satu rangkaian peristiwa tanpa adanya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai putusan sela Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan surat dakwaan terhadap Vidi Eskafaris Gumilang batal demi hukum menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tegasnya, setiap proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Kamis (6/8/2026).  “Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum,” ujar Rieke. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke telah menerima eksepsi penasihat…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berkomitmen mengawal aspirasi Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal terkait peningkatan fasilitas pembelajaran dan kesejahteraan tutor. Menurutnya, penguatan PKBM menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Komitmen tersebut disampaikan Fikri saat menerima audiensi Forum PKBM Kabupaten Tegal dalam kegiatan reses DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. “PKBM mengambil peran vital melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, pendidikan keaksaraan, hingga pelatihan kecakapan hidup (life skills) untuk pemberdayaan masyarakat,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis…

Pemerintah Kabupaten Garut didorong untuk memiliki ide-ide besar terkait pemasaran (mega-marketing) dalam mengemas potensi daerah agar mampu melompat ke pasar internasional. Hal itu sebagaimana mencuat dalam pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI “BKSAP Day” yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (06/08/2026). Pertemuan ini jadi momentum strategis BKSAP untuk menjembatani potensi lokal yang terkenal dengan Domba Garut itu. Dalam pertemuan ini, Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti dua komoditas utama Garut, yakni minyak akar wangi (vetiver oil) serta industri kerajinan kulit Sukaregang. “Tantangan terbesar Garut saat ini bukan lagi menghasilkan produk unggulan, tetapi bagaimana…

Kabupaten Garut dinilai memiliki modal sejarah dan potensi ekonomi yang sangat kuat untuk didorong ke tingkat dunia. Hal itu sebagaimana mencuat dalam pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI “BKSAP Day” yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (06/08/2026). Pertemuan ini jadi momentum strategis BKSAP untuk menjembatani potensi lokal Garut. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya bergerak untuk isu global, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi agenda pembangunan di tingkat daerah. “Wilayah ini telah lama memikat bangsa-bangsa lain baik dalam wisata, produk kerajinan kulitnya, komoditas perkebunan dan…

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Sosialisasi Penguatan Ekosistem Pembelajaran Corporate University Melalui Tata Kelola Sistem Manajemen Pengetahuan Dalam LMS AKILA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan kebutuhan organisasi yang spesifik dan target jangka panjang. Demikian dinyatakan oleh PLT Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini usai memimpin sosialisasi Penguatan Ekosistem Pembelajaran Corporate University Melalui Tata Kelola Sistem Manajemen Pengetahuan Dalam LMS AKILA di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/8/2024). Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Setjen DPR RI untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era digital saat ini. Menurutnya, saluran pembelajaran digital dan institusional yang terstruktur…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini, usai membuka acara Strategic Asset Management Perencanaan dan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPR RI dengan mengusung tema “Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola” di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Suprihartini menekankan bahwa momentum ini menjadi titik tolak bagi seluruh jajaran pejabat, mulai dari tingkat pengawas hingga pejabat pimpinan tinggi, untuk lebih memperhatikan kondisi serta status aset di unit kerja masing-masing. “Ini momentum bagi kita semua, khususnya dari mulai pejabat pimpinan tinggi madya…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat.  Hal ini menjadi sorotan saat Baleg DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Manokwari, Rabu (5/8/2026). “Nah, kami kemarin dalam Undang-Undang Minerba mengisyaratkan kepada setiap investor terlebih bawah kebijakan setiap penambang, pengusaha-pengusaha harus melalui…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional. Pernyataan itu disampaikan Nurhadi kepada Parlementaria melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026), menanggapi polemik yang mencuat setelah beredarnya komentar sejumlah dokter dan tenaga kesehatan di media sosial terkait pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia usai mengeluhkan lamanya menunggu ruang rawat inap. Politisi Fraksi Partai NasDem itu…

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara. Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menjelaskan, tidak seluruh proses perampasan aset harus menunggu adanya putusan pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, negara perlu diberikan kewenangan untuk merampas aset meski proses pidana tidak dapat diselesaikan, sepanjang syarat pembuktiannya terpenuhi dan tetap menjamin kepastian hukum. “Penerapan Conviction Based dan Non-Conviction Based tentu harus memiliki prasyarat. Tidak semua perampasan aset harus menunggu proses pemidanaan,” ujar legislator yang akrab disapa Gus Falah ini dalam keterangannya…