Penulis: Redaksi

PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengingatkan PT INKA untuk tingkatkan kualitas produksi. “Kami tentu mendukung PMN ini agar INKA dapat meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kami berharap kualitasnya juga benar-benar diperhatikan. Pada bulan April lalu, sempat muncul keluhan dari para pengguna KRL terkait rangkaian kereta yang produksi INKA yang mengalami kendala operasional sehingga perjalanan menjadi…

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat. “Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat,” ujar Rivqy melalui rilis yang dikutip oleh oetoesan.com di Jakarta, Senin (22/6/2026). PT PLN (Persero), kata Rivqy, harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang tengah terjadi. “Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. “TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban…

Anggota Komisi XI DPR RI MH Said Abdullah menilai kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) golongan III bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sorotannya lantaran karakter industri rokok nasional, khususnya pabrikan skala kecil dan menengah, sangat beragam baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi. Oleh karena itu, jelasnya, kebijakan cukai perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha, terutama produsen rokok golongan III yang mayoritas belum memiliki kekuatan pasar yang besar. “Jika tarif cukai terlalu berat dan tidak sebanding dengan…

Kelestarian lingkungan di Karimunjawa harus menjadi tanggung jawab bersama mengingat kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sekaligus salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik yang semakin meningkat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perubahan perilaku dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. “Karimunjawa hidup dari alamnya. Jika alam rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa,”…

Persetujuan terhadap proses naturalisasi pesepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery tidak boleh membuat pembinaan pemain lokal terabaikan. Penguatan kompetisi usia muda, pembatasan kuota pemain naturalisasi, hingga pemerataan fasilitas latihan dinilai harus menjadi perhatian serius agar sepak bola nasional berkembang secara berkelanjutan. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, Fraksi PKS mendukung proses alih kewarganegaraan kedua pemain tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. “Prinsipnya, Fraksi PKS menyetujui naturalisasi ini. Namun, catatan yang berulang kali kami sampaikan jangan sampai berkesan sebagai sesuatu yang…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal. Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan PMN 2025 yang dialokasikan bagi program KPR FLPP.Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan New Bukit Tentrem di Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) lalu. Menurutnya, SMF memperoleh PMN…

Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi sorotan DPR. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, terutama untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus PT PLN (Persero) menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan sekaligus memastikan adanya strategi jangka panjang untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Pasalnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan PLN, baik untuk menjaga pasokan listrik agar bertahan dalam jangka pendek maupun mengantisipasi potensi gangguan serupa…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya memastikan rumah subsidi yang dibangun melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga layak huni dan didukung aksesibilitas yang memadai. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6/2026). Sebagai informasi, kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk mendukung program KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal. Lokasi…

Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) di Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau realisasi dan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan Pemerintah kepada PELNI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan PMN yang diperoleh PELNI ini difokuskan untuk mendukung program peremajaan armada kapal yang telah memasuki akhir masa operasionalnya. “Tujuan utamanya memang untuk memperbaiki kapal yang sudah habis masa pakainya. Kapal-kapal ini membutuhkan persiapan, mulai dari desain dan tahapan teknis lainnya,” ujar Hanif usai memimpin langsung peninjauan kondisi dan kelaikan Kapal KM Kelimutu bersama PELNI…