Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Ia menegaskan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Menurutnya, keberadaan OJK harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kecil yang berhadapan dengan persoalan kredit, pembiayaan, dan praktik penagihan. “Harapan terutama tentunya OJK bisa terus mengingat tugas dan tanggung jawabnya…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi antusiasme dan kekritisan siswa SMAN 6 Pandeglang, Banten, dalam mengikuti kegiatan Literasi Parlemen, Edu Day Perpustakaan DPR RI. Menurutnya, pertanyaan para siswa menunjukkan bahwa generasi muda telah memiliki perhatian terhadap isu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rizki saat menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh Perpustakaan DPR RI di SMAN 6 Pandeglang, Banten, pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan program edukasi yang memperkenalkan fungsi, tugas, dan peran DPR RI sekaligus meningkatkan literasi keparlemenan, informasi dan digital bagi pelajar. Rizki menilai antusiasme siswa terlihat dari…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Hamid Noor Yasin menilai, keberadaan RUU tersebut semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika, serta konektivitas hubungan masyarakat Indonesia dengan negara lain. Ia menilai regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini disampaikan Hamid kepada oetoesan.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Pansus RUU HPI, mendengarkan masukan dari sejumlah pihak di Kantor Gubernur Banten, Serang, Banten, Jumat (18/9/2026). “Selain itu, kita tahu bersama regulasi yang ada saat ini masih menggunakan sejumlah ketentuan hukum warisan kolonial, sementara dinamika hubungan antarnegara terus berkembang. Menurut…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman. Menurutnya, persoalan pekerja migran di sektor laut perlu mendapat perhatian dalam RUU HPI mengingat aktivitas pekerjaan tersebut melibatkan hubungan hukum lintas negara. Ditambahkannya, masih terdapat ruang hukum yang perlu diisi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja-pekerja maritim Indonesia. “Salah satunya itu adalah di bidang kelautan, terutama pekerja migran kita di laut. Nah, ini yang belum memperoleh perlindungan dan ruang hukum yang melindungi mereka, pekerja-pekerja maritim kita,” ujar Andreas usai mengikuti Kunjungan Kerja Pansus…

“Saya bilang kepada kepala desa, saya bilang ke Pak Bupati di sini, sebagai politisi, saya bukan milik yang nyoblos saja. Ini lebih kepada alasan kemanusiaan. Masa kita membiarkan masyarakat itu mengalami nasib yang terus menerus tidak kunjung selesai.” ​ Kalimat itu meluncur dari bibir Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, saat memberikan sambutan di hadapan warga dan aparat pemerintahan di Kantor Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jumat (18/9/2026). ​ Kelakar itu disambut gelak tawa dari masyarakat yang hadir. Namun, Saan tidak sedang sekadar melempar candaan politik. Ia datang langsung ke masyarakat untuk memberikan solusi yang konkret. ​Kehadiran Saan di tengah ratusan…

Komisi XI DPR RI menyoroti adanya paradoks dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Di satu sisi, capaian administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan, namun di sisi lain angka kerugian daerah justru mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami kinerja BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Hanif mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari sisi administrasi pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemprov Sultra kembali…

Anggota DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong percepatan transisi energi sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi fosil maupun energi terbarukan yang melimpah, namun kebutuhan energi nasional saat ini masih membuat Indonesia harus melakukan impor. “Di tengah kemewahan sumber energi fosil dan terbarukan yang kita miliki hari ini, kita masih impor. Nah, inilah kendala besar yang kita hadapi dari aspek ketahanan energi,” ujar Eddy Soeparno saat menyampaikan materi dalam kegiatan AIPA – Indonesia National Focus Group Discussion on Climate Change di BINUS Alam Sutera, Tangerang, Banten, Jumat (18/9/2026). Anggota Komisi XII DPR…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta aparat penegak hukum (APH) di Jawa Timur agar memastikan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru, telah diterapkan secara konkret dalam proses penegakan hukum. Penerapan tersebut dinilai perlu mengedepankan keadilan, prinsip kehati-hatian dalam memidanakan seseorang, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Wayan mengungkapkan perubahan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP perlu diikuti dengan perubahan cara kerja aparat penegak hukum. Menurutnya, salah satu ketentuan baru tersebut menempatkan aspek keadilan sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Ia menyinggung Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menekankan pentingnya keadilan ketika aparat melakukan penegakan hukum. Wayan meminta…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh. Haris menggali persoalan yang disampaikan PT Manolo Putra terkait fasilitas kredit Bank BNI yang hingga kini belum terselesaikan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan PT Manolo Putra di Ruang Rapat Badan Aspirasi Masyarakat, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2026). Dalam RDPU tersebut, perwakilan PT Manolo Putra, Sirman, menjelaskan persoalan bermula pada 2019–2020 ketika sejumlah nasabah BNI mengalami jatuh tempo kewajiban pembayaran namun belum memiliki dana. Menurutnya, pihaknya kemudian diminta oleh karyawan BNI untuk membantu menggunakan fasilitas kredit perusahaan guna memenuhi kewajiban sementara para nasabah tersebut, dengan…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027. Langkah ini merupakan komitmen awal DPR dan pemerintah dalam memperjelas status sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di Indonesia. “Sejak awal pemerintah dengan DPR, dalam hal ini Komisi X, sepakat bahwa guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu itu tidak ada tes. Dan insyaallah clear, 230.000 orang sudah akan dibiayai penuh oleh APBN TA 2027,” kata Fikri dalam keterangannya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (18/9/2026) di Jakarta.…