Penulis: Redaksi
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Menurutnya, perubahan modus operandi sindikat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbarui strategi pencegahan yang lebih adaptif. “Harus ada strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang. Strategi tersebut harus diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penindakan,” ujar Abdullah dalam keterangannya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan buronan internasional berstatus Interpol Red Notice, Leny Agusya, di Bandara Soekarno-Hatta.…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak memiliki dasar yang jelas. “Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri,” tegas Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Habiburokhman menjelaskan, Komisi III DPR RI telah melakukan penelusuran atas informasi tersebut. Bahkan, pimpinan DPR RI juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di lingkungan…
Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 lebih awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan sejak dini. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola operasional ibadah haji. Karena itu, berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji 2026 perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan. “Berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat perlu diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaraan haji semakin baik,” ujar HNW dalam keterangan yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta,…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga khusus agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal itu disampaikan Sahroni usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Sahroni menjelaskan, berbagai masukan dari para ahli menunjukkan bahwa penyusunan RUU tersebut tidak sesederhana yang dipersepsikan publik. Selain membahas substansi perampasan aset, Komisi III juga masih mengkaji…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti masih tingginya angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan (PJB) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 6.000 bayi meninggal setiap tahun karena tidak memperoleh tindakan operasi secara tepat waktu. “Data ini menjadi pengingat bahwa masih banyak anak Indonesia yang kehilangan kesempatan hidup akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Ini adalah persoalan mendesak yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada oetoesan.com, Selasa (4/8/2026). Netty menjelaskan, dari sekitar 4,8 juta kelahiran setiap tahun di Indonesia, diperkirakan terdapat 48.000 bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset memerlukan kehati-hatian, khususnya dalam merancang kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, negara tidak cukup hanya memiliki kewenangan menyita aset, tetapi juga harus mampu menjaga nilai ekonomi aset tersebut hingga proses hukum selesai. Hal itu disampaikan Hinca usai Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya dalam rangka pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Hinca menjelaskan, masukan dari para ahli semakin memperkaya pembahasan RUU, terutama terkait ketentuan…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi laut di Tanah Air. Hal ini menyusul banyaknya kecelakaan kapal laut, termasuk insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan 5 penumpang. “Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026). Seperti diketahui, dunia transportasi laut nasional kembali menjadi sorotan menyusul kebakaran hebat KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Madura, yang terjadi pada 2 Agustus lalu. Kebakaran di…
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Hal ini menjadi perhatian lantaran negara harus memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa membedakan status kewarganegaraan, terutama dalam penanganan kasus kejahatan lintas negara. Hal itu disampaikan Rieke usai menghadiri agenda pembukaan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026), saat menanggapi isu dugaan penyelundupan narkotika yang melibatkan oknum awak penerbangan. “Kenapa hukum kita menjadi tumpul terhadap WNA, tapi tajam bagi warganya sendiri,” ujar Rieke kepada oetoesan.com. Menanggapi kasus…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal perjalanan demokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Media massa yang independen, kritis, dan berimbang merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengumuman Anugerah Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen (AJK) 2026 sekaligus Pembukaan Pameran Foto Jurnalistik “Warna-Warni Parlemen” ke-16 di Lobby Gedung Nusantara IV-V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KWP yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, pameran foto dan ajang apresiasi karya tulis…
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan peran strategis jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, karya foto yang dihasilkan wartawan parlemen bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan warisan sejarah yang merajut memori kolektif perjuangan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Rieke saat membuka Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 bertema “Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas” sekaligus meluncurkan Anugerah Jurnalistik KWP (AJK) 2026 bertema “Gema DPR di Panggung Dunia!” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Dalam sambutannya, Rieke mengenang awal perjalanan politiknya ketika pertama kali dilantik menjadi anggota DPR RI di usia 30-an tahun. Momen tersebut terekam oleh…