Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai anggaran BSN saat ini masih terlalu kecil dibandingkan besarnya tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut dalam melindungi konsumen serta menjamin kualitas produk yang beredar di masyarakat. “Menurut saya anggaran yang diberikan ke BSN ini terlalu kecil. Silakan berusaha untuk menambah anggaran, kemudian kita coba dukung agar pemerintah memberikan tambahan,” ujar Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun kendala berat dari lapangan, mulai dari pendangkalan hebat Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT). Dari informasi yang didapatkan BAM DPR RI, kota Palembang telah berusia 1.343 tahun, sehingga Pemkot Palembang menilai tidak mungkin mengatasi persoalan banjir secara mandiri terlebih memiliki keterbatasan secara wewenang. Bahkan, kedalaman Sungai Musi kini menyusut drastis menjadi 6–10 meter dari idealnya 15–20 meter. Menanggapi hal itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar proses penerimaan siswa berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Lalu mengatakan bahwa komisi X DPR RI akan kembali menggelar rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah guna membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB serta mencari langkah perbaikan ke depan. “Ya di beberapa daerah memang terjadi hal-hal seperti itu. Banyak keluhan dari masyarakat. Nah insyaAllah hari Rabu kami akan diskusi kembali dengan Menteri…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia. Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di daerah. “Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung konsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga meminta…

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere bersama tim melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Komando Daerah TNI Angkatan Udara (KODAU) II Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi I mendorong kerja sama pinjam pakai aset militer udara dengan Angkasa Pura. Dalam kesempatan yang sama, Achmad Daeng Sere menyampaikan apresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Panglima KODAU II Makassar, khususnya terkait pencatatan aset di lingkungan TNI Angkatan Udara. “Alhamdulillah paparan Bapak Panglima memberikan apresiasi setinggi-tingginya, sangat jelas terkait pencatatan aset dan seterusnya,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Sebagai wakil dari Sulawesi Selatan I, Daeng Sere…

Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kehutanan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, pejabat Kementerian Kehutanan, hingga jejaring kehutanan yang ada di Jawa Timur. “Alhamdulillah hari ini Panja Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur dengan menghadirkan berbagai stakeholder. Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi berbagai pihak terkait revisi regulasi kehutanan nasional. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Panja RUU Kehutanan berdiskusi langsung dengan perwakilan masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pelaku usaha, Kepala Dinas Kehutanan, serta berbagai pemangku kepentingan daerah. Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan bahwa forum dialog berlangsung dinamis dan menghasilkan banyak masukan strategis bagi penyempurnaan RUU Kehutanan.…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengungkapkan bahwa jaring pendapat terkait penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, digelar untuk menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sektor kehutanan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026), melibatkan perwakilan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perum Perhutani, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA). “Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan di…

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Muttaqien mengatakan bahwa proses pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang layaknya membangun Candi Roro Jonggrang. Pasalnya, menurutnya, pembangunan hanya satu malam dengan anggaran yang besar, tetapi waktu yang terbatas. Karena itu, ia meminta kualitas bangunan harus tetap terjaga. “Saya ibaratkan pembangunan Sekolah Rakyat ini seperti cerita Roro Jonggrang membangun candi ya, dengan anggaran yang besar, pembangunan yang banyak tetapi waktu yang terbatas. Kami harap kualitas bangunan tetap bagus,” kata Daniel kepada oetoesan.com saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).  Secara fisik, ia melanjutkan, bangunan Sekolah Rakyat yang ditinjau Komisi V…

Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”, agenda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara Parlindungan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian. Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai…