Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyambut positif rencana pemerintah mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa, asalkan pelaksanaannya memenuhi sejumlah prasyarat. Aprozi menegaskan, perubahan mekanisme penyaluran bansos harus tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak secara mudah, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. “Dibandingkan mekanisme sebelumnya yang mengandalkan bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia sebagai penyalur, skema melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih…

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempersiapkan langkah mitigasi yang serius dalam menghadapi ancaman El Nino 2026. Menurut Danang, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi akurat mengenai cuaca dan iklim agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini. “BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Danang dalam  keterangan tertulis kepada oetoesan.com di Jakarta  pada Kamis (30/7/2026). Legislator dapil Jawa Tengah III ini…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang semakin membesar buntut kemarau ekstrem. Ia meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah darurat dan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi. Puan menegaskan bahwa krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin tahunan. “Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Rabu (29/7/2026). “Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh desain program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyusul perubahan konsep yang dinilainya cukup mendasar sejak program tersebut diperkenalkan kepada publik. Menurut Darmadi, pada awalnya Kopdes Merah Putih diproyeksikan sebagai koperasi yang berfungsi layaknya minimarket atau ritel desa, yakni menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah menyampaikan fungsi baru Kopdes sebagai infrastruktur penyaluran berbagai barang bersubsidi sekaligus off-taker yang menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. “Kalau memang konsepnya berubah sejauh itu, saya justru punya pertanyaan. Kenapa…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong pengelolaan sampah di Indonesia beralih dari pola buang-angkut menjadi sistem yang memberi nilai ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka agenda Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Pangkalpinang, Rabu (29/7/2026). Dirinya menilai sampah semestinya dipandang sebagai sumber daya yang dapat diolah dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar limbah yang dibuang begitu saja. Pun, ia mengkritik tata kelola persampahan yang dinilai belum terintegrasi, salah satunya karena sampah yang telah dipilah masyarakat dari rumah kembali dicampur saat diangkut ke tempat pembuangan. “Pengelolaan sampah kita masih bersifat proyek, belum dibangun sebagai sebuah…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara–PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, pertemuan tersebut menjadi forum penyelesaian berbagai aspirasi ketenagakerjaan yang selama ini disampaikan para pekerja. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemberian bonus kinerja, harmonisasi remunerasi, hingga bentuk apresiasi bagi karyawan. Melalui komunikasi yang melibatkan manajemen perusahaan dan serikat pekerja, kedua belah pihak berhasil mencapai titik temu sebagai langkah awal penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Ketua Komisi VI DPR RI Anggia…

Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas kasus tewasnya seorang petugas keamanan (satpam) di kawasan Waduk Jatiluhur secara cepat, profesional, dan transparan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, menghadirkan rasa keadilan bagi keluarga korban, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Lola menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menilai hilangnya nyawa seseorang akibat dugaan tindak pidana merupakan peristiwa yang harus menjadi perhatian serius. “Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang dengan dugaan tindak…

Komisi II DPR RI akan membahas reformulasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026. Pembahasan tersebut tetap dilaksanakan pada masa reses saat ini atas arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah reformulasi Transfer Keuangan Daerah (TKD). Menurutnya, pembahasan akan difokuskan pada klasterisasi daerah berdasarkan tingkat kemandirian fiskal, mulai dari daerah yang masuk kategori sangat urgen, urgen, hingga daerah…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Polri untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Pardiman, dalam kasus peredaran gelap narkotika. Menurutnya, aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman berat tanpa pengecualian. Desakan tersebut disampaikan menyusul penangkapan AKP Pardiman oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bersama enam anggotanya serta seorang anggota Polda Aceh. Abdullah menilai, kasus itu menjadi peringatan serius bahwa pemberantasan narkotika harus dimulai dari pembenahan internal institusi penegak hukum. “Polri harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana secara terbuka, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di berbagai daerah. Komitmen tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, baru-baru ini. Menurut Habiburokhman, kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi Komisi III DPR RI sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat dan aparat penegak hukum terkait substansi RUU Perampasan Aset. Selain itu, Komisi III juga menjalankan…