Penulis: Redaksi

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026) dalam rangka memperkuat sinergi dengan lembaga kepolisian, khususnya dalam hal pencegahan dan pengawasan untuk menjaga kehormatan DPR RI sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Imron Amin mengungkapkan, dalam periode 2024-2029 ini, MKD telah menerima total 79 aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anggota DPR RI. Seiring dengan hal tersebut, MKD telah melakukan kunjungan ke 37 Polres dan Polda di seluruh Indonesia sebagai upaya sosialisasi kepada aparat…

Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi kepada pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, para pegawai tersebut telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. “Artinya, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua atas dedikasi, pengabdian, dan juga kerja kerasnya selama mengabdi di Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Suprihartini saat Pelepasan Pegawai Purnabakti di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Suprihartini mengatakan sebagian besar…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya. Hal tersebut disampaikan Anggota BAKN DPR RI Shohibul Imam saat melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat, untuk menelaah tindak lanjut temuan BPK bersama BTN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Karawang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). “Poinnya adalah kita dari…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi. Anggota BAKN DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan kepastian sertifikat merupakan hak dasar konsumen yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), tetapi juga perbankan lain yang menyalurkan KPR. “Saya kira ini kan hak konsumen yang sangat mendasar, yang sangat harus menjadi…

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang, Jawa Timur pada Kamis (3/9/2026). Kunjungan ini untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan dan menggali kebutuhan penguatan mutu perguruan tinggi keagamaan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan penguatan pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian dari Kementerian Agama. Hal itu mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. “Harus ada konsentrasi dari Kementerian Agama berkaitan dengan kualitas tenaga pendidik dan sarana dan prasarana, termasuk juga untuk para mahasiswanya; program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian Beasiswa Indonesia Unggulan. Untuk…

Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BIG dan BAPETEN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam rapat tersebut, Sugeng menyoroti pentingnya penguatan kapasitas BAPETEN seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi…

Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Rabu (2/9/2026), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai, salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat adalah aset pemerintah daerah yang berada atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Kondisi tersebut turut menyentuh lahan transmigrasi yang telah lama dikuasai masyarakat, termasuk lahan yang telah memiliki sertifikat. “Banyak masukan bahwa aset-aset…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap tugas dan kewenangan kurator perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar tindakan kurator dalam proses kepailitan dapat dinilai berdasarkan kewenangan dan batas tanggung jawabnya. Hal tersebut disampaikan Maruli saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Profesi Kurator Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026). “Jangan sampai kurator yang menjalankan tugasnya justru dikriminalisasi. Ini yang menjadi salah satu persoalan yang sering mereka hadapi di lapangan,” kata Maruli. Ia mencontohkan situasi ketika debitur…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly menilai besarnya kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur harus diimbangi dengan standar profesi yang seragam, kode etik yang tegas, serta mekanisme pendidikan dan pengawasan yang kuat. Karena itu, RUU Profesi Kurator perlu memastikan setiap kurator memenuhi standar kompetensi dan integritas yang jelas. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Profesi Kurator Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026). Menurutnya, standardisasi penting untuk memastikan perbedaan organisasi profesi tidak berujung pada perbedaan standar dalam menjalankan profesi kurator. Dirinya mengatakan kebebasan berserikat dan berkumpul tetap…

Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap penyusunan RUU Profesi Kurator bisa selaras dengan mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, sinkronisasi pengaturan tersebut penting agar tidak membuka celah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu. Pandangan tersebut disampaikan Umbu saat mengikuti Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Profesi Kurator Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026). Dalam forum tersebut, Panja menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan regulasi mengenai profesi kurator. Menurut Umbu, pembahasan RUU Profesi Kurator tidak dapat dipisahkan dari praktik hukum kepailitan dan PKPU karena…