Penulis: Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Ia menegaskan, guru aparatur sipil negara (ASN) yang dikaitkan dalam perkara tersebut harus dijatuhi sanksi berat apabila terbukti terlibat berdasarkan proses hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah polisi menetapkan D (37), suami seorang guru ASN di Tanjungbalai, sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan sesama jenis terhadap anak. Sari mengatakan, kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial itu telah mengguncang rasa kemanusiaan. Terlebih, korban merupakan anak yatim piatu yang semestinya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari lingkungan sekitarnya,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyamakan persepsi, data, serta pembagian tugas dalam menangani persoalan HAM di Papua. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan justru membuat penyelesaian berbagai persoalan HAM berjalan lambat dan membingungkan. Permintaan itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Ia menilai koordinasi kedua lembaga perlu diperjelas karena sama-sama menerima pengaduan masyarakat, tetapi belum terlihat mekanisme penyelesaian yang terintegrasi. “Yang menjadi persoalan terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan Kementerian HAM.…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Dirinya itu mengapresiasi capaian layanan bantuan hukum yang telah menjangkau ribuan kampung di Tanah Papua. “Sebanyak 5.361 kampung dan kelurahan di Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan telah tercakup Posbankum. Ini saya pikir cukup bagus, ini tolong diaktifkan. Kita…

Anggota Komisi XIII DPR RI Franky Sibarani mendorong pembentukan tim terpadu nasional untuk menangani pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pengungsi internal yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, berdasarkan data pemantauan Komnas HAM selama semester I 2026. Dalam periode Januari-Juni 2026, Komnas HAM juga mencatat 42 peristiwa konflik dan kekerasan di Papua yang menyebabkan 59 orang meninggal dunia, dengan mayoritas korban merupakan warga sipil. Ia menyampaikan usulan tersebut usai Komisi XIII DPR RI menerima paparan dari Kantor Wilayah Kementerian HAM, Komnas HAM, dan sejumlah mitra kerja saat kunjungan kerja reses di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan praktik tata kelola bisnis yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi XIII DPR RI meninjau langsung operasional perusahaan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026). Menurut Sugiat, agenda ini digelar untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, mulai dari aspek ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hingga manfaat bagi masyarakat sekitar. Selama peninjauan lapangan, ungkapnya, Freeport dinilai telah memenuhi standar kepatuhan HAM yang menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. “Ternyata Freeport dalam konteks kepatuhan HAM, mulai dari kesejahteraan karyawannya, dari isu…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat sebagai pilar pelestarian budaya, harmoni sosial, dan penggerak perekonomian di Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (24/7/2026). Menurutnya, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, tetapi juga harus bersinergi dengan desa adat yang memiliki peran strategis dalam menopang sektor pariwisata Bali. “Kehadiran kami di Bali merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Dana Desa tidak hanya menjadi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Lalu usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan. Lalu mengungkapkan, Komisi X DPR RI…

Anggota Komisi VI Doni Akbar menilai PT PAL Indonesia perlu melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh demi meningkatkan daya saing industri galangan kapal milik BUMN. Menurutnya pola operasional yang berjalan saat ini dan menilai perlunya peningkatan fleksibilitas di lapangan. “Banyak yang saya lihat kapal yang tidak efisien, tidak profesional, dan tidak fleksibel. Itulah kenyataannya,” tegas Doni kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti perbandingan antara pencapaian kontrak on hand serta realisasi perbaikan kapal yang dilakukan PT PAL dengan kinerja galangan kapal swasta. Menurut Doni,…

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menyoroti kondisi bangunan sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi, Komisi X juga meminta penguatan program literasi nasional, revitalisasi fasilitas olahraga, serta pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Kunjungan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta pemangku kepentingan di bidang pendidikan, pendidikan tinggi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,…

Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengapresiasi capaian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi yang berhasil mewujudkan zero blank spot di beberapa desa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kemajuan signifikan dalam pemerataan akses telekomunikasi, meski masih terdapat sejumlah wilayah dengan kualitas sinyal yang perlu ditingkatkan. “Kami sangat mengapresiasi kinerja dari BAKTI yang berhasil membawa NTB memiliki zero blank spot untuk desa-desa yang berada di sini dan terus bisa menjaga jaringannya walaupun tadi juga dikatakan masih terdapat 102 desa yang coverage nya itu di bawah 100 persen,” ujar Farah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI…