Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong penanganan yang lebih terpadu terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kedua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang menyentuh akar permasalahan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kota Kupang, NTT, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII berdialog dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah…

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan lanjutan ruas Tol Pangkalan Brandan–Langsa yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ditargetkan mulai dikerjakan awal 2027. Dalam pantauannya, progres pembebasan lahan sepanjang 73 kilometer untuk ruas yang akan tersambung langsung ke Provinsi Aceh ini telah mencapai 70 persen. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang memimpin peninjauan proyek tol trans Sumatra ini mengatakan pihaknya ingin memastikan kesiapan proyek strategis nasional tersebut, khususnya dari sisi pembebasan lahan. Andre mengatakan, ruas tol lanjutan Pangkalan Brandan–Langsa menjadi prioritas setelah pembangunan tol saat ini telah mencapai Pangkalan Brandan. “Kita…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke-17. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan regulasi mengenai AI dan keamanan siber agar mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat kawasan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, salah satu isu yang akan dibahas dalam forum parlemen ASEAN tersebut adalah harmonisasi regulasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, setiap negara saat ini tengah menyusun aturan mengenai AI, sehingga diperlukan kesamaan visi agar tidak muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui RUU ini, DPR RI menyoroti pentingnya pemenuhan Dana Khusus Kepulauan serta optimalisasi ekonomi kelautan untuk menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyampaikan hal tersebut usai rangkaian pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Senin (20/7/2026). Ia menjelaskan bahwa pembahasan regulasi ini telah mengakomodasi berbagai persoalan krusial yang dialami oleh daerah berciri kepulauan, termasuk mengenai kewenangan pengelolaan tata ruang laut…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pertemuan ke-17 Kaukus AIPA atau The 17th Meeting of the AIPA Caucus di Ruang VVIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam sambutannya, Syahrul menyampaikan bahwa komunikasi dan kerja sama antarparlemen merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan, memperkuat solidaritas, serta mempererat kebersamaan negara-negara ASEAN. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis internasional menuntut parlemen untuk berkontribusi lebih aktif melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi. “Diplomasi…

Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak boleh murni berlandaskan efisiensi anggaran matematis semata. Menyusutnya jumlah siswa SDN saat ini berakar dari transisi demografi, di mana tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) turun ke angka 2,1. Selain itu, terjadi eksodus besar-besaran masyarakat kelas menengah yang memindahkan anak-anak mereka…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, angka SILPA tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi semester APBN. “Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi,”…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya. Pertanyaan itu ia lontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), yang menghadirkan Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dadang Herli Saputra, dan M. Fishabililah via virtual sebagai narasumber. Ia mengawali pertanyaannya dengan membedakan konsep ius constitutum, yakni hukum positif yang sudah berlaku dan diatur di berbagai undang-undang, dan ius constituendum, yakni norma baru…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kebijakan Pemerintah mengenai aturan pengenaan tarif Rp 5 juta bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan. Menurutnya, Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya. “Perubahan kebijakan mengenai kewarganegaraan tidak cukup dimaknai sebagai penyesuaian prosedur administrasi maupun besaran tarif layanan,” kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026). Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan tarif sebesar Rp 5 juta bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohonan untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia kepada Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30…

Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. T.A Khalid mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Namun, hingga kini pemanfaatannya dinilai belum optimal sehingga kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. “Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik dari sisi sumber…