Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah perbaikan tidak boleh berhenti pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN, Irma mengakui bahwa jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Polres Metro Depok bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan intimidasi yang dialami keluarga Azis Suraji oleh tetangganya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, perkara tersebut sudah layak diselesaikan melalui jalur pidana karena upaya mediasi maupun penyelesaian nonlitigasi telah ditempuh, tetapi tidak efektif menghentikan dugaan intimidasi. “Jadi harus diselesaikan melalui ranah pidana. Jika intimidasi terhadap keluarga Azis Suraji terbukti, kepolisian harus memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara tidak boleh membiarkan rumah warga berubah menjadi tempat yang penuh rasa takut akibat intimidasi yang terus berulang,” ujar Abdullah yang akrab disapa…

Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow menilai permasalahan anggaran dan penataan organisasi Basarnas dinilai perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting, menurutnya, mengingat Basarnas menjalankan tugas kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Yasti menilai berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas dalam pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah. “Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu,…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti pentingnya pengawasan melalui pemasangan CCTV di lingkungan Sekolah Rakyat saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sekolah Rakyat, Jalan Kedungsari Raya, Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Novita menyampaikan apresiasinya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai upaya mencetak generasi emas Indonesia. Menurutnya, keberadaan sekolah berasrama tersebut diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter sekaligus peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. “Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi generasi penerus bangsa Indonesia menuju generasi emas. Cita-cita Pak…

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke proyek pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta pada Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kunjungan pengawasan tentang pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta dan bagaimana ada permintaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk exit tol di Prambanan dimajukan ke Bokoharjo. Ini menjadi bahasan yang sangat penting dan kami ingin mendorong ini kepada kementerian agar bisa segera direalisasikan oleh BPJT,” ujar Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana saat memimpin tim kunjungan spesifik. Menurut Danang, usulan pemindahan lokasi…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra meminta pemerintah segera memberikan jalan keluar bagi ribuan petani tebu di kawasan Register 44 Way Kanan, Lampung, yang hingga kini belum dapat memanen hasil tanamannya akibat persoalan perizinan dan proses hukum yang melibatkan kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026). Menurut Ketut, persoalan tersebut telah berdampak pada sekitar 1.200 kepala keluarga yang mengelola lahan seluas kurang lebih 4.200 hektare melalui skema kemitraan dan menanam tebu untuk dipasok ke PT SMI. Ia menjelaskan, akibat status hukum lahan yang masih bermasalah,…

Komisi V DPR RI menilai Kantor Basarnas Yogyakarta sudah layak ditingkatkan statusnya dari Kelas B menjadi Kelas A. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw penilaian tersebut didasarkan pada luasnya cakupan wilayah kerja serta tingginya potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menuntut kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan semakin optimal. Roberth Rouw mengungkapkan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, hingga berbagai potensi kecelakaan yang memerlukan respons cepat dari Basarnas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan status organisasi Basarnas Yogyakarta agar mampu memberikan pelayanan yang lebih…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha. Menurut Ketut, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan. “Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan…

Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya penguatan prioritas penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya untuk mendukung konservasi terumbu karang dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat (17/07). Panggah mengungkapkan, hasil peninjauan dan diskusi bersama pengelola konservasi menunjukkan bahwa berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) dan yayasan di Bali telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Namun, upaya tersebut dinilai belum mendapat dukungan…

Komisi XII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus “ambil jatah”. Pihaknya menilai sistem digital perlu mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita menyoroti data hasil digitalisasi yang dipaparkan PT Pertamina Patra Niaga. Data tersebut menunjukkan adanya kendaraan…