Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI. Saat ini, pembahasan difokuskan pada penyelarasan substansi RUU dengan sistem hukum pidana nasional agar memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soedeson, secara substansi batang tubuh RUU Perampasan Aset telah tersedia. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dari sisi sistematika, landasan filosofis, serta harmonisasi dengan regulasi lain, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan perangkat hukum pidana lainnya. “Ya, kita sedang menyusun RUU ini. Batang tubuhnya sudah ada. Tinggal kita menyesuaikan…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rofik Hananto, mengecam keras aksi persekusi dan main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria berinisial KD di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat (24/7/2026). Insiden amuk massa maut yang dipicu dugaan pencurian ayam tersebut dinilai mencederai prinsip dasar negara hukum, seraya mendesak adanya pendampingan psikologis yang komprehensif bagi anak-anak almarhum. Menanggapi meluasnya sorotan publik pada peristiwa tersebut, Rofik mengingatkan secara tegas bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi, dan kemarahan sosial tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan anarkistis. “Kemarahan tidak boleh menggantikan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Totok Hedi Santosa menyoroti pola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Menurutnya, petani perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk menentukan komoditas yang akan dibudidayakan sesuai potensi dan kemampuan yang mereka miliki. “Saya bertanya kepada mereka, itu ada jagung, ada tebu, ada kayu putih. Pertanyaan saya sederhana, tebu itu pesanan dari Perhutani atau inisiatif dari kawan-kawan petani yang tergabung dalam koperasi. Mereka akhirnya menjawab sebagian memang kami memesan,” ujar Totok saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Mojokerto, Jawa…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Ia menegaskan, guru aparatur sipil negara (ASN) yang dikaitkan dalam perkara tersebut harus dijatuhi sanksi berat apabila terbukti terlibat berdasarkan proses hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah polisi menetapkan D (37), suami seorang guru ASN di Tanjungbalai, sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan sesama jenis terhadap anak. Sari mengatakan, kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial itu telah mengguncang rasa kemanusiaan. Terlebih, korban merupakan anak yatim piatu yang semestinya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari lingkungan sekitarnya,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyamakan persepsi, data, serta pembagian tugas dalam menangani persoalan HAM di Papua. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan justru membuat penyelesaian berbagai persoalan HAM berjalan lambat dan membingungkan. Permintaan itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Ia menilai koordinasi kedua lembaga perlu diperjelas karena sama-sama menerima pengaduan masyarakat, tetapi belum terlihat mekanisme penyelesaian yang terintegrasi. “Yang menjadi persoalan terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan Kementerian HAM.…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Dirinya itu mengapresiasi capaian layanan bantuan hukum yang telah menjangkau ribuan kampung di Tanah Papua. “Sebanyak 5.361 kampung dan kelurahan di Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan telah tercakup Posbankum. Ini saya pikir cukup bagus, ini tolong diaktifkan. Kita…

Anggota Komisi XIII DPR RI Franky Sibarani mendorong pembentukan tim terpadu nasional untuk menangani pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pengungsi internal yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, berdasarkan data pemantauan Komnas HAM selama semester I 2026. Dalam periode Januari-Juni 2026, Komnas HAM juga mencatat 42 peristiwa konflik dan kekerasan di Papua yang menyebabkan 59 orang meninggal dunia, dengan mayoritas korban merupakan warga sipil. Ia menyampaikan usulan tersebut usai Komisi XIII DPR RI menerima paparan dari Kantor Wilayah Kementerian HAM, Komnas HAM, dan sejumlah mitra kerja saat kunjungan kerja reses di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan praktik tata kelola bisnis yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi XIII DPR RI meninjau langsung operasional perusahaan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026). Menurut Sugiat, agenda ini digelar untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, mulai dari aspek ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hingga manfaat bagi masyarakat sekitar. Selama peninjauan lapangan, ungkapnya, Freeport dinilai telah memenuhi standar kepatuhan HAM yang menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. “Ternyata Freeport dalam konteks kepatuhan HAM, mulai dari kesejahteraan karyawannya, dari isu…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat sebagai pilar pelestarian budaya, harmoni sosial, dan penggerak perekonomian di Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (24/7/2026). Menurutnya, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, tetapi juga harus bersinergi dengan desa adat yang memiliki peran strategis dalam menopang sektor pariwisata Bali. “Kehadiran kami di Bali merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Dana Desa tidak hanya menjadi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Lalu usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan. Lalu mengungkapkan, Komisi X DPR RI…