Penulis: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai penyediaan hunian sementara harus menjadi prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengingatkan warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. “Yang pertama, pusat pemerintahan itu harus ditangani. Yang kedua, hunian sementara. Hunian sementara ini harus dibuat sesegera mungkin, jadi tidak bisa berlama-lama di tenda,” ujar Sudjatmiko saat diwawancarai oetoesan.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Menurut Legislator Fraksi PKB itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan langkah penyediaan hunian…

DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, menyusul banyaknya aspirasi yang diterima terkait status dan kepastian karier guru PPPK. Pembahasan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian terkait. “DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK Penuh Waktu, dan keinginan dari PPPK menjadi…

Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan tersebut, Stevano menyerap aspirasi warga sekaligus menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin (17/8/2026) dengan menyambangi sejumlah titik terdampak. Stevano melihat kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan serta mendengarkan kebutuhan masyarakat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Bantuan kebutuhan pokok disalurkan melalui posko di Kecamatan Kuwus Barat kepada 83 kepala keluarga (KK), dengan 14 KK terdampak sebagai penerima prioritas. “Kita akan terus berjuang bersama saudara-saudara kita…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada capaian angka, tetapi mampu berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan pekerjaan layak dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Perekonomian Indonesia yang tumbuh 5,45% sepanjang semester pertama 2026 harus membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat,” kata Charles dalam keterangannya kepada oetoesan.com di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Dalam pidato kenegaraan di DPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada akhir 2026. Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam menentukan harga komoditas ekspor. Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027 yang menekankan pentingnya Indonesia mampu menentukan harga komoditasnya sendiri. Anggia menilai, kemampuan menentukan harga komoditas merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan produksi komoditas yang besar, Indonesia dinilai tidak semestinya terus bergantung pada harga yang ditentukan pusat perdagangan di negara lain. “Harus bisa. Oleh itu harus bisa,” ujar Anggia saat ditemui oetoesan.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penguatan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengatakan, masih terdapat guru PPPK paruh waktu yang menerima penghasilan di bawah Rp1 juta. Kondisi tersebut, menurutnya, antara lain dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan fiskal masing-masing daerah. “PR-nya apa? Gaji PPPK paruh waktu itu ada yang masih banyak di…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor. Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru. Nihayatul mengatakan isu ketenagakerjaan memang belum menjadi pembahasan spesifik dalam pidato Presiden RI terkait Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Karena itu, Komisi IX akan mencermati lebih lanjut arah kebijakan ketenagakerjaan melalui dokumen anggaran dan pembahasan bersama pemerintah. “Kalau dari aspek ketenagakerjaan, kemarin tidak terlalu banyak disinggung, tidak seperti…

Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai keberlanjutan JKN perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Ia menegaskan terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang tidak dapat semata-mata dihitung menggunakan pendekatan untung dan rugi, termasuk kesehatan. “Menurut saya, ada tiga hal yang negara itu tidak boleh melakukan negosiasi kepada rakyatnya. Pertama adalah keamanan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan,” ujar Nihayatul saat diwawancarai…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penguatan layanan kesehatan dalam arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses layanan masyarakat semakin merata. Nihayatul menilai penguatan fasilitas kesehatan penting mengingat masih terdapat sejumlah kecamatan, khususnya di luar Pulau Jawa, yang belum memiliki puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Yang pertama soal rumah sakit, soal puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Pak Prabowo,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi. Menurutnya, kecepatan penanganan di lapangan sangat dibutuhkan agar kebutuhan para korban dapat segera terpenuhi. “Waktu sangat berharga dalam operasi penyelamatan. Pemenuhan kebutuhan dasar para korban yang kini berada di pengungsian harus segera terpenuhi,” kata Azis dalam keterangannya kepada oetoesan.com, Selasa (18/8/2026). Azis sebelumnya juga telah menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda…