Penulis: Redaksi

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menyoroti masih terbatasnya rumah sakit mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyediaan layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab). Menurutnya, ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dini penyakit jantung. Hal itu disampaikan Irma saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). “Padahal Cath Lab merupakan salah satu alat yang juga dapat menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menangani penyakit jantung,” ujar Irma. Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, dirinya kerap menerima aspirasi dari sejumlah rumah sakit di berbagai…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan fasilitas yang menjadi mitra pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI telah memberikan layanan secara optimal. Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati memberikan apresiasi terhadap konsep personalized treatment yang diterapkan RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Menurutnya, pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien tersebut mampu menciptakan rasa aman dan nyaman selama menjalani perawatan. “Mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan pasien. Sejak pasien datang, seluruh proses pelayanan sudah terintegrasi sehingga pasien tidak perlu…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026) Menurutnya, asosiasi menyampaikan perlunya penyesuaian implementasi POJK tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).…

Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat. Rekomendasi strategis ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak agar penanganan sengketa lahan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. “Komisi XIII…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional. “Kalau pemerintah sudah menyerahkan kepada kita, kita belum tahu juga sudah diserahkan RUU rancangan undang-undang itu, saya pikir itu DPR punya kewajiban untuk segera mengesahkan. Supaya kita bisa tahu kawasan hutan mana yang milik negara, kawasan hutan mana yang milik masyarakat adat, hingga itu dikuatkan,” ujar Mafirion kepada oetoesan.com di…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Amin mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penurunan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Kalau kita mau bicara soal pertumbuhan, sebagaimana kita tahu terbesarnya ditopang oleh sektor konsumsi. Sejauh ini masih lima koma sekian persen, kemudian sektor…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun. “Saya pikir yang terbaik hari ini adalah pertama, Komisi XIII meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Harus diselesaikan, kalau tidak, 50 tahun yang akan datang pun akan jadi masalah terus,” tegas Mafirion saat ditemui oleh oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kasus penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh menjadi pengingat bahwa pengamanan wilayah maritim perlu terus diperkuat. Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia menuntut dukungan anggaran, teknologi, sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antarlembaga yang semakin optimal. “Laut kita begitu luas. Kita memiliki TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, hingga Polairud. Namun, bila tidak didukung anggaran yang cukup, SDM yang tangguh, dan teknologi yang terkini, tentu pengawasan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah,” ujar Dave kepada oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menegaskan pemerintah perlu terus…

Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperdalam dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan mengenai pasar digital misalnya, Asep menilai hal ini masih belum diatur secara tegas dalam draf RUU yang ada. Sehingga perlu masukan dari para ahli/ akademisi untuk menyempurnakan substansi RUU agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital. “Tiga narasumber kita ini menghadirkan perspektif yang berbeda. Untuk Prof. Udin, saya kira terkait dengan digital market yang memang belum terkutip secara jelas di dalam RUU kita,…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti temuan 1.464 kasus tuberkulosis (TBC) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, tingginya angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus memastikan hak warga binaan memperoleh penanganan TBC secara optimal. Netty mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil menemukan kasus TBC di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, penemuan kasus merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian penyakit tersebut. “Salah satu tantangan penanganan kasus TBC adalah penemuan kasusnya itu sendiri. Jadi kalau ini kemudian ditemukan dan ada angkanya, satu kita mengapresiasi terlebih dahulu bahwa ternyata ada langkah untuk bisa menemukan kasus itu…