Penulis: Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyoroti maraknya investor yang disebut membatalkan rencana investasinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir. Sari menilai iklim investasi harus dijaga agar tetap sehat, objektif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari masuknya investasi. Menurutnya, persoalan menjadi serius ketika pemberitaan mengenai masyarakat pesisir dan nelayan dibangun secara negatif oleh kelompok tertentu, sehingga membentuk persepsi buruk terhadap suatu wilayah. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan. “Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif…

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan asas keadilan serta kemanusiaan bagi para abdi negara. “Disampaikan oleh teman-teman ASN (agar) LAN melakukan kajian baik itu pembinaan ASN ataupun masukan-masukan kebijakan. Banyak yang menyampaikan ke saya, baik langsung, lewat WA, lewat sosmed, aturan mutasi yang harus 10 tahun itu dirasa terlalu berat,” ungkap Jazuli dalam RDP…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima menilai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Aria mengatakan, urgensi pengaturan air minum dan sanitasi semakin kuat karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, tata kelola sumber daya air perlu diintegrasikan dengan standar sanitasi nasional agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan. “Urgensi dari RUU…

DPR RI menegaskan keterbukaan menerima aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Pati, termasuk kelompok yang berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi pada 27 Agustus 2026. DPR memastikan setiap pandangan masyarakat tetap dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia di lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR tidak membatasi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan mengenai kondisi Kabupaten Pati. Menurutnya, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi sesuai mekanisme yang berlaku. “Semua kan didengar aspirasinya. Mekanismenya, siapa pun yang mau audiensi, surat kita akan terima seperti mereka di sini,” kata Cucun kepada wartawan seusai menerima…

Kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Pati yang disampaikan kepada DPR RI. Masyarakat berharap kondisi yang aman dan kepastian penegakan hukum dapat mendukung aktivitas sosial serta perekonomian daerah. Aspirasi tersebut disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Cucun mengatakan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pati. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara langsung dengan mendengarkan penjelasan dari para pemangku kepentingan…

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengusulkan pembentukan lembaga baru khusus menghadapi bencana alam buntut adanya gempa NTT dengan magnitude 7,7. Ia menginginkan lembaga tersebut memiliki kewenangan luas atau bersifat ‘superbody’ dalam menangani bencana. “Nah, sebenarnya ini isu gagasan lama, karena sekali lagi kita membutuhkan efektivitas kerja yang selain efektif, cepat, terkomando dalam satu pintu gitu oleh sebuah kelembagaan,” kata Huda kepada awak media di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Huda mengatakan yang ada selama ini hanya penunjukan langsung kementerian tertentu untuk memimpin satgas ketika terjadi bencana. Dia mencontohkan Kemendagri. “Kita ingin suatu saat otomatis gitu, lembaga ini yang…

Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri dalam menangani kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. “Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri yang tidak hanya menindak pelaku pembakar di lapangan, tetapi juga berkomitmen mengejar aktor utama dan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera,” ujar Habiburokhman dalam kepada oetoesan.com, di Jakarta, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).  Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus Karhutla harus menyentuh akar masalah.…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Lasarus meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal yang masih menerapkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar, tanpa memahami karakter alam dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, masyarakat lokal di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan pola membakar yang telah diatur melalui peraturan daerah. Praktik tersebut dilakukan secara terbatas dan dijaga secara gotong royong untuk mencegah api meluas. “Peraturan daerah untuk kearifan lokal setiap KK itu boleh buka 2 hektare. Hanya mungkin ya karena…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini gempa berbasis teknologi digital. Menurutnya, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan telepon seluler agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah. Dorongan itu disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Musa menilai keberadaan teknologi pendeteksi gempa harus diikuti mekanisme penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Menurutnya, BMKG dapat bekerja sama dengan penyedia layanan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus perlu memperjelas kewenangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara kepailitan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kurator. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (20/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII menggali masukan dari sejumlah asosiasi dan praktisi kurator sebagai bahan penyusunan RUU Profesi Kurator dan Pengurus. “Yang saya catat ternyata ada tumpang tindih ataupun masih ada ego sektoral sesama penegak…