Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim. Hal tersebut disampaikannya dalam Sugeng mengatakan, krisis iklim kini telah menjadi ancaman global yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan risiko bencana hidrometeorologi, gangguan terhadap ketahanan pangan dan air, hingga kerusakan ekosistem dinilai berpotensi memperbesar dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Jadi, krisis iklim menjadi ancaman global yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, mengganggu ketahanan pangan dan juga air, merusak ekosistem serta memperbesar persoalan sosial dan ekonomi,” ujar Sugeng dalam Rapat…

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan agar potensi carbon fraud diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim. Menurutnya, pengaturan tersebut penting seiring berkembangnya perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia. Bambang mengatakan perdagangan karbon tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Karena itu, mekanisme perdagangan karbon perlu dirancang tidak hanya memberikan insentif bagi upaya menjaga lingkungan, tetapi juga dilengkapi ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan. “Ketika berbicara NDC, tidak akan jauh-jauh pada akhirnya kita berbicara tentang perdagangan karbon,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama…

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai perlu disertai kejelasan kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengaturan ketika kurator tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan persoalan yang dihadapi kurator tidak hanya berkaitan dengan isu kriminalisasi, tetapi juga menyangkut kepastian kewenangan, perlindungan hukum, serta mekanisme pengalihan tugas ketika seorang kurator meninggal dunia atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya. “Permasalahan kurator di Indonesia banyak sekali. Kita pertanyakan apa yang bisa dikriminalisasi terhadap kewenangan yang dimiliki kurator,” ujar Umbu dalam agenda Rapat…

Rapat Paripurna DPR RI akan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, setelah disepakati sebagai RUU Inisiatif DPR, tahapan berikutnya adalah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada masa sidang mendatang yang dimulai 10 November 2026. “Alhamdulillah, hari ini Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan bahwa RUU Perampasan Aset sebagai RUU Inisiatif DPR. Untuk selanjutnya RUU tersebut akan memasuki tahapan pembahasan DIM pada…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menekankan bahwa penanganan kebencanaan tidak boleh berhenti pada tahap pascabencana atau tanggap darurat semata. Pendekatan preventif dan edukatif perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kesiapan dan ketangguhan mandiri. Hal itu ia sampaikan menyusul data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025 tercatat 4.727 kejadian bencana secara nasional, di mana 99,26 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Dampak bencana tersebut merenggut 1.666 jiwa dan mengungsikan lebih dari 12,1 juta warga. Data awal tahun hingga 22 April 2026 juga mencatat 806 kejadian bencana yang didominasi oleh ancaman hidrometeorologi. “Informasi…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik DPR RI maupun pemerintah, yang telah menghasilkan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, keberadaan UU SDI menjadi langkah penting untuk memastikan data antarkementerian dan lembaga dapat diakses, diamankan, serta dibagipakaikan untuk mendukung penyusunan kebijakan. “Tentu kita mengapresiasi kerja sama dari seluruh pihak, baik itu fraksi-fraksi yang ada di DPR, khususnya di Badan Legislasi, juga dari pemerintah yang bisa menghasilkan satu keputusan. Karena memang RUU Satu Data Indonesia ini melibatkan seluruh kementerian dan lembaga sebagai wali data,” ujar Martin usai rapat…

Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum sebanding dengan kapasitas bandara. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, ia mengusulkan agar membuka lebih banyak rute penerbangan langsung, baik domestik maupun internasional. “Targetnya kan 20 juta, tapi yang datang dan pergi itu baru sekitar 4 juta. Nah, ini perlu ada kerja sama dengan airlines untuk membuka rute-rute baru,” ujar Syarif saat ditemui oetoesan.com di Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport / YIA), Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (3/10/2026). Menurutnya, konektivitas domestik YIA perlu diperluas dengan membuka penerbangan langsung dari sejumlah…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi rekrutmen pekerja hingga keberadaan calo lowongan kerja. Ia mendorong pihak pengelola untuk lebih memperhatikan masyarakat sekitar melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) guna meredam potensi konflik sosial. “Terkait penerimaan pekerja, mungkin saja ada oknum yang menerapkan syarat usia tertentu. Padahal Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang keras diskriminasi rekrutmen berbasis usia, fisik, maupun suku. Jadi sebenarnya sudah ada pegangan aturan,” papar Chusnunia dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Kawasan…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri diatur secara mengikat (mandatory) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Ia menilai, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR yang selama ini berjalan cenderung bersifat amal (charity), alih-alih memberdayakan masyarakat agar naik kelas secara ekonomi. “Seringkali tanggung jawab sosial lingkungan ini hanya seperti memberi ikan, bukan pancing. Akibatnya tidak ada peningkatan kapasitas dari usaha mikro menjadi usaha menengah. Dalam rancangan undang-undang ini, harus ada kewajiban terukur bagi perusahaan industri untuk membina IKM dan UMKM, lengkap dengan sanksi (punishment)…

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri dengan tingginya angka kemiskinan warga sekitar. Ia mendesak agar regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi dijalankan sebatas amal sumbangan (charity), melainkan wajib dialokasikan secara sistematis untuk memutus rantai kemiskinan dan putus sekolah. “Ada sembilan kawasan industri di Karawang dengan putaran uang triliunan, namun ironisnya kemiskinan absolut di wilayah ini mencapai 7,08 persen atau sekitar 169 ribu warga miskin absolut. Ini tidak boleh terjadi di sebuah wilayah yang menjadi pusat kawasan industri,” papar Bane dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja)…