Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengingatkan pemerintah agar tidak menyeragamkan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah berbeda sehingga pengembangan KDKMP harus terlebih dahulu didasarkan pada pemetaan potensi serta kapasitas produksi masing-masing wilayah. “Kalau misalnya digeneralisir semua jadi off-taker, off-takernya apa? Misalnya di Papua apa? Di Kalimantan apa? Kalau enggak gitu bahaya loh ke depan,” ujar Kesuma Kelakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8/2026). Ia menilai, sebelum KDKMP menjalankan fungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi masyarakat, pemerintah perlu melakukan…

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah memperkuat akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Persoalan akses pembiayaan dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama bagi dua sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana, dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Bogor, Jumat (28/8/2026). Untuk diketahui, Komisi VII saat ini membentuk Panitia Kerja (Panja) Akses Permodalan dan Pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pelaku usaha mendapatkan pembiayaan. Legislator Dapil Jawa Barat III ini mengatakan UMKM merupakan…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menegaskan dukungan Komisi V DPR RI terhadap percepatan pembangunan Underpass Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Infrastruktur ini bernilai krusial karena sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan tersebut. Perlu diketahui, kepadatan lalu lintas di kawasan Bitung semakin meningkat seiring pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut membuat pembangunan underpass menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kelancaran konektivitas dan mobilitas masyarakat. “Komisi V hadir di Tangerang langsung bersama Kementerian PU dan perwakilan dari pemerintah provinsi dan daerah untuk melihat bagaimana proses pembangunan Underpass Bitung. Di sini sudah…

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan yang optimistis dan ekspansif untuk mempercepat pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dengan agenda penyampaian pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dan pembentukan panitia kerja. “APBN kita ini kelihatannya cukup optimis dan ekspansif. Tentu harapan kita semua untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia.…

Komisi V DPR RI memastikan pembangunan sekaligus pelebaran infrastruktur jalan di Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, mampu mengurai kemacetan yang belasan tahun menjadi persoalan masyarakat setempat. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelancaran mobilitas masyarakat. “Komisi V DPR RI ingin memastikan beberapa poin krusial. Pertama, efektivitas penanganan kemacetan. Pembangunan dengan sistem yang ada, ditambah dengan beberapa segmen pelebaran jalan di sekitar tol, harus benar-benar mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah masyarakat di Kawasan…

Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah tersebut dinilai penting menyusul masih terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, antara lain Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, BPBD kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. “Komisi VIII DPR RI mendorong jajaran BNPB, BPBD Kalimantan Selatan, dan juga BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, termasuk stakeholders terkait, untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kapasitas…

Komisi II DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah agar efektivitas koordinasi kinerja dapat ditingkatkan. Sorotan ini mengemuka setelah diketahui Badan Bank Tanah selama ini belum pernah menggelar rapat komite bersama Menteri ATR/BPN, Menkeu, dan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Padahal, kelancaran koordinasi komite sangat menentukan eksekusi kebijakan dan penyelesaian hambatan di lapangan. “Ngumpulin tiga menteri itu tidak mudah, Pak. Menurut saya cukup Menteri ATR/BPN saja yang jadi komitenya (Bank Tanah), Dewan Pengawas tentu harusnya levelling-nya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent,” tegas Ketua Komisi II DPR…

Anggota DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi keberanian para Pimpinan DPR RI, khususnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Bahtra menilai keberanian tersebut merupakan bukti nyata komitmen, integritas, dan tanggung jawab seorang kader terbaik yang memandang jabatan sebagai amanah. “Kesediaan mempertaruhkan jabatan bukan semata-mata soal posisi politik, tetapi menunjukkan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa, serta pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kepastian hukum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” jelas Bahtra dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (28/8/2026). “Ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menghadirkan pemerintahan…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai UMKM memiliki kekuatan ekonomi yang turut berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, saat ini UMKM masih menghadapi tantangan klasik yakni akses pada permodalan. Ia mengatakan UMKM yang mendapatkan pendampingan secara konsisten, akses ke teknologi, dan didukung ekosistem dapat memberikan dukungan ekonomi nasional untuk tumbuh. “Akses permodalan menjadi tantangan utama dalam industri UMKM baik kecil maupun menengah, sebab permodalan merupakan hal utama yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu UMKM. Saat ini banyak bank-bank yang enggan melirik UMKM untuk dipinjamkan maupun disalurkan modal yang terkesan UMKM sebagai pilihan kedua”, tuturnya saat RDP…

Industri energi global kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, tantangan penurunan produksi (natural decline) migas nasional, serta kebutuhan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang mewarnai kerja Komisi XII DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Dalam rangka memperingati HUT DPR RI, Komisi XII DPR RI merefleksikan pengawalan terhadap tiga fungsi utamanya legislasi, pengawasan, dan anggaran demi memastikan kedaulatan serta ketahanan energi nasional tetap terjaga secara berkelanjutan. Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Komisi XII DPR RI telah mendorong berbagai agenda strategis. Langkah ini mencakup dorongan pembentukan Rancangan…