Penulis: Redaksi

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil untuk menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia menilai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. “Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” tegas Willy dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan…

Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan penegakan hukum dari hulu untuk mengatasi kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan (lapas). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai, penanganan perkara narkotika perlu dievaluasi dengan membedakan kategori bandar, pengedar, dan pengguna agar kebijakan pemidanaan lebih tepat sasaran. Menurut Dewi, persoalan kelebihan kapasitas tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembenahan di dalam lapas. Sebagai bagian akhir dari proses penegakan hukum, lapas turut menanggung dampak dari kebijakan penanganan perkara pada tahap sebelumnya. “Kalau lapas itu kan hanya ujung akhir dari proses penegakan hukum. Sehingga yang harus dilihat itu ke atasnya, penegakan hukumnya. Harus…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti ketepatan data desil yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan pendidikan dan bantuan sosial. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan akibat ketidaktepatan pengelompokan tingkat kesejahteraan. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena data desil berpengaruh terhadap penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras. Dirinya juga menyoroti angka kesalahan data sebesar 25 persen yang disebutkan dalam pertemuan tersebut dan meminta agar persoalan itu…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong penguatan kebijakan pendidikan dan literasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Evaluasi terhadap indikator pendidikan, budaya membaca, serta pemanfaatan data statistik dinilai penting agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan MY Esti saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Salatiga, Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi X mendalami capaian pembangunan pendidikan sekaligus menghimpun masukan terkait literasi, kebudayaan, riset, inovasi, dan tata kelola statistik. Esti menjelaskan, data yang akurat diperlukan untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan…

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah sekolah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang mengalami kerusakan berat tetapi belum mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah Komisi X DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke SDN Plinggisan I Kraton dan SMP Negeri 1 Pohjentrek, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026). Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengaku prihatin karena masih menemukan bangunan sekolah dengan kondisi memprihatinkan. Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi catatan dalam pelaksanaan program revitalisasi, termasuk untuk sekolah-sekolah di Pulau Jawa. “Saya sempat kaget juga dengan masih…

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan hingga penguatan pembangunan kepemudaan. Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan bersama pemerintah. Ketua Komisi X DPR RI Agung Widiyantoro menyampaikan apresiasi atas aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan. Masukan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kebutuhan daerah dan merumuskan langkah perbaikan di berbagai sektor yang menjadi lingkup kerja Komisi X DPR RI. “Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh aspirasi, penjelasan, catatan dan masukan dari…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditanggung negara. Menurutnya, kendala biaya dan birokrasi layanan kesehatan masih dapat menjadi beban tambahan bagi korban kekerasan seksual yang hendak melapor dan memperoleh keadilan. Karena itu, ia meminta adanya mekanisme layanan kesehatan yang mudah diakses korban tanpa dibebani biaya. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram…

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) di dalam negeri sudah berlebih sehingga investasi baru perlu diarahkan pada industri pengolahan lanjutan. Wacana tersebut mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka opsi moratorium pada Rabu (7/10/2026). Langkah itu dipertimbangkan karena pasokan nikel dinilai melebihi kebutuhan pasar sehingga menekan harga. Namun, kebijakan moratorium tersebut belum diputuskan pemerintah. Bambang menilai hilirisasi nikel tahap pertama telah mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang menghasilkan NPI…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai, kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan. “Kita bisa swasembada. Ada sekitar 5 juta ton yang ada di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Ini akan membantu pemerintah dalam menempatkan Bulog sebagai buffer dalam distribusi pertanian yang ada di Indonesia,” ujar Fauzi dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kantor Bulog Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026).…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tetapi juga pemerintah daerah melalui APBD. Komitmen tersebut diperlukan untuk memperluas akses pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi peserta didik. Hal itu disampaikan Lalu saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Bupati Gianyar, Bali, Jumat (9/10/2026). Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap sektor pendidikan, terutama melalui program beasiswa bagi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. “Nah, ini patut dicontoh bagi daerah lain bahwa mandatory spending yang 20 persen, amanat konstitusi itu…