Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan masyarakat mengetahui dan menerima kompensasi apabila pemadaman listrik memenuhi ketentuan yang berlaku. Perlindungan pelanggan telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 beserta perubahannya, termasuk Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Keberadaan aturan saja tidak cukup apabila masyarakat belum memahami haknya, cara menghitung kompensasi, dan mekanisme untuk memastikan pengurangan tagihan diberikan. Karena itu, PLN perlu menyampaikan informasi secara aktif dan transparan, terutama ketika terjadi gangguan listrik yang berdampak luas dan berkepanjangan. “Masyarakat yang dirugikan akibat blackout harus memperoleh…

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mendorong pemerintah pusat untuk memperluas fasilitas balai konservasi satwa dan meningkatkan alokasi anggaran bagi instansi terkait di Maluku. Langkah ini dinilai mendesak demi mengakomodasi dan merehabilitasi tingginya jumlah satwa liar endemik hasil sitaan dari praktik penyelundupan. “Kita melihat konservasi satwa burung yang banyak diselundupkan. Di balai ini saja didapatkan 57 ekor, belum lagi yang lolos. Banyak satwa, tidak hanya burung, tetapi juga satwa mamalia yang diselundupkan. Ini menjadi keprihatinan kita,” papar Dwita dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku, Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026). Politisi Fraksi…

Komisi V DPR RI menilai besaran anggaran pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan tingginya biaya logistik di Papua Pegunungan. Sebab, jelasnya, alokasi anggaran yang sama belum tentu menghasilkan capaian pembangunan yang setara dengan daerah lain. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, pemerintah perlu melihat kebutuhan dan kondisi riil di lapangan untuk menentukan anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Menurutnya, penyamaan nominal anggaran tanpa mempertimbangkan perbedaan biaya pembangunan justru dapat membuat Papua Pegunungan semakin tertinggal. “Jangan kemudian di tempat lain mendapatkan Rp100 miliar, kami juga mendapatkan Rp100 miliar untuk pembangunan jalan, lalu dianggap sudah sama. Dia mendapatkan bisa berapa…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Melalui kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Komisi III DPR RI mendalami pelaksanaan ketentuan hukum tersebut serta dinamika penegakan hukum yang dihadapi aparat di daerah. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai fase baru transformasi sistem hukum nasional. Sejak berlaku pada 2 Januari 2026, regulasi tersebut menjadi…

Penanganan kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak sekolah dasar meninggal dunia, perlu mempertimbangkan keadilan bagi korban sekaligus masa depan anak yang menjadi pelaku. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu memberikan ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal itu sekaligus belasungkawa kepada korban dan keluarga. Namun, ia mengingatkan bahwa anak yang menjadi pelaku juga masih memiliki masa depan yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum. “Yang pertama, kami terus terang menyampaikan rasa belasungkawa, duka cita yang dalam bagi korban dan…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung pertahanan udara nasional, seiring rencana kedatangan pesawat-pesawat baru TNI Angkatan Udara (TNI AU). Menurutnya, penguatan kekuatan udara perlu diimbangi dengan kesiapan fasilitas operasional serta sarana pendukung bagi prajurit. “Memang diperlukan tambahan sarana dan prasarana untuk menyambut datangnya skuadron-skuadron baru. Pesawat-pesawat yang dipesan akan datang, sehingga jelas memerlukan ruang operasional dan sebagainya,” ujar Nurul saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). Sebelumnya ia bersama tim telah mengunjungi Lanud Sultan Hasanuddin. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai pangkalan militer tersebut…

Kondisi jalur Trans Jayapura-Wamena dilaporkan mengalami longsor di 27 titik pada Februari 2026. Peristiwan ini menjadi salah satu perhatian Komisi V DPR RI kepada para pemangku kepentingan saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026). Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap titik-titik longsor tersebut, termasuk audit geoteknik dan ketahanan lereng. “Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan audit geoteknik terhadap 27 titik longsor tersebut? Kedua, dalam kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, red), siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kondisi seperti ini? Kemudian, apakah dalam kontrak tersebut terdapat klausul atau…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya kepastian alas hak tanah dalam program renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Maluku Utara. Kepastian tersebut diperlukan agar bantuan perbaikan rumah yang didukung anggaran pemerintah dapat berjalan optimal tanpa terkendala persoalan legalitas tanah. Dalam agenda tersebut, Komisi II DPR RI turut menyaksikan penyerahan sertifikat aset pemerintah daerah serta sertifikat tanah bagi MBR melalui sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kami berharap bukan rumahnya saja yang diperbaiki dan direnovasi, tetapi kita harus pastikan alas hak tanahnya juga tidak menjadi masalah, clear and clean,” tegas Rifqinizamy…

Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat yang menghubungkan Jayapura dan Wamena, Papua Pegunungan. Menurutnya, konektivitas tersebut penting untuk menjamin mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara. “Kalau transportasi hanya mengandalkan jalur udara, ketika penerbangan tidak dapat dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Multiplier effect-nya juga banyak, misalnya terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat. Aktivitas masyarakat pun pada akhirnya ikut tersendat,” ujar Sriyanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Papua Pegunungan, Wamena, Senin (12/10/2026). Sriyanto mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pembangunan konektivitas di Papua. Ia mencontohkan jalur Jayapura-Wamena…

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro meminta adanya sinkronisasi kewenangan pengawasan lalu lintas satwa antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Badan Karantina Indonesia (Barantin), dan dinas terkait di daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kesimpangsiuran penanganan dan menekan angka penyelundupan satwa endemik, khususnya jenis burung. “Tolong Pak Dirjen adakan rapat mengenai kewenangan ini. Dinas tidak salah karena masih berpedoman pada instruksi lama, sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 telah mengatur bahwa Barantin berwenang atas lalu lintas antarprovinsi dan negara. Masing-masing punya kewenangan, jadi tolong dipertemukan agar tuntas,” urai Darori dalam Kunjungan Kerja…