Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha. Menurut Ketut, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan. “Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan…

Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya penguatan prioritas penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya untuk mendukung konservasi terumbu karang dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat (17/07). Panggah mengungkapkan, hasil peninjauan dan diskusi bersama pengelola konservasi menunjukkan bahwa berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) dan yayasan di Bali telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Namun, upaya tersebut dinilai belum mendapat dukungan…

Komisi XII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus “ambil jatah”. Pihaknya menilai sistem digital perlu mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita menyoroti data hasil digitalisasi yang dipaparkan PT Pertamina Patra Niaga. Data tersebut menunjukkan adanya kendaraan…

Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, perbedaan harga yang cukup tinggi, khususnya antara Solar subsidi dan Pertamina Dex, menjadi salah satu faktor yang memicu masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Kondisi tersebut juga berpotensi…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga mengurangi pendapatan harian para sopir truk yang harus mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh solar subsidi. Hal itu disampaikan Putri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengungkapkan, antrean panjang di sejumlah SPBU di Lampung telah berlangsung…

Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina dalam menjaga pasokan serta stabilitas…

Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyoroti peta jalan (roadmap) pengembangan teknologi informasi BPH Migas yang menargetkan implementasi sistem pengawasan nasional berbasis AI baru rampung…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut disampaikan Totok Daryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi kondisi di daerah pemilihannya yang tidak mengalami antrean maupun persoalan distribusi BBM…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti sejumlah indikator dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran (LKPP) 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah sorotan ini disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Satu di antaranya Adalah pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penyebab tidak tercapainya target penerimaan negara, efektivitas belanja negara, hingga tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait formula Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab, realisasi pendapatan BA 015 Tahun…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP mengenai Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Dirinya mengapresiasi paparan kedua lembaga yang dinilai tersusun dengan baik. Pun, ia menegaskan Komisi XI DPR RI mendukung penguatan BPKP…