Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya. Pertanyaan itu ia lontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), yang menghadirkan Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dadang Herli Saputra, dan M. Fishabililah via virtual sebagai narasumber. Ia mengawali pertanyaannya dengan membedakan konsep ius constitutum, yakni hukum positif yang sudah berlaku dan diatur di berbagai undang-undang, dan ius constituendum, yakni norma baru…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kebijakan Pemerintah mengenai aturan pengenaan tarif Rp 5 juta bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan. Menurutnya, Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya. “Perubahan kebijakan mengenai kewarganegaraan tidak cukup dimaknai sebagai penyesuaian prosedur administrasi maupun besaran tarif layanan,” kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026). Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan tarif sebesar Rp 5 juta bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohonan untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia kepada Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30…

Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. T.A Khalid mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Namun, hingga kini pemanfaatannya dinilai belum optimal sehingga kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. “Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik dari sisi sumber…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Hendry mengatakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau memberikan banyak masukan substansial bagi pembahasan RUU. Ia mengapresiasi berbagai pandangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun kalangan akademisi, khususnya terkait penguatan kewenangan daerah dan pengelolaan potensi wilayah kepulauan. “Kami mendapatkan banyak informasi dan masukan yang sangat komprehensif. Apa yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai umbrella law (payung hukum tunggal) guna mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah. “Investor ini mesti datang ke satu pintu, satu pintu, satu pintu. Kalau misalnya banyak komplain di perizinan, ya wajar, karena memakan waktu satu hingga dua tahun. Melalui RUU ini, kita harapkan bisa mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada di lintas K/L,” ujar Evita kepada oetoesan.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). …

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Wakil Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menyampaikan pandangan akhir mini Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU PFII. Menurut Fraksi Partai Demokrat, RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan tindak lanjut amanat Pasal 248A ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia dengan kemandirian keuangan, administrasi, kekhususan tertentu, serta penerapan prinsip dan standar internasional. Dalam pandangannya, Partai…

Komisi XII DPR RI menyoroti lambannya penanganan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, terhadap aduan warga yang terdampak operasional pabrik PT SMM. Meski keluhan masyarakat telah disampaikan lebih dari tiga bulan lalu, hingga kini persoalan tersebut dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang jelas, sementara warga mengaku masih merasakan dampak lingkungan sejak pabrik kembali beroperasi. Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Bupati Sarolangun dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Saat itu, pemerintah daerah meminta waktu guna menyelesaikan persoalan tersebut. “Ternyata berjalannya waktu sudah sampai tiga bulan lebih sampai hari ini tidak ada penyelesaian,”…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, bukan mencampuri ranah aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, kerja sama dengan Polri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi MKD dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI melalui pendekatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Saya tahu bahwa mitra kami dari…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut pria yang biasa disapa Aher ini, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil kopi. Namun, potensi tersebut perlu didukung tata kelola yang baik hingga ke tahap pemasaran internasional agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat. “Di tingkat hilir juga ada persoalan stabilitas harga. Saat yang sama juga perlu ada semacam badan kopi…

DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Melalui keterangannya dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat secara serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Hal tersebut Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka sampaikan saat membacakan Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU Penerbangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 di Kompleks DPR, Senayan, Senin (20/7/2026). Dalam keterangannya, DPR menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 146 UU Penerbangan mengadopsi prinsip presumption…