Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya penanganan, menurutnya, harus mengutamakan pencegahan sejak dini dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas. Selly menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang serius, terukur, dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang rawan kekeringan dan kebakaran. Karena itu, BNPB perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan operasional di daerah sebelum kondisi darurat terjadi. “Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan…

Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan risiko alih fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perkebunan kelapa sawit atau sawitisasi. Selain mengancam pemulihan ekosistem, praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran berulang dan melanggar hukum apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan maupun perlindungan kawasan. “Pasca kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama harus pemulihan ekosistem, bukan mengubah lahan terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Saadiah dalam keterangan resminya kepada oetoesan.com di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, lahan bekas karhutla tidak boleh semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat segera dimanfaatkan kembali. Pemulihan harus diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, menjaga keanekaragaman hayati,…

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, menekankan pentingnya memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini, terutama di kawasan gambut yang rawan terbakar saat musim kemarau. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pengecekan kawasan rawan, kesiapan personel, serta penyediaan sarana dan sumber air untuk mendukung pemadaman. Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menceritakan pengalamannya saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, ketika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan lapangan sekitar satu bulan sebelum musim kemarau. “Dulu pada saat saya Ketua DPRD Provinsi Jambi, satu bulan sebelum musim kemarau kami bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati dan kepala daerah…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti semakin banyaknya kasus perundungan atau bullying di Tanah Air. Termasuk bullying anak yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan kematian. Terbaru, publik tengah dihebohkan dengan kasus perundungan di Surabaya yang menyebabkan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun, Z, meninggal dunia. Dua terduga pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih berusia 10 dan 8 tahun. “Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026). Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut kini ditangani kepolisian sebagai kasus…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kembali jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari empat petugas dan relawan yang meninggal dunia saat menangani kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, hingga warga di Kalimantan Timur. Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat petugas dan relawan dalam penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Korban terdiri atas dua relawan Menggala Api dan dua petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Tidak ingin kerap berulang, dirinya mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dan memastikan keselamatan petugas serta masyarakat menjadi prioritas. “Kita kembali…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dalam penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan ‘zona merah’ Jambi. Terlebih, persoalan tersebut melibatkan klaim aset negara yang beririsan dengan tanah masyarakat yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh negara. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menekankan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan harus mengedepankan musyawarah mufakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. “Semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan beragam masalah pertanahan, termasuk pertanahan di zona merah, untuk mengedepankan musyawarah mufakat,” ujarnya kepada oetoesan.com usai…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan ‘zona merah’ Jambi yang berujung pada pemblokiran ribuan sertifikat tanah milik masyarakat. Pemblokiran dilakukan tanpa verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap status tanah tersebut menjadi perhatian BAM DPR RI, mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki. Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pengelolaan aset negara dan administrasi pertanahan berjalan dengan baik. “Kali ini kita melihat ada satu peristiwa yang diakibatkan dari tidak beresnya administrasi dan pengelolaan aset negara,” ujarnya ke oetoesan.com usai Kunjungan Kerja BAM DPR RI di…

Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum. “Pembagian tugas harus membuat tanggung jawab semakin jelas. Menteri Kehutanan wajib menjelaskan mengapa kebakaran masih berulang di areal yang pengelola dan kewajibannya sudah diketahui. Pemisahan kementerian tidak boleh menjadi alasan untuk saling melempar persoalan,” tegas Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com pada Minggu (18/10/2026). Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dari struktur sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup…

Pendidikan demokrasi menjadi salah satu ruang kolaborasi Indonesia dan Australia untuk mendorong partisipasi generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono usai bertemu dengan Ketua DPR Australia Milton Dick di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026) lalu. “Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga,” tutur Ibas, sapaan akrabnya, melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Selasa (20/10/2026).  Pembahasan potensi kolaborasi tersebut dipantik oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo yang turut…

Diplomasi parlemen dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Australia, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kebudayaan. Berangkat dari keyakinan ini, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong penguatan dialog antar lembaga legislatif agar hubungan kedua negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut politisi yang akrab disapa Ibas, hubungan bilateral tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi antarpemerintah. Interaksi antar lembaga parlemen dan masyarakat juga perlu diperluas untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga kesinambungan kemitraan kedua negara. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator Sue Lines di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026)…