Komisi XII DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan pemenuhan akses listrik bagi 24 desa di Sumatera Selatan yang hingga kini masih belum teraliri listrik. Hal itu menjadi miris lantaran provinsi tersebut merupakan salah satu lumbung energi nasional dengan surplus daya yang sangat besar.
“Kami mendorong PLN untuk segera melakukan pemenuhan terhadap 24 desa di Palembang (Sumatera Selatan,red) yang hingga kini belum teraliri listrik. Jika jalur konvensional sulit dilakukan, PLN harus mempertimbangkan alternatif seperti PLTS komunal atau produk super sun,” tegas Dewi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Palembang, Jumat (21/11/2025).
Menurut Dewi, sejumlah desa yang belum mendapatkan akses listrik memiliki tantangan geografis yang cukup berat, khususnya desa-desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terletak di wilayah pesisir dan rawa. Kondisi tersebut menyulitkan pembangunan jaringan transmisi konvensional menggunakan tiang distribusi standar.
“Secara geografis, desa-desa di OKI berada di pesisir dan rawa, sehingga tiang transmisi konvensional sulit dipasang. Secara teknis, dibutuhkan tiang khusus. Karena itu, PLN perlu menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi lapangan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain OKI, daerah lain seperti Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) juga memiliki sejumlah desa yang belum menikmati listrik karena faktor infrastruktur dan akses yang terbatas. Komisi XII meminta PLN untuk menyiapkan peta alternatif, baik melalui jaringan darat, PLTS komunal, maupun solusi energi terbarukan lainnya yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.
“Kami mendorong PLN mencari opsi terbaik sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Jangan terpaku pada satu metode. Yang penting desa-desa ini dapat teraliri listrik dalam satu hingga dua tahun ke depan,” ujarnya.
Dewi menambahkan bahwa bagi masyarakat Sumatera Selatan di Dapilnya, khususnya di daerah terpencil, listrik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan dan kehadiran negara.
“Setiap kali saya kunjungan dapil, masyarakat selalu mengatakan, ‘Ibu, kalau kami belum mendapat listrik, berarti kami belum termasuk merdeka, kan?’ Itu menggambarkan betapa pentingnya elektrifikasi bagi mereka,” kata Dewi.
Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal program elektrifikasi nasional melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, termasuk mendorong optimalisasi dana APBN untuk program Listrik Desa (LISDES) dan Penyambungan Baru Listrik (PBL).
“Kami akan terus mengawasi agar setiap rupiah subsidi listrik untuk masyarakat benar-benar sampai ke desa-desa yang paling membutuhkan,” pungkas Dewi.
