Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penguatan mitigasi dan koordinasi penanganan bencana di seluruh Indonesia menyusul banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menurutnya, potensi bencana akibat curah hujan tinggi maupun faktor lingkungan perlu diantisipasi lebih efektif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Puan menyampaikan keprihatinannya atas banjir bandang yang terjadi di Solok. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi, tidak hanya di wilayah yang telah terdampak, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi bencana serupa. “Kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua hal yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya…

DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco kepada anggota DPR. “Setuju!” jawab anggota DPR yang kemudian disambut ketukan palu dan tepuk tangan. Dasco kemudian kembali meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco. “Setuju!” jawab anggota DPR.…

DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Komisi II DPR RI, Cucun meminta persetujuan seluruh fraksi atas 15 RUU tersebut. “Apakah 15 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Cucun…

DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria (PRA). Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU (RUU) PRA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muhammad Khozin menyebut beleid ini dihadirkan sebagai ikhtiar Negara dalam menuntaskan konflok agraria dan membasmi mafia tanah. Menurut Khozin, UU Reforma Agraria tidak hanya diarahkan untuk melakukan redistribusi tanah, tetapi membawa perubahan struktural dalam hubungan agraria dan tata kelola negara. Salah satu sasaran pentingnya adalah memutus mata rantai mafia tanah agar tanah yang telah menjadi objek reforma agraria tidak kembali terkonsentrasi pada pihak tertentu. Khozin menambahkan, perubahan struktural menjadi karakter penting dalam UU ini. Ia menyebut, reforma agraria…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar dan mekanisme perampasan aset. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti dalam proses hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pengalaman penanganan sejumlah perkara dalam satu hingga dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan saat penggeledahan dan penyidikan dengan nilai yang kemudian tercantum dalam dakwaan maupun putusan pengadilan. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi dalam…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi dan meningkatkan porsi alokasi anggaran bagi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP). Menurutnya, langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat memberikan fasilitas afirmasi, pendampingan, serta membebaskan beban biaya perizinan dan sertifikasi mutu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan. ​Johan menilai UMKM perikanan di Bali maupun daerah lain pada dasarnya telah memiliki keunggulan dari segi cita rasa dan kualitas olahan produk Ready to Eat (RTE) maupun Ready to Cook (RTC). Namun, potensi besar tersebut sering kali terbentur oleh rumit…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil langkah berani dengan menerbitkan kebijakan atau surat edaran kepala daerah yang mewajibkan penyedia Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) menyerap produk perikanan lokal ke dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnys, langkah ini penting guna mencegah penyeragaman menu pangan berbasis protein yang kerap memicu ketergantungan pada pasokan luar daerah. ​Johan mengkritik pola penyeragaman menu MBG nasional yang selama ini didominasi oleh komoditas telur dan daging ayam. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki ketahanan swasembada telur, sehingga penyedia dapur MBG di wilayah pesisir justru terpaksa mendatangkan bahan…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar perekonomian Sulsel tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Hal itu menjadi perhatiannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Diketahui, berdasarkan paparan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen, tetapi melambat dari pertumbuhan Sulsel pada triwulan I 2026 yang mencapai 6,88 persen. Dari…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Thoriq saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI turut mendalami kinerja BPK, termasuk terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dirinya mengungkapkan, dalam praktiknya terdapat kondisi ketika nilai atau jumlah temuan pemeriksaan…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal tersebut disampaikan Hekal saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulut relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi UMKM masih membutuhkan perhatian, terutama dari sisi pemanfaatan kredit. “Kita melihat di Sulut ini perkembangan pertumbuhan…