Penulis: Redaksi
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengapresiasi gerakan komunitas pesepeda Ride for Palestine yang menempuh perjalanan sekitar 1.000 kilometer dari Surabaya menuju Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi inovasi solidaritas kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada komunitas keagamaan. Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut sekitar 100 pesepeda mengikuti kegiatan tersebut hingga mencapai garis akhir. Bahkan, dalam perjalanan, sejumlah pesepeda dari berbagai daerah turut bergabung untuk menyampaikan dukungan bagi Palestina. “Ini adalah sebuah inovasi gerakan kemanusiaan baru untuk…
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi tetap aman dan mencukupi hingga akhir tahun, di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan tekanan alokasi APBN. Pihaknya menilai pemerintah telah bertindak fleksibel dan kreatif dalam mengelola serta menggeser alokasi anggaran demi menjamin kebutuhan energi masyarakat. Keterangan tersebut disampaikan Ramson seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menanggapi laporan media massa nasional yang menyoroti potensi menipisnya stok BBM subsidi di sejumlah wilayah, Ramson menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan memprioritaskan…
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kejelasan mengenai batas nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, besaran nilai tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kriteria yang jelas dalam menentukan aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, perbedaan usulan mengenai batas nilai aset yang disampaikan sejumlah narasumber dalam pembahasan sebelumnya perlu mendapat pendalaman. Ia pun meminta pandangan para pakar hukum mengenai besaran nilai yang tepat untuk menjadi pertimbangan dalam pengaturan RUU tersebut. “Berapa kira-kira yang bisa kita…
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu berfokus pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, merupakan ranah hukum material yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pandangan tersebut disampaikan Endang seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pembahasan RUU itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga batas antara pengaturan…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu khususnya di daerah, agar tidak lagi meragukan komitmen Pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan penyelesaian status kepegawaian mereka. Bahtra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait kebijakan tersebut. Hal tersebut ditegaskan Bahtra saat wawancara dengan Parlementaria usai menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia) Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Jangan ada keraguan lagi soal…
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 setelah dewan menjalani masa reses. Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. “Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan. Dalam…
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya tata kelola industri pertimahan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan sejarah, kehidupan sosial masyarakat, dan keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku berjudul “Timah, Manusia dan Masa Depan” yang diluncurkannya bersama Sofian Lusa dan M. Adha Al Kodri. Ia menjelaskan, buku tersebut berangkat dari disertasi yang disusunnya, kemudian diperkaya dengan perspektif dan pemikiran para penulis lainnya. Pembahasannya mencakup perjalanan sejarah industri pertimahan, tantangan pengelolaan saat ini, hingga dampak aktivitas pertambangan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bangka Belitung. Menurut Politisi Fraksi…
Anggota DPR RI Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. “Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” ujar Rofik melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Senin (9/11/2026). Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, polemik ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil…
Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang selama ini terlibat dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, selama ini pengelolaan aset dalam proses penegakan hukum tersebar di sejumlah institusi, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak memunculkan benturan kewenangan maupun kepentingan di antara institusi negara. “Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi…
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjangkau aset pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberi ruang bagi pemulihan hak korban yang selama ini kerap belum terpenuhi meskipun pelaku telah menjalani proses hukum. Nasir menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dihadapi korban penipuan adalah sulitnya memperoleh kembali kerugian setelah pelaku diproses secara hukum. Dalam sejumlah kasus, aset pelaku telah berpindah atau tersebar sehingga tidak mudah ditelusuri dan dipulihkan. Akibatnya, penghukuman terhadap pelaku tidak selalu diikuti dengan pengembalian hak korban. “Selama…