Penulis: Redaksi

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga negara dalam membangun kepercayaan publik, khususnya melalui diseminasi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Seminar Tematik Bakohumas bertema Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, kehadiran narasumber dari berbagai unsur dalam seminar tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pembaruan hukum acara pidana. Ia menyebut, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait substansi KUHAP harus dilakukan secara jelas,…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan kesiapan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 untuk turun langsung mengawasi pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari pemondokan, katering, fasilitas di Armuzna, hingga dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia. Hal itu disampaikan Abdul Wachid usai Rapat Timwas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menegaskan bahwa pengawasan haji tahun ini tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus memastikan seluruh hak jemaah benar-benar terpenuhi sesuai keputusan Panja dan rapat kerja antara DPR dengan pemerintah. “Timwas hari ini melaksanakan rapat…

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menerima audiensi mahasiswa Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Audiensi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Kebijakan Kriminal yang diikuti mahasiswa program S1, S2, dan S3. Dalam sambutannya, Bob Hasan menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia saat ini telah berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Ia menyebut seluruh pembahasan legislasi di DPR RI dapat diakses publik, termasuk melalui siaran digital dan kanal media sosial parlemen. “Proses pembentukan undang-undang sekarang sudah terbuka. Pembahasan di Baleg dapat disaksikan publik…

Perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian serius DPR RI menyusul tingginya suhu udara di Arab Saudi yang dilaporkan dapat mencapai 45 derajat Celsius. Kondisi cuaca ekstrem tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko dehidrasi, heatstroke, kelelahan berat, hingga memperburuk kondisi jemaah dengan penyakit penyerta. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif yang lebih terukur untuk memastikan jemaah, khususnya lanjut usia dan penyandang komorbid, dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan sehat. “Cuaca ekstrem di Arab Saudi dengan suhu yang bisa menembus 45 derajat Celsius bukan persoalan sepele. Ini menjadi tantangan serius bagi kesehatan jamaah, terutama…

Kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Rumah Sakit Siloam Bogor bukan sekadar memastikan layanan kesehatan bagi anggota dewan. Akan tetapi, lebih dari itu, agenda ini membawa pesan kemanusiaan yakni pelayanan kesehatan harus mengutamakan empati, keramahan, dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi anggota dewan dan keluarga sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaanya. Pun, pemerintah juga menugaskan PT Asuransi Jasindo untuk menjalankan program tersebut sejak tahun 2014. Melalui kunjungan ini, BURT DPR RI ingin memastikan pelaksanaan Program Jamkestama berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menyerap berbagai masukan dari…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperlakukan angkutan distribusi pupuk subsidi setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurutnya, truk pengangkut pupuk subsidi juga terdampak pembatasan akses akibat rusaknya jalan nasional di Lembah Anai pascabanjir pada November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Minggu (10/5/2026). Perlu diketahui, ruas Jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan political will yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk memastikan reformasi tata kelola aparatur negara tidak mengorbankan keberlanjutan pendidikan nasional dan masa depan generasi bangsa. Hal ini disampaikannya dalam rangka menanggapi kebijakan penghapusan istilah tenaga honorer pada 2027 yang berdampak pada nasib guru non-ASN di berbagai daerah. “Persoalan guru tidak boleh semata dipahami sebagai urusan administratif kepegawaian. Ini adalah soal arah kebangsaan, soal bagaimana negara memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurut Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, penghapusan status tenaga…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Selly mengapresiasi pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilainya berjalan cukup baik. Menurutnya, mayoritas jemaah gelombang pertama telah tiba di Madinah, sementara sebagian jemaah lainnya mulai masuk ke Makkah seiring keberangkatan gelombang kedua. Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah. “Saya pertama-tama mengucapkan terima…

Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh lagi ada pekerja yang bersifat tidak tetap bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Menurutnya, seluruh pegawai harus diarahkan masuk ke dalam skema ASN melalui dua jalur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026 harus diikuti langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga pendidik di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sinyal positif, namun tidak akan efektif tanpa disertai skema penyelesaian yang terukur dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya sebelum Rapat Paripurna DPR RI Ke-18, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurut Fikri, DPR RI selama ini terus mengawasi dan mengawal berbagai kebijakan pendidikan agar tidak terjadi kemunduran layanan…