Penulis: Redaksi
JAKARTA – Transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan Polri dinilai turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengatakan berbagai inovasi layanan yang dikembangkan Polri telah mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan, sekaligus memperkuat citra institusi di mata publik. Pernyataan tersebut disampaikan Sari menyusul hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Sari, peningkatan kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri, baik dalam aspek pelayanan maupun penegakan hukum. “Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus…
Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti keterbatasan sarana operasional yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi geografis yang luas membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) dapat berjalan “Yang serius setelah kami pelajari dan ada dalam catatan-catatan juga itu adalah sarana operasional, seperti mobil dan kapal kecil atau speedboat,” ujar Bias Layar kepada oetoesan.com usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan, kebutuhan sarana operasional tersebut berkaitan dengan luasnya wilayah…
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Pasalnya, kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru muncul karena luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini hanya dilayani oleh tiga kantor imigrasi. “Salah satunya tadi ada usulan perlunya dibentuk kantor imigrasi yang baru di Muara Teweh. Nanti akan kami perjuangkan di tingkat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sugiat kepada oetoesan.com saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026) Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian. Dengan…
Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar saat membacakan kesimpulan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Palangka Raya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/6/2026). “Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI menilai…
Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa persoalan overcapacity dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus diselesaikan melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026), ia menyayangkan persoalan overcapacity telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi yang lebih efektif. “Problem yang bertahun-tahun terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah problem overcapacity, lalu kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya yang bertahun-tahun lamanya persoalan overcapacity ini belum menemukan jalan keluar yang efektif,” ujar Basarah kepada oetoesan.com. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR…
Komisi XIII DPR melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka meninjau efektivitas pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru terkait penyediaan sarana asimilasi serta kesiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (23/6/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai program pembinaan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya melalui program ketahanan pangan. “Mereka sudah melakukan program-program yang berkaitan dengan warga binaan, yaitu ketahanan pangan. Tadi sudah kita tinjau langsung, bahkan juga memelihara ikan,” ujar Maruli kepada oetoesan.com. Ia menjelaskan, hasil budidaya tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk…
Capaian sejumlah program imunisasi nasional dinilai masih belum berada pada level yang aman. Selain memperkuat kampanye dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendukung imunisasi, mulai dari ketersediaan vaksin, distribusi, rantai dingin (cold chain), tenaga kesehatan, hingga dukungan operasional bagi posyandu dan kader di lapangan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, sejumlah indikator cakupan imunisasi yang dipaparkan Kementerian Kesehatan masih menunjukkan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. “Saya menyampaikan apresiasi atas…
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pihaknya memandang kucuran modal ini sangat dibutuhkan karena PELNI memiliki peran krusial untuk melayani mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang, khususnya di wilayah Indonesia Timur. “Penyertaan modal ini penting kita berikan sehingga masyarakat-masyarakat di Indonesia Timur bisa melakukan, terutama distribusi barang, juga melalui PELNI,” tegas Andi Yuliani saat diwawancarai oleh oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026). Ia menjelaskan, sebagai perwakilan dari Indonesia Timur, dirinya merasakan langsung bagaimana rute pelayanan PELNI yang membentang luas. Kehadiran armada transportasi laut…
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat tidak boleh sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan harus memikirkan perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi. “Rata-rata karena harga tanah yang cari harga tanah yang murah, perumahannya agak jauh, ya, agak jauh, sehingga tentu harus ada perencanaan yang terintegrasi untuk SMF,” ujar Andi Yuliani saat diwawancarai oleh oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026). Ia menjelaskan, evaluasi ini merujuk langsung pada temuan riil dewan saat meninjau perumahan yang dibangun oleh SMF di Kabupaten…
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengecam keras dugaan tindak pidana penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang dialami oleh seorang wanita bernama Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung. Aksi keji yang diduga dilakukan oleh kekasih korban Taufik Hidayat (30) selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dan tergolong kejahatan luar biasa. “Kasus ini merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merampas martabat, kemederkaan, dan hak asasi manusia korban secara sistematis dalam jangka waktu yang sangat panjang,” tegas Rieke melalui rilis yang…