Ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80 persen bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20 persen dari produksi lokal. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas.
Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyayangkan lambatnya Pemerintah dalam menurunkan ketergantungan impor susu ini. Panggah menilai, masalah-masalah yang dihadapi para peternak lokal masih berkutat pada persoalan lama yang tidak kunjung tuntas, mulai dari bibit, pakan, hingga manajemen limbah.
Karena itu, ia mendesak kementerian terkait untuk segera menyusun langkah konkret yang lebih fokus dan terukur.
“Kunjungan (Komisi IV) kali ini kita memang lebih kepada untuk mendengarkan aspirasi koperasi susu di Salatiga ini, dengan harapan kita bisa menyerap persoalan riil dari persoalan persusuan ini. Meskipun kita tahu ini masalah yang sudah lama tidak terselesaikan, yaitu ketergantungan impor susu yang mencapai 80 persen,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar itu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Koperasi Ngudi Luhur di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).
Ia pun secara tegas meminta mitra kerja, khususnya Kementerian Pertanian, untuk menyusun action programyang memiliki tahapan jelas dalam mengurangi ketergantungan impor.
“Saya melihat progresnya masih sangat-sangat lambat. Oleh karena itu memang minta kepada mitra kementerian untuk bagaimana menyusun action program bertahap bagaimana ketergantungan daripada impor susu ini terus dikurangi,” tutur Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI tersebut.
Panggah mengusulkan dua pendekatan klaster untuk memacu produksi susu nasional. Pertama, melibatkan dunia usaha untuk berkontribusi aktif, dan kedua, melakukan pembinaan intensif terhadap peternak kecil agar produksi secara riil meningkat.
Ia membandingkan lambatnya progres sektor susu dengan sektor pangan lainnya yang sudah menunjukkan hasil.
“Kita terima kasih ya masalah beras sudah ada progres, kalau masalah ayam maupun daging juga alhamdulillah sudah terpenuhi. Tapi masih banyak masalah jagung, kedelai, susu, ini semuanya persoalan-persoalan yang progresnya masih sangat lambat,” pungkasnya.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI lainnya serta pejabat dari Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan BUMN pangan seperti IDFOOD dan PT Berdikari.
