Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu khususnya di daerah, agar tidak lagi meragukan komitmen Pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan penyelesaian status kepegawaian mereka. Bahtra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait kebijakan tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Bahtra saat wawancara dengan Parlementaria usai menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia) Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Jangan ada keraguan lagi soal komitmen pemerintah kita lihat sendiri, sudah disepakati oleh pimpinan DPR bersama pemerintah berkenaan dengan semua PPPK. Jadi jangan ada lagi berita-berita yang tidak valid,” tegas Bahtra kepada oetoesan.com usai pertemuan.
Selain memperjuangkan kepastian status PPPK, Bahtra turut menyoroti aspirasi guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi dalam dunia pendidikan, bahkan hingga puluhan tahun. Menurutnya, diperlukan kebijakan afirmasi yang dapat memberikan kemudahan dan kesempatan lebih luas bagi para guru tersebut untuk memperoleh kepastian status kepegawaian.
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan Komisi II DPR RI akan memperjuangkan aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Teman-teman meminta semacam afirmasi bagi mereka yang selama ini sudah mengajar, ada yang puluhan tahun, kemudian diberi kemudahan. Insya Allah itu juga akan kita perjuangkan, kita sampaikan ke pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” pungkas Bahtra.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Anggota Komisi II DPR RI lintas fraksi yaitu Ahmad Irawan (Fraksi Partai Golkar), Ujang Bey (Fraksi Partai Nasdem) dan Gus Khozin (Fraksi PKB). Audiensi lantas ditutup dengan penandatanganan berkas kesimpulan dan foto bersama.
