Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan Badan Karantina Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan, sistem layanan karantina saat ini telah berjalan cukup baik, bahkan bisa dipantau secara real time melalui dashboard yang terhubung di seluruh Indonesia. Namun demikian, ia menilai fasilitas di lapangan masih terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun kapasitas bangunan. “Kami melihat layanan karantina sudah berjalan dengan baik, bahkan melebihi kapasitas. Tapi kondisi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Posturnya perlu dinaikkan, baik dari sisi bangunan, peralatan, maupun layanan. Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong…

Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mengkritisi minimnya kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Ajbar mengungkapkan bahwa sumbangan migas terhadap struktur pendapatan negara hanya sekitar 6 persen, sementara daya rusaknya terhadap kawasan hutan dan lingkungan cukup besar. “Dengan postur APBN 2026 yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, pemerintah perlu lebih serius menangani persoalan lingkungan. Ajbar menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap Ajbar di Palu,…

Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya revisi pasal-pasal terkait penangkapan dan penahanan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Menurut Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, kelemahan dalam perumusan aturan yang ada selama ini telah membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (22/9/2025). Ia menekankan bahwa pasal-pasal yang terlalu longgar bukan hanya menyulitkan aparat penegak hukum, tetapi juga sering berujung pada praktik penangkapan dan penahanan yang dinilai…

Komisi I DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan Persada ID dan JRKI. Rapat digelar untuk menjaring masukan dari stakeholder tersebut terkait dengan RUU Penyiaran. “Komisi I memberikan kesempatan bagi setiap stakeholder untuk menyampaikan masukan atas rekomendasi mereka terkait pembahasan RUU Penyiaran,” demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat RDPU dengan Persada ID dan JRKI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senin (22/9/2025). Ia menyebut, sejauh ini RUU Penyiaran yang mulai bergulir sejak tahun 2012 telah mengalami…

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi. Rapat ini berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa rapat ini terbagi ke dalam dua sesi, yakni pembukaan, penyampaian keterangan pemerintah, pandangan umum fraksi-fraksi, serta dilanjutkan rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan DIM RUU yang akan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Parera. “Hari ini kita memasuki pembahasan Tingkat I dan pengambilan keputusan terkait RUU pengesahan perjanjian ekstradisi antara RI…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya, menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.  “Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini dalam keterangan rilisnya yang diterima oetoesan.com, Senin (22/9/2025).  Seperti diketahui, saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya. Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, memimpin kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Hukum Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/9/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan layanan administrasi hukum serta efektivitas transformasi digital di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pelayanan administrasi hukum di Jawa Timur menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya dalam pendaftaran badan hukum. Hal ini mencakup perseroan terbatas, yayasan, maupun perkumpulan. “Data tiga tahun terakhir memperlihatkan tren kepatuhan masyarakat yang relatif tinggi terhadap kewajiban legalitas badan hukum. Namun demikian, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, aksesibilitas layanan, serta pilihan bentuk usaha alternatif…

Presiden Prabowo Subianto telah menekan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Salah satu hal yang disoroti dari lampiran Perpres tersebut adalah adanya frasa “Ibu kota politik” menyangkut keberadaan IKN yang akan dimulai pada 2028. Perpres No 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres No 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan tidak ada frasa “ibu kota politik” di UU IKN. “Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menilai, kasus yang menyangkut kepentingan umat tersebut tidak boleh berlarut-larut dan harus segera dituntaskan secara transparan. “Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah dalam keterangan pers yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (21/9/2025). Menurut Abdullah, korupsi kuota haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak…

Komisi X DPR RI menyoroti rendahnya alokasi anggaran olahraga di tingkat pemerintah daerah. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah pun bersuara bahwa besarnya tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang tersedia di daerah. “Kondisi seperti ini lah yang menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Kalau anggarannya kecil, jangan berharap banyak. Pembibitan atlet dan pembangunan sarana pasti akan jalan di tempat,” tegasnya kepada oetoesan.com saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis, (18/9/2025). Menurut laporan Bappenas, rata-rata alokasi anggaran…