Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya penguatan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Polda Jawa Timur, ia menyatakan bahwa pendampingan hukum oleh advokat harus menjadi elemen mendasar, bukan sekadar formalitas dalam sistem peradilan pidana. “Hak warga negara yang kita kuatkan melalui adanya pendampingan advokat itu sendiri,” tegas Bimantoro kepada oetoesan.com di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). Menurut legislator dari Fraksi Gerindra tersebut, kehadiran advokat sejak tahap awal, mulai dari proses penyelidikan hingga tahap persidangan, berfungsi sebagai benteng pertama untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pertumbuhan emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tumbuh sebesar 6 persen per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong OJK mempermudah calon emiten untuk melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). “Ada yang pernah mengeluhkan bahwa proses administrasi pasar modal yang lebih rumit. Sehingga, prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan sektor perbankan. Selain itu, banyak emiten yang belum sepenuhnya siap dalam memenuhi kewajiban tata kelola pasca IPO, terutama terkait beban biaya, kepatuhan dan pelaporan berkala,” urai Puteri dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Sabtu (20/9/2025). Lebih lanjut, Puteri juga…

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, menyoroti kurangnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan olahraga di daerah. Ia mendapati banyak persoalan strategis yang mengemuka terutama terkait pembinaan atlet, kesenjangan fasilitas, dan perhatian terhadap cabang olahraga disabilitas dan rekreasi. Demikian disampaikan Reni kepada oetoesan.com usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran pemangku kepentingan olahraga di Jawa Timur serta akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). “Harapan besar disampaikan, mulai dari pembinaan atlet hingga sarana dan prasarana, Surabaya sudah punya sirkuit, tapi belum lengkap. Support dari pusat tetap dibutuhkan,” ujarnya. Reni mengapresiasi infrastruktur olahraga yang sudah dimiliki…

Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memuat pengaturan tegas mengenai batas waktu dalam seluruh tahapan proses hukum. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, saat kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). Sudding menilai, selama ini ketidakpastian waktu penanganan perkara menjadi salah satu sumber utama ketidakadilan dan praktik transaksional dalam sistem hukum. Proses hukum yang berlarut-larut, tanpa kepastian waktu dari penyelidikan hingga eksekusi, menurutnya harus segera diakhiri melalui regulasi yang lebih progresif. “Harus ada kepastian waktu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Jangan sampai kasus…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong OJK mengawasi implementasinya. “Tentunya, POJK ini sangat menjadi kabar gembira buat konstituen kami juga. Karena selama ini, yang selalu kami dengar dari masyarakat adalah rumitnya proses untuk mengajukan kredit UMKM. Dan tentu, harapannya akses modal usaha untuk UMKM ini, bisa lebih mudah dijangkau dengan adanya peraturan ini, dan tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir ataupun pinjaman online ilegal,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait intervensi dalam penanganan stunting, kualitas layanan dapur MBG, hingga pemerataan cakupan di wilayah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Pertanyaan saya, apakah sudah ada intervensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah dengan indikasi stunting, dan sejauh mana komunikasi terkait hal itu?” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/09/2025). Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, dapur MBG yang baru sebulan berjalan memang masih serius diawasi, namun justru…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras agresi militer Israel yang semakin brutal di Kota Gaza. Irine mendorong Pemerintah Indonesia untuk memimpin upaya global menghentikan genosida di wilayah tersebut. Irine menegaskan, serangan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, serta memaksa ratusan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka tanpa akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan, merupakan tragedi kemanusiaan global yang tak bisa ditoleransi. “Ini bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kemanusiaan universal dan hukum humaniter internasional,” kata Irine dalam keterangan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) perlu dipercepat. Hal itu sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi hak-hak warga yang menjadi korban maupun saksi dalam proses hukum.  Menurut Pangeran, perlindungan yang diberikan selama ini masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan. “Kita menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks dari kekerasan berbasis gender, pelanggaran HAM berat, hingga kejahatan transnasional dan digital. Situasi ini membutuhkan pendekatan baru dalam sistem perlindungan saksi dan korban,” kata Pangeran, Jumat (19/9/2025). Seperti diketahui, RUU Perlindungan Saksi…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Abdul Azis Saepudin, menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara pihak Sentra Phalamartha dengan keluarga pasien ODGJ. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Rabu (17/9/2025). Azis menyampaikan, kesembuhan ODGJ tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas dan tenaga medis, melainkan juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya, keluarga adalah faktor utama dalam proses pemulihan pasien. “Peran keluarga ini sangat penting untuk pemulihan maksimal. Kami berharap ada komunikasi intens dengan keluarga, supaya mereka percaya dan bisa menerima pasien kembali,” tegasnya kepada oetoesan.com. Ia menambahkan, Sentra hanya bertugas memfasilitasi…

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan memantau upaya Pemerintah dalam memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) pascademonstrasi berdarah yang berujung kerusuhan di Kathmandu, Nepal. Selain evakuasi, Junico meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memfasilitasi kebutuhan WNI yang masih memilih untuk bertahan di negara tersebut. Junico menegaskan bahwa keselamatan WNI di luar negeri adalah mandat konstitusional negara. Karena itu, ia mendorong Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan diplomatik Indonesia untuk memastikan bahwa proses evakuasi berjalan cepat, terkoordinasi, dan tanpa diskriminasi. “Tidak boleh ada satu pun WNI yang ditinggalkan dalam situasi krisis,” kata Junico dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).  Sejatinya,…