Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendukung program strategis pemerintah, khususnya pengembangan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih (KKDMP). Hal ini menjadi perhatiannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Ferry Julianto sekaligus Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang Iskandar Zulkarnaen dan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun. Walaupun telah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp7 triliun, Badan…

Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar rapat untuk membahas penyesuaian RKA-K/L TA. 2026 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,928 triliun. “Draft kesimpulan rapat kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM RI Senin 15 September 2025. Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM RI tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1.928.998.178.000,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang…

Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi menyoroti penurunan kuota penerimaan taruna baru di Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) yang terdampak efisiensi anggaran. Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber justru semakin mendesak, sehingga kuota penerimaan taruna tidak seharusnya berkurang. “Awalnya kuota penerimaan 100 taruna per tahun, tapi hari ini turun menjadi 50. Seharusnya ini tidak boleh terdampak efisiensi. Justru harus ditambah, karena Indonesia sangat membutuhkan SDM berkualitas di bidang keamanan siber,” tegas Slamet usai mengikuti peninjauan Komisi I DPR RI ke PSSN di Ciseeng, Jawa Barat, Kamis (11/9/2025). Politisi Fraksi PAN ini menekankan, kebutuhan tenaga…

Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyampaikan dukungan terhadap rencana penambahan anggaran serta menyoroti sejumlah prioritas program.  Ia menegaskan dukungan terhadap perluasan program beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan serta penambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya, komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia harus didukung penuh, bukan sekadar slogan. “Saya tidak akan biarkan anak Indonesia yang ingin sekolah tetapi tidak bisa hanya karena orang tuanya miskin,” ujar Agung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025), Ia juga menggarisbawahi pentingnya program-program seperti sekolah rakyat, penyediaan makanan bergizi…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan nasional membutuhkan sebuah rencana induk atau grand design yang komprehensif, bukan hanya kebijakan sektoral yang parsial.  Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta pada Selasa (10/9/2025), bersama sejumlah alumni perguruan tinggi dan aliansi penyelenggara pendidikan swasta. Pria yang akrab disapa Fikri ini menyoroti berbagai isu mulai dari rusaknya sarana prasarana, kesejahteraan guru, hingga polemik UKT dan transparansi anggaran yang dinilai belum berpihak pada rakyat. Menurut Fikri, sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif sudah memiliki rencana induk yang jelas. Oleh karena itu, ia menilai…

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menilai langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan uang pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan umum, mendapat dukungan banyak kalangan dan berpotensi mempercepat perputaran ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. “Kami mendukung keputusan Menkeu untuk menarik uang pemerintah yang selama ini hanya disimpan di BI. Dana tersebut antara lain berasal dari sisa anggaran lebih dan saldo lebih pembayaran anggaran. Jika ditempatkan di bank umum seperti deposito, bank akan memiliki keleluasaan untuk memanfaatkannya,” ujar Bertu Merlas dalam keterangannya pada oetoesan.com, Senin (15/9/2025). Diketahui, ada enam bank…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti usulan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2026 yang melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam terkait penyesuaian RKA BP Batam 2026 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Mufti mencatat, BP Batam mengajukan anggaran sebesar Rp5,3 triliun pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp1,9 triliun. “Kalau ini direalisasikan, maka artinya naik 278 persen,” ujarnya pada Senin (15/9/2025). Namun, menurutnya, peningkatan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kinerja serapan anggaran BP Batam selama lima…

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi berharap Pertamina berkontribusi memastikan keberlangsungan industri di Tanah Air demi menjaga pasokan sekaligus stabilitas bahan bakar, termasuk gas alam bagi industri. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025). “Pertamina adalah penyangga industri dalam melayani atau mempersiapkan bahan bakar yang dipakai oleh mereka,” kata Subardi. Menurutnya, Pertamina mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri secara permanen. Memastikan ketersediaan bahan bakar secara konsisten untuk kebutuhan industri. “Jadi bukan hanya sekedar menjaga. Dia (industri) membangun, taruhlah…

Komisi XIII DPR RI menyetujui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Hukum RI Tahun Anggaran 2026, usai rapat kerja dengan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menekankan pentingnya menjaga alokasi anggaran bagi program transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, penguatan infrastruktur digital menjadi krusial sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif. “Kalau masih memungkinkan, kita perlu mempertimbangkan pergeseran beberapa pos agar kekurangan anggaran tidak berpengaruh besar terhadap teknologi digital, karena itu menjadi tulang punggung pelayanan hukum,”…

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp55,4 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Tambahan aggaran ini untuk membiayai sejumlah program untuk mendukung program prioritas nasional. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung usulan tambahan anggaran sebesar 400 milliar yang diajukan Kemendikdasmen.  Menurutnya tambahan anggaran yang diusulkan relatif kecil mengingat anggaran ini untuk mendukung kebijakan prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. “Usulan anggaran yang diusulkan cukup kecil, namun kami apresiasi Kemendikdasmen yang benar-benar mengikuti masukan dari Komisi X pada rapat kerja sebelumnya,” imbuhnya saat rapat kerja dalam rangka penyesuian RKA K/L Kemendikdasmen di Ruang…