Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memaksimalkan kolaborasi dengan inovator lokal dan lembaga riset internasional. Fikri menyoroti urgensi BRIN untuk menjadi wadah bagi talenta-talenta riset di Tanah Air.  Dia mencontohkan seorang penemu asal Jawa Tengah yang berhasil memperoleh paten dari United States Patent and Trademark Office (USPTO), bahkan disebut-sebut mengungguli karya lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Saya sudah pernah pamer di Jawa Tengah. Itu ada inventor yang punya paten di luar, US PTO. Bahkan, mengalahkan lulusan MIT, padahal di sini cuma lulusan SMK,” kata Fikri dalam keterangannya pada oetoesan.com, di…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada PT Sido Muncul, perusahaan jamu tradisional herbal Indonesia yang kini produknya telah mendunia. Ia menilai Sido Muncul berhasil menjadi contoh perusahaan yang tidak hanya unggul dalam kualitas produk, tetapi juga memprioritaskan kebahagiaan karyawan. “Ternyata memang, produknya sudah menggunakan teknologi tinggi, lingkungan yang sangat bersih, lalu standarisasi Standard Operational Procedure (SOP) produk yang baik, melalui uji mutu uji klinik yang baik,” kata Edy Wuryanto kepada oetoesan.com usai Komisi IX DPR melakukan peninjauan lapangan ke PT Sido Muncul, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (12/09/2025). Menurutnya, keberhasilan PT Sido Muncul tidak lepas dari dukungan lebih dari…

Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya penguatan Radio Republik Indonesia (RRI) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan spesifik (kunspek) Tim Komisi VII DPR RI ke RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025). Menurutnya, peran RRI sangat vital dalam menjaga identitas bangsa dan memperkuat rasa kebangsaan masyarakat yang tinggal di garis perbatasan. Alifudin mengungkapkan, kondisi siaran RRI di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat lemahnya jangkauan sinyal. Ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia di perbatasan lebih sering menangkap siaran dari negara tetangga, Malaysia, dibandingkan RRI. “Kalau di perbatasan ini tidak dijaga, kita sangat khawatir masyarakat lebih…

Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan bahwa program-program pelayanan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah haruslah berjalan on the track sesuai dengan rencana. Sehingga, hal ini berdampak agar masyarakat menjadi mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.  “Kami (Komisi XIII DPR RI) melakukan fungsi pengawasan ke Kanwil Kementerian Hukum agar program yang dijalankan betul-betul on the track sesuai dengan rencana dan dalam koridor yang telah ditentukan, serta berdampak positif untuk masyarakat,” katanya kepada oetoesan.com usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XIII di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025). Ia melanjutkan, terkait dengan layanan-layanan hukum untuk masyarakat baik itu fisik maupun daring juga…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menjadi fokus pengawasan dan evaluasi. Hal itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu ia menyoroti terkait pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pengusaha di Sumbar. “Pelayanan administrasi hukum, baik terkait badan hukum, fidusia, kewarganegaraan, maupun layanan notaris, harus memberikan kepastian hukum yang jelas. Tanpa kepastian ini, iklim usaha dan kehidupan sosial masyarakat akan sulit berkembang,” ujarnya kepada oetoesan.com, di Padang, Sumatera Barat, Jumat (12/9/2025). Diketahui, Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus memperkuat…

Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya penerapan Struktur Skala Upah dalam sistem pengupahan nasional sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembahasan saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025). Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa meski UMK memiliki peran penting, penerapan sistem struktur skala upah ini justru lebih mendesak untuk diperhatikan. Menurutnya, masih banyak perusahaan di Kabupaten Semarang maupun daerah lain yang belum memiliki sistem tersebut, padahal mekanisme tersebut sangat penting bagi pekerja dengan masa kerja lebih…

Komisi III DPR RI akan berupaya untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perampasan Aset di tahun 2025 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pertemuan itu sendiri dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi soal RUU KUHAP bersama para stakehlolders penegak hukum di Mapolda Sulsel. “Jadi memang dua Rancangan Undang-Undang ini menjadi perhatian dan komitmen kami sebagaimana harapan banyak masyarakat dan itu kita akomodir. Jadi mudah-mudahan dua RUU ini tahun ini bisa kelar,” ujarnya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (12/09/2025).  Sudding…

Komisi III DPR RI kembali menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder terkait pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi menghadikan regulasi yang berkualitas. “Kami menyerap masukan dan melaksanakan pengawasan kunjungan spesifik tentang KUHAP. Kami datang minta masukan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rusdi Mase Mapasessu kepada oetoesan.com usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (12/09/2025).  Rusdi menjelaskan ada beberapa masukan penting yang diberikan oleh berbagai pihak yang hadir dalam kunjungan kali ini. Salah satunya adalah soal penerimaan berkas perkara yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Komisi III DPR RI terus menyerap masukan dari banyak…

Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menilai kebebasan ruang pendanaan bagi Radio Republik Indonesia (RRI) layaknya lembaga penyiaran swasta, menjadi langkah strategis bagi mereka agar tetap relevan di tengah gempuran era digitalisasi.  “Mereka jangan hanya bergantung pada APBN, tetapi harus diberikan kebebasan untuk mencari sumber dana lainnya, termasuk dari swasta,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Komisi VII ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/09/2025). Ia menambahkan, lembaga penyiaran swasta selama ini mampu mandiri dan berinovasi lebih luas karena tidak semata-mata mengandalkan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, ia mendorong agar RRI mulai membuka diri terhadap skema pendanaan alternatif, bahkan mempertimbangkan privatisasi secara…

Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyatakan dukungan agar operasional penyiaran dan produksi jurnalistik RRI didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rupiah murni. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025), sebagai bagian dari agenda Kunspek Komisi VII. Menurut Putra, usulan tersebut muncul setelah mendengar masukan dari pihak RRI. Saat ini, sebagian kebutuhan operasional RRI masih ditopang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, PNBP biasanya diterima secara bertahap sehingga menyulitkan pembiayaan harian untuk kegiatan siaran. “Kalau bisa, kebutuhan produksi jurnalistik dan operasional penyiaran langsung dibiayai dari APBN murni.…