Penulis: Redaksi

Sebagai upaya mendukung transformasi Radio Republik Indonesia (RRI) agar terus relevan dalam menghadapi tantangan digital, Komisi VII DPR RI berkomitmen akan terus mendorong Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. “Harapannya pada 2026 bisa naik ke prioritas, lalu dibahas lebih lanjut di Komisi VII,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat kunjungan ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/9/2025). Tidak hanya bagi RRI, RUU RTRI diharapkan menjadi dasar hukum penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tersebut dengan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik negara, sehingga mampu bersaing dengan media swasta. Lamhot mengatakan…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menekankan pentingnya percepatan pembentukan organisasi bantuan hukum dan posko bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah provinsi. Ia pun mengapresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum  Sumatera Barat. Hal itu ia sampaikan dalam Komisi kunjungan kerja spesifik XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (12/9/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) serta mendorong penguatan layanan hukum kepada masyarakat. “Kami mengapresiasi laporan dari Pak Kepala Kantor Wilayah terhadap beberapa capaian kinerja. Tapi…

Rumah tahanan (Rutan) jadi kebutuhan mendesak di Provinsi Jambi untuk menempatkan para tersangka yang kasus hukumnya masih diproses di pengadilan. Selama ini, para tahanan kasus pidana dititpkan di lembaga pemasyarakatan yang bercampur dengan warga binaan. Hal ini terungkap saat Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengan otoritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DJP) Jambi di Kota Jambi, Jumat (12/9/2025). “Di Jambi ini tidak ada rutan. Ada rutan, tapi 12 jam jauhnya. Jadi, untuk orang sidang butuh 12 jam ke pengadilan,” ungkap Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, usai memimpin rapat di Kantor DJP Jambi. Kebutuhan pembangunan Rutan di Jambi sangat mendesak untuk kelancaran…

Komisi IX DPR RI mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang mewajibkan perusahaan besar mempekerjakan 60% tenaga kerja dari Jawa Timur, dengan 25% di antaranya berasal dari Gresik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam dunia industri. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kebijakan tersebut memberi harapan baru, khususnya bagi generasi muda. “Ini semua tergantung oleh kesiapan SDM di Gresik sendiri. Saya kira kebijakan ini sangat positif, memberikan angin segar untuk anak muda. Tapi masalahnya apakah bisa memenuhi kuota yang diminta? Maka harus ada politeknik, agar perusahaan-perusahaan bisa…

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke perusahaan Nippon Paint di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk meninjau penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. “Kami berkunjung ke Nippon Paint, dan ternyata semua kewajiban sudah terpenuhi. Tidak ada komplain sedikit pun,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, usai melakukan peninjauan, Jumat (12/9/2025). Meski demikian, Yahya menekankan bahwa pengawasan terhadap penerapan UMK akan terus dilakukan. Ia mengakui masih terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan besaran UMK di Gresik. “Kami akan terus mengawasi penerapan UMK ini.…

Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan sejumlah blok migas di Provinsi Aceh. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya yang menegaskan bahwa pengelolaan minyak dan gas di Aceh harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. “Ya, pemanfaatan minyak dan gas untuk kemakmuran masyarakat Aceh tentu menjadi salah satu tujuan utama kita. Tadi kita juga mendengar berbagai pemikiran dan aspirasi terkait pengelolaan migas di Aceh,” ungkap Bambang usai memimpin Kunjungan Kerja Panja Migas Komisi XII DPR RI ke Blok Migas dan BPMA Aceh,…

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, mencatat sekitar 41.692 aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang belum bersertifikat. Sementara, aset tanah yang sudah bersertifikat mencapai 93.741. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk segera melakukan sertifikasi aset BMN. “Tentunya, jumlah aset yang belum disertifikatkan ini masih sangat besar, dan menimbulkan potensi risiko yang sangat besar, sengketa lahan, penguasaan ilegal oleh pihak ketiga, dan juga hilangnya aset negara. Karena itu, aset BMN berupa tanah harus disertifikatkan sesegera mungkin demi mencegah berbagai risiko tadi, yang tentunya sangat merugikan…

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti rendahnya kualitas Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) meski mendapat anggaran sangat besar dari APBN. “Evaluasi kami menunjukkan, akreditasi PTKL rata-rata masih di level Baik. Yang Unggul hanya sedikit sekali, padahal anggaran mereka sangat besar. Ini membuat PTKL cenderung ‘business as usual’, tidak terpacu meningkatkan mutu karena merasa setiap tahun pasti mendapat dana,” jelasnya kepada oetoesan.com di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/09/2025). Mercy menekankan perlunya satu payung regulasi yang mendorong persaingan sehat antar perguruan tinggi. “Kalau semua diperlakukan setara, akan tercipta kompetisi meritokrasi. Tidak ada lagi yang merasa diistimewakan hanya karena statusnya PTKL,” ujarnya.…

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar tumpang tindih program studi antara Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), melainkan pada ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan. “Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil,” tegas Sofyan saat ditemui oetoesan.com di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025). Menurutnya, PTKL seharusnya hanya difokuskan pada program studi kedinasan yang memang tidak bisa digantikan oleh swasta,…

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, memberikan masukan terkait kurikulum Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) yang selama ini lebih berfokus pada strategi perang konvensional. dengan menekankan penyesuaian kurikulum agar mampu menghadapi tantangan perang hybrid yang kini marak terjadi. Menurut Nurul Arifin, Sesko TNI selama ini menghasilkan perwira tinggi yang unggul dengan kurikulum komprehensif. Namun, strategi yang diajarkan masih terbatas pada peperangan militer klasik. “Kurikulum sangat komprehensif, namun strategi perangnya masih strategi militer yang konvensional,” ujar Nurul disela-sela pertemuan dengan jajaran Sesko TNI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9/2025). Perang hybrid bukan hanya konflik konvensional antara negara, melainkan…