Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyoroti adanya ketimpangan perlakuan negara terhadap perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL), perguruan tinggi negeri (PTN), dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, meski jumlah PTKL di Sumatera Utara relatif sedikit, keberadaannya sangat strategis di bidang pariwisata dan kesehatan. “Di Sumut, PTKL menonjol di bidang kesehatan dan pariwisata. Politeknik Pariwisata misalnya, lulusannya langsung terserap industri. Ini menunjukkan pengelolaannya cukup baik, apalagi Sumut memang andalan sektor wisata dengan Danau Toba dan sekitarnya,” ujar Sofyan Tan, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara I, Kamis (11/9/2025). Namun demikian, ia menekankan bahwa biaya operasional PTKL jauh lebih besar…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti ketimpangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa. Menurutnya, semakin banyak jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat peluang PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil. “Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat,” terang Fikri usai menghadiri pertemuan Panja PTKL Komisi X DPR dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI beserta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,…

Komisi III DPR RI kembali menggelar fit and proper test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2025. Terhadap Calon Hakim Ad Hoc HAM Bonifasius Nadya Arywibowo, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti prinsip pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peran atasan komando.  Ia menyoroti konstruksi hukum terkait pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang. “Di makalah Bapak disebut bahwa pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara penanganan HAM c.q. kejahatan perang. Namun demikian, atas peristiwa kekerasan yang menimbulkan korban akibat pelanggaran HAM, akan diupayakan ditarik ke dalam konstruksi dua jenis pelanggaran HAM…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengatakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah diusulkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, dapat dibahas di Komisi III DPR RI. Iman mengungkapkan bahwa saat ini Baleg DPR RI sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran. “Kayaknya kebanyakan (RUU yang sedang dibahas oleh Baleg). Nanti diaturlah (RUU) Perampasan Aset bagaimana, kayaknya lebih pas di Komisi III, kan (RUU) KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu,” kata Iman dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Menurut dia, jika RUU Perampasan…

Komisi III DPR RI kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung tahun 2025. Sebagai salah satu kandidat Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung, Bonifasius Nadya Arywibowo, mendapat pertanyaan mendalam dari Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, terkait batasan kategori pelanggaran HAM dalam konteks hukum humaniter. Dalam paparannya, Benny menekankan bahwa hukum humaniter umumnya berlaku di masa perang atau konflik bersenjata. Ia kemudian mempertanyakan relevansinya dengan kasus-kasus di dalam negeri yang tidak terjadi pada situasi perang, namun sering dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. “Bagaimana kalau…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI menjelaskan secara terbuka tentang tindakan apa yang dilakukan oleh pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi hingga dianggap melanggar hukum atau mengancam pertahanan siber. Hal ini menyusul konsultasi TNI kepada Polisi karena menemukan indikasi adanya pencemaran nama baik yang dilakukan Ferry Irwandi. “Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI,” kata TB Hasanuddin melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Seperti diketahui, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring menyebut pihaknya menemukan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Reni Astuti, menekankan pentingnya strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT), terutama perempuan yang mayoritas mengisi sektor ini. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakartar, Senin (8/9/2025). Dalam kesempatan itu, Reni mengingatkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang ditargetkan rampung tahun ini harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam implementasi di lapangan. “Jangan sampai RUU selesai, tapi pemerintah belum menyiapkan strategi perlindungan sosialnya,” tegasnya dalam rilis yang dikutip…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menanggapi langsung paparan Calon Hakim Agung Annas Mustaqim dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2025. Menanggapi paparan Annas, Abdullah menekankan pentingnya memahami pola pengaruh opini publik terhadap pengambilan keputusan hakim dan meminta Annas menjelaskan pengalaman serta langkah-langkahnya dalam menghadapi tekanan opini publik. “Kita melihat memang hari ini opini publik menjadi salah satu senjata untuk bisa masuk terhadap tekanan-tekanan yang memengaruhi independensi hakim itu sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena memang hari ini banyak sekali keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat yang memang…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa persoalan hukum terkait perkawinan campur yang berbeda kewarganegaraan, harus menjadi perhatian serius DPR bersama pemerintah. Ia menilai banyak kasus yang menimpa keluarga hasil perkawinan campur masih belum terselesaikan secara bijak karena lemahnya regulasi maupun kendala administratif. “Saya pikir apa yang disampaikan kawan-kawan Perca (perwakilan kelompok masyarakat perkawinan campur) tadi menjadi masukan bagi kami sebagai anggota DPR untuk melaksanakan tugas mewakili rakyat. Undang-Undang Kewarganegaraan memang akan menjadi prioritas (untuk dilakukan) revisi pada Prolegnas 2026, seperti yang disampaikan Ketua Komisi XIII. Harapan dari kawan-kawan Perca secara hukum nanti akan kita kuatkan di…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pada kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyatakan kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. “Oleh karena rapat pada hari ini untuk pengambilan keputusan dan jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi kuorum rapat, maka rapat saya buka dan terbuka untuk umum,” ujar Bob dalam sambutannya, Selasa (9/9/2025). Adapun dalam pengantarnya, Bob Hasan menyampaikan capaian Prolegnas…