Penulis: Redaksi

Anggota DPR RI Willy Aditya, sepakat untuk memperbaiki sistem politik melalui revisi UU Pemilu. Namun, ia berharap seluruh langkah dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah (scientific approach), tidak emosional. “Tentu ini harus gayung bersambut untuk bersih-bersih. Tapi kata pepatah, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Ini yang harus kita jadikan dasar,” kata Willy dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Selasa  (9/9/2025). Hal tersebut ditegaskan Willy mengomentari wacana yang dilempar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihaza Mahendra, terkait revisi UU Pemilu. Yusril mengatakan revisi untuk membuka sistem Pemilu agar partisipasi politik terbuka bagi semua orang, tidak hanya berpihak bagi orang…

Pimpinan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menanggapi isu beras bantuan pangan SPHP yang berkualitas rendah sehingga sempat ramai diberitakan pada Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme terbuka untuk menukar beras bantuan yang tidak layak konsumsi. “Saya sudah menanyakan langsung ke Kepala Bapanas dan Dirut Bulog. Kalau ada beras yang jelek, bisa dikembalikan atau ditukar. Itu mekanisme resmi yang disiapkan agar masyarakat penerima tetap mendapatkan bantuan pangan yang sesuai standar,” kata Alex dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Gudang Bulog Subang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Alex mengakui, risiko penurunan mutu beras…

Bulog mencatat sejarah dengan memiliki stok beras hingga 4,2 juta ton. Namun di balik capaian itu, realisasi penyerapan gabah justru masih rendah. Dari target 1,5 juta ton, baru sekitar 300 ribu ton yang berhasil diserap. Kondisi ini menjadi sorotan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Subang, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Pimpinan Panja, Alex Indra Lukman, menilai rendahnya realisasi serapan mengindikasikan adanya persoalan distribusi dan operasional Bulog. “Bulog kesulitan melakukan operasi pasar atau penyaluran stok, padahal kebutuhan di masyarakat sangat tinggi. Kendala ini harus segera dibenahi agar peran Bulog sebagai stabilisator harga benar-benar berjalan,” katanya…

Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menyoroti masih terbatasnya layanan penyediaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Papua Barat, khususnya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Dari total 131 unit yang terencana, baru 32 yang beroperasi dan tujuh di antaranya terverifikasi. Ia meminta agar pemerataan fasilitas ini dipikirkan secara matang agar masyarakat di pelosok tetap terlayani. “Di Papua Barat ada 17 kabupaten, salah satunya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan alat modern. Menurut saya, bahan lokal yang dimiliki masyarakat setempat juga perlu dimanfaatkan, jangan semua harus dipaksakan dengan teknologi modern,” ujar Obet dalam RDP Komisi IX dengan Kepala Badan…

Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara maraton sejak siang hingga sore menjelang malam, Komisi XII DPR RI resmi menetapkan 9 (sembilan) nama terpilih sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Sebanyak 18 calon menjalani fit and proper test sebelum akhirnya diputuskan melalui musyawarah mufakat. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto membacakan hasil keputusan rapat,…

Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara maraton sejak siang hingga sore menjelang malam, Komisi XII DPR RI resmi menetapkan 9 (sembilan) nama terpilih sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Sebanyak 18 calon menjalani fit and proper test sebelum akhirnya diputuskan melalui musyawarah mufakat. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto membacakan hasil keputusan rapat,…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan pembekalan terhadap delegasi simulasi Model United Nations (MUN) dari Rumah Kebangsaan Arifin Panigoro. Acara ini diikuti oleh 60 delegasi dari seluruh Indonesia yang terpilih untuk mengikuti simulasi Model United Nations dalam sidang PBB maupun dalam konferensi internasional seperti Conference of Parties (COP). Dalam paparannya, Eddy Soeparno bicara mengenai pentingnya Indonesia mengambil inisiatif kepemimpinan global untuk mencegah dampak krisis iklim. “Indonesia dapat mengambil peran untuk memimpin inisiatif agar transisi energi dan pembangunan hijau tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara-negara berkembang.” “Indonesia bisa menjadi jembatan persatuan dari berbagai negara, dari timur maupun barat, untuk mempersiapkan aksi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya kejelasan aturan mengenai jaminan sosial bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT). Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat/Umum (RDP/RDPU) BALEG DPR RI bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (8/9/2025). Selly menyoroti dua pasal utama, yakni Pasal 15 dan 16, yang mengatur mengenai jaminan sosial kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat serta jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung sesuai kesepakatan kerja. Ia mempertanyakan apakah pengaturan tersebut sudah cukup memadai. “Dengan dua pasal tadi apakah menurut Bapak-Bapak sekalian…

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier mendorong adanya mekanisme sertifikasi kelayakan pembiayaan bagi koperasi. Usulan ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (8/9/2025). Menurutnya, sertifikat tersebut dapat menjadi acuan agar bank-bank Himbara tidak terbebani oleh risiko pinjaman bermasalah dari koperasi. “Ini usulan untuk koperasi merah putih itu supaya tidak terjadi non performing loan dengan bank Himbara, supaya bagaimana apabila setiap koperasi itu dapat sertifikat kelayakan pembiayaan,” ujar Rizal. Ia menekankan, dukungan pembiayaan semestinya difokuskan kepada koperasi yang sehat dan memiliki tata kelola baik. Sebaliknya, koperasi yang tidak kredibel sebaiknya tidak…

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menyoroti proses seleksi calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) dan calon Hakim Ad HOC MA yang dianggap masih perlu perbaikan. Menurutnya, proses seleksi seharusnya tidak hanya terbatas pada pendaftar, tetapi Pansel (Panitia Seleksi) juga harus proaktif dalam mencari dan merekrut hakim-hakim yang berpotensi. “Banyak hakim-hakim yang berkompeten yang juga bisa ditarik, Pak,” kata Endang dalam Rapat dengan Pansel Calon Hakim Agung MA dan calon Hakim Ad HOC MA, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Politisi Fraksi PAN ini menekankan pentingnya memiliki hakim yang tangguh, baik secara moral maupun mental, untuk menghadapi…