Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti persoalan serius yang menimpa industri gula nasional, mulai dari tumpukan stok gula di pabrik hingga kebijakan impor yang dinilai tidak berpihak pada petani dan pabrik gula lokal. Ia menyebut praktik mafia gula semakin merugikan petani tebu, sementara pemerintah dinilai belum menunjukkan langkah tegas untuk mengatasi kebocoran distribusi di lapangan. Demikian hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025). Terkait isu ini, ia memperoleh keluhan masyarakat di daerah pemilihannya,…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar serius memastikan status kehalalan atau non halal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, beredar informasi, bahwa ompreng atau besek kecil berbahan seng yang digunakan untuk MBG belakangan meresahkan warga. Hal itu lantaran ompreng tersebut diduga diimpor dari China dan berbahan minyak babi. Karena itu, ia juga mendesak agar BPOM segera menyelesaikan pengujiannya terhadap dugaan ompreng tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mendukung Program MBG untuk mengatasi masalah bangsa seperti stunting dan kecukupan kebutuhan gizi anak bangsa. “Namun pada pelaksanaannya jangan sampai timbul masalah, apalagi…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari implementasi visi Astacita Presiden Prabowo. Hal ini disampaikannya dalam agenda sosialisasi yang digelar bersama Induk Keluarga Kossuma Indonesia. Menurut Politisi Fraksi PKS ini, Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata Astacita poin ke-2 tentang mendorong kemandirian ekonomi dan poin ke-6 mengenai pembangunan dari desa dan dari bawah. “Dengan basis di desa dan kelurahan, koperasi ini diharapkan menjadi penggerak pemerataan ekonomi sekaligus instrumen pemberantasan kemiskinan,” ujar Nevi dalam keterangan tertulis yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (7/9/2025). Legislator dari Dapil Sumbar II ini menyampaikan…

PERUBAHAN zaman dan perkembangan teknologi yang mengubah pola hidup dan perilaku individu mendorong terbentuknya norma dan sistem nilai baru yang tidak pernah diantisipasi. Peradaban sudah melakoni era pasca kebenaran atau post-Truth dan integrasi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) pada berbagai aspek kehidupan manusia. Sudah terbukti pula bahwa fenomena post-truth dan Integrasi AI sering menghadirkan ekses. Maka, demi stabilitas dan terjaganya ketertiban umum, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bersama semua peraturan perundang-undangan di bawahnya patut diperbarui agar negara-bangsa adaptif dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi itu. Diakui atau tidak, telah terbentuk fakta bahwa fenomena post-truth sudah menjadi norma baru tak tertulis…

Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal isu-isu lingkungan strategis, khususnya pengelolaan sampah, limbah, serta perdagangan karbon. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dalam pengantarnya, Sugeng menyampaikan apresiasi atas program-program KLH/BPLH yang telah melibatkan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa penguatan agenda prioritas terkait sampah, limbah, pencemaran udara, perubahan iklim, dan perdagangan karbon harus menjadi fokus dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. “Komisi XII perlu memastikan bahwa anggaran…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko meminta pemerintah melanjutkan program rumah susun untuk pesantren yang pernah dijalankan Kementerian PUPR di periode sebelumnya. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan, namun belum terlihat dalam postur anggaran RAPBN 2026. “Nah di 2026 ini saya lihat belum ada postur (anggaran untuk membangun rumah susun untuk pesantren) itu. Jadi kami mengusulkan kemarin adalah rusun lembaga pendidikan keagamaan,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dilansir dari berbagai sumber, program pembangunan rusun santri sebelumnya sempat berjalan cukup…

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti rendahnya serapan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V DPR RI. Kondisi ini dinilai berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program sejak kuartal pertama tahun berjalan. “Karena penyerapan anggaran 2025 ini berpengaruh sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Di tanggal 1 September tadi, hampir seluruh kementerian tidak sampai 50 persen serapannya,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam Rapat Kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan kementerian agar tidak menunda program yang bisa dijalankan lebih…

Komisi III DPR RI meminta masukan masyarakat dengan identitas jelas terhadap calon-calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permintaan masukan ini dalam rangka memenuhi aturan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan pihaknya menerima 13 (tiga belas) orang Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Usai meminta masukan ini, Komisi III memiliki rencana untuk…

Komisi V DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan penyerapan anggaran pemerintah. Persetujuan terhadap perubahan anggaran 2025 dan tambahan anggaran 2026 diharapkan dapat mendorong realisasi program lebih cepat, terutama menjelang akhir tahun ketika tantangan lapangan semakin besar. “Perubahan anggaran tahun 2025 sudah kita tanda tangani. Kami berharap serapan (anggaran ini) bisa dikejar dengan cepat ya, terutama di akhir tahun. Akhir tahun ini biasanya cuaca kurang bagus, ini musim hujan dan tantangan di lapangan itu pasti lumayan besar. Sementara, di sisi lain, kita berharap APBN ini memberikan trigger atau daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Tim Panja Pemerintah di ruang rapat BAKN, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Agenda rapat tersebut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan baik oleh pemerintah maupun fraksi-fraksi DPR RI. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah usulan pemerintah terkait penambahan frasa keselamatan pada pasal yang mengatur kepentingan negara dalam pengelolaan ruang udara. Usulan ini menegaskan bahwa ruang udara Indonesia tidak hanya harus dijaga dari sisi pertahanan dan keamanan, tetapi juga dari aspek keselamatan penerbangan sipil maupun keselamatan bangsa secara menyeluruh. Wakil Ketua Pansus…