Penulis: Redaksi

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta agar masalah yang meresahkan warga, yaitu adanya informasi bahwa ada “ompreng” MBG yang diimpor dari Tiongkok berbahan minyak babi, segera diselesaikan pengujiannya oleh lembaga berwenang seperti BPOM. HNW, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan status kehalalan atau nonhalal, bukan hanya ompreng, tetapi keseluruhan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar dipastikan kehalalannya oleh BPJPH secara berkelanjutan. “Tentu kita dukung program MBG untuk mengatasi masalah bangsa, seperti stunting dan kecukupan kebutuhan gizi anak bangsa. Namun pada pelaksanaannya jangan…

Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa pihaknya mendengarkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam tuntutan 17 + 8 di media sosial. Eddy menjelaskan, semua tuntutan dan aspirasi rakyat adalah masukan yang menjadi bahan evaluasi bagi partai politik untuk berbenah. “Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah, mendengarkan masukan dari masyarakat, tentu termasuk di dalamnya agenda 17 + 8.” “Masukan 17 + 8 ini juga menjadi titik pijak yang penting bagi kami untuk merumuskan pembenahan bagi kader-kader PAN ke depannya. Termasuk juga bagi kami yang saat ini mendapatkan amanah dari Ketua Umum…

Pimpinan MPR RI menerima kedatangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Selatan. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, khususnya terkait revisi tunjangan anggota DPR RI serta meminta segera pengesahan RUU Perampasan Aset. Puluhan anggota BEM Sumsel hadir dengan suara lantang menyuarakan tuntutan mereka yang didengar langsung oleh dua Wakil Ketua MPR RI, yakni Dra. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., dan H. Abcandra Akbar Supratman, S.H. Selain itu, didampingi oleh Anggota MPR RI, Kawendra Lukistian, S.E., M.Sn. Koordinator BEM Sumatera Selatan, Adrian Dwi Putra, menyampaikan bahwa pihaknya datang dari Sumatera Selatan ke Kompleks Parlemen di Jakarta ini sebagai bentuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sekaligus memfungsikan diri…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program. Terutama untuk program prioritas nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat dan pelayanan, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, serta penyelesaian sengketa pertanahan. “Kementerian ATR/BPN untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Rp1,16 triliun, kemudian redistribusi tanah Rp99,4 miliar, serta penyelesaian sengketa pertanahan Rp79,3 miliar,” ujar Aria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP di ruang rapat…

Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dengan agenda pembahasan pagu indikatif dan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pangan akuatik tahun anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, Siti Hediati Soeharto menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung penuh penguatan program ketahanan pangan berbasis kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut tercermin dari persetujuan Komisi IV DPR RI terhadap usulan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik 2026 sebesar Rp1,29 triliun untuk memperkuat Kawasan Produksi Pangan Akuatik Nasional (KPPAN). “Komisi IV DPR…

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menagih hasil investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan penggunaan ompreng mengandung minyak babi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai jika tidak segera ditangani kasus ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah. “Dugaan adanya kandungan minyak babi dalam wadah makanan ini sangat meresahkan. BGN harus mengusut dari hulu ke hilir, mulai dari proses pemesanan, pihak yang memberi instruksi, hingga jaminan keamanan bahan pada ompreng. Jika terbukti, sanksi tegas harus diberikan,” katanya dalam keterangan rilisnya yang diterima oetoesan.com, Kamis (4/9/2025). Dia menjelaskan persoalan kehalalan di Indonesia merupakan…

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemendiksaintek, hingga Juni 2025 tercatat 921.000 pemohon KIP Kuliah, sementara kuota yang tersedia hanya 200.000. Artinya lebih dari 700.000 calon mahasiswa tidak terakomodasi. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi mendesak Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) untuk menambah jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, langkah ini penting agar lulusan SMA sederajat memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi. “Jumlah pemohon KIP Kuliah terus meningkat, tetapi kuota yang tersedia tetap. Akibatnya banyak adik-adik kita gagal melanjutkan kuliah karena alasan biaya,” ujar Kadafi, saat rapat dengan Menteri…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia (RUU PMI) harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dengan keberlangsungan dunia usaha. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2025). “Pada prinsipnya, kita semua bekerja untuk pengelolaan pekerja migran yang lebih baik ke depan. Namun kepentingan dunia usaha juga perlu diperhatikan. Kita butuh dunia usaha, pengusaha yang semakin proper dan berkembang, agar mampu memberi kontribusi pajak bagi negara,” kata Martin. Dirinya juga mempertegas…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin  meminta pemerintah pusat mengikutsertakan pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan aglomerasi Jakarta. “Seperti Kabupaten Bekasi yang memiliki posisi strategis dalam kebijakan aglomerasi, sehingga perlu terlibat aktif dalam setiap tahapannya,” imbuhnya dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPRI, Rabu (3/9/2025). Kawasan aglomerasi tersebut mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Seluruh wilayah di Indonesia, terutama kota-kota besar menghadapi dampak nyata dari tantangan global, termasuk perubahan iklim.…

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah bagi mitra kerja Komisi VII. Menurutnya, porsi anggaran yang ada saat ini tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan program strategis kementerian terkait. “Berdasarkan analisis kami dari Komisi I sampai Komisi XIII, anggaran paling kecil itu justru di Komisi VII. Dan itu tidak bisa dibantahkan sama sekali,” kata Saleh dalam rapat kerja bersama Kementerian terkait, di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Saleh mencontohkan, Kementerian UMKM yang memiliki peran penting dalam pemberantasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, hanya mendapat anggaran Rp222 miliar. Angka tersebut dinilainya…