Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar menekankan perlunya komitmen bersama untuk melindungi perempuan di ruang publik agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. “Pelecehan-pelecehan yang dirasakan itu memang di mana mana, perempuan selalu menjadi korban. Ini bukan saja soal pelecehan seksual tapi keamanan, kenyamanan kerja,” kata Tonny dalam keterangan rilisnya yang diterima oetoesan.com, Rabu (27/8/2025). Menurutnya, pelecehan terhadap perempuan masih kerap terjadi di ruang publik, termasuk di bandara. Komisi XIII akan terus memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi para korban pelecehan seksual di bandara-bandara di seluruh Indonesia. “Apa yang disampaikan oleh federasi ada satu poin yang menjadi perhatian di komisi kita, yaitu…

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menilai saat ini perpustakaan belum menjadi bagian penting untuk mendukung mutu pendidikan. Padahal, dalam mendukung gerakan literasi sekolah, perpustakaan menjadi jantung untuk mengintegrasikan aktivitas literasi di sekolah dengan kurikulum dan pembelajaran. Menurutnya, perpustakaan mempunyai peran untuk meningkatkan literasi membaca siswa Indonesia yang dinilai masih rendah. Karena itu, keberadaan perpustakaan tidak boleh lagi sekadar ada dan dikelola seadanya. Perpustakaan harus menjadi investasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam mendukung budaya literasi warga. “Mirisnya masih banyak perpustakaan di daerah yang sudah tidak layak, padahal perpuskaan merupakan gudang ilmu ditempat masing-masing,” tuturnya dalam Rapat Dengar…

DPR RI menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada lima atlet sepak bola dan empat atlet hoki es. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). “Berdasarkan surat Presiden mengenai naturalisasi lima atlet sepak bola dan empat atlet hoki es, serta hasil pembahasan di Komisi X dan Komisi XIII, rapat paripurna hari ini memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia,” ujar Cucun. Ia menjelaskan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi pengganti Bamus antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada 25 Agustus 2025. Hasil…

Kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan serius yang dikhawatirkan bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara virtual, persoalan lemahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding transfer pusat kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan daerah, tidak bisa lepas tangan dari kondisi tersebut. Menurutnya, problem regulasi dan lemahnya eksekutif review menjadi salah satu penyebab ketidaksinkronan kebijakan fiskal di daerah. “Kalau berbicara soal kemandirian fiskal, maka yang paling…

Isu mengenai keberadaan petugas haji non-muslim kembali mencuat dalam pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Haji, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa hal ini tidak akan diatur dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah melalui aturan turunan. “Petugas non-muslim itu nanti kita serahkan ke kementerian, diatur lewat peraturan menteri. Jadi tidak kita atur di undang-undang,” kata Singgih saat ditemui oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/08/2025). Ia mencontohkan, di sejumlah daerah dengan mayoritas non-muslim, keterlibatan petugas non-muslim sebenarnya sudah berjalan dalam…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan Ketua Panja RUU Haji, Singgih Januratmoko memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah merumuskan sejumlah poin krusial. Di antaranya terkait kelembagaan, kuota haji, hingga penugasan petugas haji yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ke depan. “Panja sudah selesai dan sudah diserahkan ke Komisi VIII. Besok (hari ini) insyaallah akan dilanjutkan di rapat paripurna. Poin utamanya tidak banyak, terutama soal kelembagaan, dari Badan Haji menjadi Kementerian Haji, termasuk pengalihan aset dan pegawai,” ujar Singgih saat diwawancarai oetoesan.com di Gedung Nusantara…

Proses naturalisasi pemain sepak bola dan atlet hoki es keturunan Indonesia, Savelii Molchanov, Evgenii Nurislamov, Artem Bezrukov, Isabel Corian Kopp, Mauro Nils Zijlstra, Pauline Jeannette van de pol, Isabelle Nottet dan Miliano Jonathans akhirnya resmi disetujui oleh Komisi X DPR RI dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada selasa (26/8/2025). Keputusan ini menjadi momen penting bagi dunia sepak bola Indonesia, yang semakin mempersiapkan diri dengan memperkuat tim nasional. “Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI kepada 9 orang atlet sepak bola dan hoki es,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam rapat tersebut.…

Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap lima orang atlet sepak bola dan empat orang atlet hoki es dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang juga dihadiri oleh Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI).  “Saya tanyakan pada Ibu/Bapak semua apakah setuju dengan naturalisasi? Setuju, baik,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya kepada anggota Komisi XIII DPR RI yang menghadiri rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Adapun nama atlet yang disetujui untuk dinaturalisasi yakni, lima atlet sepak…

Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, menyebutkan UU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memperkuat posisi kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). HNW sapaan akrabnya mengungkapkan muatan penguatan BPKH tercantum di Pasal 46 mengenai Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. “Alhamdulillah hari ini Perubahan UU Haji dan Umrah telah disahkan di Rapat Paripurna DPR-RI. Dalam kaitannya dengan keuangan haji maka UU terbaru jelas semakin memperkuat kelembagaan BPKH dalam rangka menjaga sustainabilitas keuangan haji,” disampaikan Hidayat dalam Dialog Bisnis dan Keuangan Haji bersama BPKH…

Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi nasional dalam menjawab tantangan besar perumahan dan mempercepat terwujudnya rumah layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui acara Hari Perumahan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi”, di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/8/2025), acara ini menjadi pengingat bahwa akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama. Melalui pidatonya, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan…