Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kekayaan cagar budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO belum mampu menandingi popularitas destinasi wisata global lainnya. Ia menilai hal ini akibat lemahnya kekuatan narasi dan minimnya dukungan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Cagar Budaya bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu lalu (28/1/2026) Fikri mendesak pemerintah untuk segera menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema bernama IP Financing Scheme itu dapat diterapkan secara konkret, agar produk budaya nasional memiliki ‘napas’ untuk bersaing di pasar global dan tidak kalah…

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai respons atas lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, termasuk banjir berulang yang melanda Kota Medan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menilai pembagian kewenangan penanggulangan bencana saat ini masih tumpang tindih dan tidak efektif. “Kami melihat perlunya pembagian kewenangan yang jelas antar kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi berjalan di bawah satu komando,” ujar Abidin Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Lebih lanjut Abidin Fikri mengatakan, BNPB…

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai respons atas lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, termasuk banjir berulang yang melanda Kota Medan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menilai pembagian kewenangan penanggulangan bencana saat ini masih tumpang tindih dan tidak efektif. “Kami melihat perlunya pembagian kewenangan yang jelas antar kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi berjalan di bawah satu komando,” ujar Abidin Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Lebih lanjut Abidin Fikri mengatakan, BNPB…

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan negara, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyampaikan keprihatinannya atas gejolak pasar modal yang terjadi dalam dua hari terakhir, sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja Bursa Efek Indonesia. “Sebagai mitra (Komisi XI), kami turut prihatin atas dua hari terakhir ini karena bursa kita mengalami goncangan yang sangat luar biasa,” ujar Fauzi Amro saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Bengkulu, Jumat (30/1/2026). Sebagai mitra Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI menilai dinamika tersebut menjadi perhatian serius bersama, terlebih setelah adanya kabar pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia, Imam, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas situasi yang terjadi. Fauzi menjelaskan bahwa…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menekankan pentingnya supervisi yang kuat dan menyeluruh terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu agar penyaluran pembiayaan berjalan sehat dan risiko kredit bermasalah dapat ditekan. Ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (30/01/2026), yang dihadiri Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, OJK, perbankan, serta mitra terkait lainnya. “UMKM itu harus disupervisi. Bukan hanya usahanya, tapi juga orangnya. Baik terhadap usaha maupun terhadap pelaku usahanya,” ujar Fauzi. Ia menegaskan, supervisi dari pemerintah daerah, khususnya melalui dinas koperasi dan UMKM di tingkat provinsi serta…

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bengkulu pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 guna mengevaluasi implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 serta peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI dalam memastikan kebijakan dan regulasi sektor keuangan berjalan efektif hingga ke daerah. “Fokus utama kunjungan kerja ini adalah memastikan POJK Nomor 19 Tahun 2025 benar-benar tersosialisasi dan diimplementasikan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan telah menjadi siklus tahunan akibat persoalan struktural yang belum tertangani secara serius. Hal tersebut disampaikan Singgih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, dalam rangka pengawasan penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Banjir di Kota Medan terjadi hampir setiap tahun. Ini menandakan ada persoalan mendasar, mulai dari kondisi sungai yang dangkal, drainase yang tidak optimal, hingga tata ruang kota yang tidak ramah bencana,” ujar Singgih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali…

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyoroti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai salah satu kendala utama yang masih menghambat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang sebenarnya masih memiliki kemampuan usaha, namun terkendala catatan kewajiban pembiayaan bernilai kecil yang kerap terabaikan, seperti sisa tagihan di bawah Rp1 juta, Rp500 ribu, bahkan Rp300 ribu. “Ketika NIK mereka diinput ke dalam SLIK, masih tercatat punya kewajiban. Padahal itu sering kali terlupakan atau dianggap tidak signifikan, tetapi dampaknya besar karena langsung menghambat akses pembiayaan,” ujarnya pada kunjungan Kerja Komisi XI di Bengkulu, Jumat (30/1/2026).…

Kemitraan PT Japfa Comfeed Indonesia dengan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan Komisi VII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Lampung. Sorotan tersebut disampaikan dalam rangka pengawasan industri pangan dan penguatan kebijakan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menegaskan bahwa penguatan industri pangan tidak boleh hanya menguntungkan industri besar, melainkan harus memberi dampak langsung bagi petani dan UMKM di daerah. “Saya tidak ingin mitra-mitra yang bergabung dalam ekosistem PT Japfa Comfeed Indonesia ini mulai dari hulu sampai hilirnya dimonopoli oleh industri-industri besar, orang-orang…