Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Rusda Mahmud, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah, termasuk konflik lahan, tumpang tindih izin, hingga lemahnya pelaksanaan reforma agraria. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Gubernur Maluku Utara dan jajaran perangkat daerah, Senin (28/7/2025), di Ternate, Maluku Utara. Menurut Rusda, kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, melainkan sarana untuk mendengar langsung keluhan dan persoalan riil yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait tata kelola lahan dan tanah masyarakat. “Tujuan kita jelas, kami ingin mendengar keluhan dari para bupati, wali kota, gubernur, juga Kanwil BPN. Setelah itu, kita…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti lemahnya implementasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan masih minimnya pemahaman publik terhadap program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kunjungan kerja Komisi II di Provinsi Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Ia menegaskan bahwa reforma agraria seharusnya bukan sekadar program simbolik, melainkan upaya nyata yang menjangkau masyarakat hingga ke lapisan bawah. GTRA merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan agraria dan mendorong keadilan kepemilikan tanah. Secara kelembagaan, Ketua GTRA dipegang secara ex officio oleh kepala daerah, dengan keanggotaan dari unsur ATR/BPN, aparat penegak hukum (kepolisian,…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinnizamy Karsayuda, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat Maluku Utara terkait pembentukan Kota Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) akan segera dibahas setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Rifqi saat menemui massa aksi yang menyuarakan pemekaran Sofifi di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Menurut Rifqi, PP tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan seharusnya sudah diterbitkan sejak 11 tahun lalu. Tanpa dasar hukum itu, DPR RI belum bisa membahas usulan DOB secara menyeluruh. “Saya meminta kepada…

Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi negara. Hal ini menjadi krusial untuk diyakini lantaran manfaat ekonomi dari hadirnya koperasi tersebut, dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat menengah ke bawah. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin agenda pertemuan bilateral antara Komisi VI DPR RI dan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025). Ia berharap keyakinan ini bisa menjadi semangat untuk menjembatani kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. “Komitmen kami teguh dalam memperluas peran koperasi dan UMKM…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyoroti rendahnya dukungan dari distributor perfilman terhadap karya animasi lokal. Dalam kunjungan kerja reses ke Studio Animasi Manimonki di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/7/2025), Rahayu menegaskan bahwa distribusi merupakan salah satu mata rantai penting yang menentukan hidup matinya industri animasi di Indonesia. Menurutnya, meskipun kualitas karya animator dalam negeri tidak kalah dengan produksi luar negeri, banyak dari karya-karya tersebut gagal menjangkau penonton karena minimnya akses tayang di bioskop dan media nasional. “Banyak karya anak bangsa yang luar biasa, namun tidak mendapat ruang di layar bioskop atau televisi karena tidak ada keberpihakan dari…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti berbagai hambatan yang masih dihadapi sektor pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Provinsi Jawa Tengah. “Masalah pendidikan di Jawa Tengah sebenarnya masih berada di bawah standar. Rata-rata sekolahnya masih belum memuaskan jika dibandingkan secara nasional, padahal Jawa Tengah adalah provinsi yang cukup sentral,” ujar Himmatul, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Himmatul menyoroti persoalan serius pada lulusan SMK, yang menurut data masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi tersebut. Masalah ini, menurutnya, tidak…

Nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2023 tercatat melampaui 20 miliar dolar AS. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara secara lebih berkualitas dan berkelanjutan melalui pemanfaatan perjanjian kerja sama strategis, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). “Komoditas utama dari Indonesia meliputi batu bara, kelapa sawit, dan produk logam. Sementara itu, Korea Selatan banyak mengekspor elektronik, otomotif, dan produk kimia ke Indonesia,” tutur Anggia saat membuka agenda pertemuan bilateral antara Komisi VI DPR RI dan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan bahwa kehadiran kecerdasan buatan (AI) dalam industri animasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi. Pernyataan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Studio Animasi Manimonki di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/7/2025). Rahayu mendorong para pelaku industri kreatif, khususnya animator lokal, untuk bersikap terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI dalam proses kreatif. “AI bukan musuh, melainkan mitra. Kita terbuka bahkan terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, karena kenyataannya, film berbasis AI dari Indonesia sudah mampu meraih…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar penanganan persoalan agraria dan pengelolaan pertanahan dilakukan secara menyeluruh dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyusunan tata ruang wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau tiga aspek utama yang menjadi perhatian legislatif dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertanahan nasional. “kita ingin melihat tiga hal tadi ya. Satu soal PNBP dari sektor pertahanan. Lalu…

Udara pagi di Kabupaten Penajam Paser Utara terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit Kalimantan Timur membentang cerah saat Franciscus Maria Agustinus Sibarani, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menapakkan kaki di kawasan yang disebut-sebut sebagai jantung masa depan Indonesia: Ibu Kota Nusantara (IKN). Diiringi langkah mantap, Sibarani memasuki area yang kini telah dipenuhi deru pembangunan. Beton, baja, dan semangat menyatu dalam pemandangan yang tidak hanya menggambarkan fisik kota, tapi juga mimpi besar tentang pemerataan pembangunan. Ia disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan didampingi Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Kementerian Negara, Yuli Harsono. “Ini bukan…